Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan jilid II yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto atas status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP, hari ini (Kamis 7/12).

Sidang praperadilan perdana sebenarnya digelar pada Kamis 30 November 2017. Namun, sidang harus ditunda sampai hari lantaran pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir dan meminta untuk ditunda.

Hakim tunggal praperadilan, Kusno, sebelumnya memutuskan untuk menunda sidang dengan alasan pihak lembaga antirasuah harus menghadiri sidang ini.

Setyo Novanto

"Jadi saya tunda hari Kamis yang akan datang tanggal 7 Desember. Hakim berkesimpulan berpendapat sidang ini harus ditunda dan akan dipanggil lagi," ujar Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu.

Sementara pengajuan gugatan ini merupakan kali kedua yang ditempuh Ketua Umum Partai Golkar Non-aktif itu. Pasalnya, pada 29 September 2017, ia sempat bernapas lega setelah berhasil lepas dari jeratan KPK, usai Hakim PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar memenangkan gugatan Novanto.

Sementara itu, pihak KPK telah merampungkan berkas penyidikan Setya Novanto dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun ini. Berkas penyidikan Novanto dinyatakan telah lengkap atau P21 pada Selasa 5 Desember 2017.

‎Jaksa KPK, Irene Putri mengatakan, sidang perdana untuk tersangka Setya Novanto digelar paling lambat pekan depan. Sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan dakwaan Novanto oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

‎"(Penetapan jadwal sidang) biasanya tiga sampai 5 hari maksimal 7 hari‎," kata Irene.

Oleh karena itu, gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto terancam kandas di tengah jalan. Hal itu mengingat apabila Jaksa membacakan dakwaan maka Novanto resmi menyandang status terdakwa. Seluruh gugatan praperadilan akan gugur.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memaparkan, hal tersebut juga bisa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah dimulai, dengan sendirinya gugatan praperadilan itu gugur.

"(Gugatan praperadilan Novanto gugur) setelah sidang pertama (dibuka) kalau menurut putusan MK," ucap Febri.

Gugurnya gugatan praperadilan Novanto merujuk pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan ‘dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa ‎oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur’.

Setya Novanto

Sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan, permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan. ‎

Sementara itu, Kuasa hukum Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana menyatakan, penetapan kliennya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.

Ketut beralasan bahwa penetapan tersangka kasus korupsi proyek e-KTP terhadap Setya Novanto tidak berdasar hukum. Pasalnya, menurut dia penetapan kedua terhadap Novanto memiliki kesamaan objek, subjek materi perkara.

"Yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah," kata Ketut dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Ragunan, Pasar Minggu, Kamis (7/12/2017).

Ketut menyatakan bahwa Setya Novanto telah memenangkan gugatan praperadilan sebelumnya, sehingga statusnya sebagai tersangka pun sudah gugur.

KPK kemudian menjerat lagi Setya Novanto dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada 31 Oktober 2017 dan Ketua DPR RI non aktif itu pun jadi tersangka lagi.

Ketut juga mengkritisi terkait dengan tersebarnya SPDP terhadap kliennya yang beredar luas di aplikasi Whatsapp kalangan awak media beberapa waktu lalu.

"Bahwa sebelum SPDP di terima oleh pemohon ternyata SPDP dari termohon tersebut telah beredar dan tersebar di media cetak dan elektronik," ucap Ketut.

Sementara itu KPK telah merampungkan berkas penyidikan Setnov dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun ini. Berkas penyidikan Setya Novanto dinyatakan telah lengkap atau P21, Selasa 5 Desember 2017.

Jika merujuk pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan 'dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa ‎oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.

Sedangkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan, permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan. ‎(Okezone)

Dec 07, 2017 13:56 Asia/Jakarta
Komentar