Dukungan terhadap pemerintah Joko Widodo untuk ambil bagian memimpin penyelesaian masalah Baitul Madis semakin mengalir deras.

CNN Indonesia melaporkan, Koordinator untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani mengatakan pemerintah Indonesia harus bisa menjadi pemimpin dalam permasalahan pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem yang dikemukakan Presiden AS Donald Trump.

Yati menilai pemerintah Indonesia punya kapasitas politk yang cukup kuat di tingkat internasional, terutama dalam isu Palestina.

Kontras meminta pemerintah Indonesia tidak ragu menyampaikan kritik secara langsung kepada pemerintah Amerika Serikat maupun kepada Presiden Donald Trump.

Joko Widodo

Indonesia, juga harus bisa mendorong munculnya satu kesepakatan bersama atau pernyataan bersama, baik di tingkat regional maupun internasional untuk mendorong munculnya pemberian sanksi tertentu kepada Donald Trump.

Terkait rencana Jokowi untuk membahas masalah tersebut di sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI), Yati berharap agar masalah tersebut bisa menjadi isu prioritas di sidang tersebut.

Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, sikap tegas yang disampaikan Pemerintah Indonesia sudah tepat. Pasalnya, dalam konstitusi Indonesia ditegaskan, bahwa kemerdekaan adalah hak bagi setiap bangsa di dunia.

Menag Lukman mengungkapkan, Persoalan Palestina tidak hanya semata persoalan umat saja, tapi ini persoalan kemanusiaan, bahkan ini amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Jadi sikap bangsa Indonesia yang ditunjukkan presiden kita, Bapak Joko Widodo, adalah dalam rangka menjalankan konstitusi.

Selain itu, Menteri Lukman menyoroti mulai memanasnya situasi keamanan di banyak negara dalam menyikapi keputusan AS soal Yerusalem. Dia pun berharap, peran Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang akan menggelar pertemuan luar biasa di Turki pekan depan, mampu mengeluarkan solusi terbaik untuk menekan Pemerintah AS.

Lukman Hakim Saifuddin

Dukungan terhadap sikap presiden Jokowi dalam masalah Baitul Maqdis juga datang dari Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo Subianto mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataan klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Yerusalem yang akan dijadikan sebagai ibukota Israel.

Hal itu disampaikan Prabowo usai mengumumkan Mayjen (Purn) TNI Sudrajat sebagai Cagub Jabar 2018-2023 di kediamannya Padepokan Garudayaksa, Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Sabtu (9/12/2017).

"Ya saya kira sikap pemerintah sudah tepat, kita menyesal keputusan (klaim sepihak AS) itu. Tentu kita tidak mengharapkan penyelesaian Palestina seperti itu. Karena menurut saya bisa menambah pelik. Justru itu juga menurut saya menyakiti perasaan umat Islam. Sebetulnya kita sangat menyesalkan keputusan itu. Dalam hal ini saya mendukung pemerintah Presiden Jokowi," katanya.

Keluarga Besar pelajar Islam Indonesia (KB PII) mengecam deklarasi sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. PII mendesak pemerintah agar menolak dan mengusir seluruh bisnis milik Trump di Indonesia.

Menurut Nasrullah, perlu sanksi yang lebih keras dari berbagai pihak untuk menghukum keputusan buruk Donald Trump itu. Tak hanya dari sisi politik dan moral saja, tapi juga harus ada sanksi secara sosial, ekonomi dan bisnis.

Donald Trump, diketahui memiliki sejumlah bisnis di Indonesia. Bisnis Trump di Indonesia, di antaranya bekerja sama dengan MNC Group.

Donald Trump dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo pernah menandatangani kerja sama pembangunan resor mewah di Tanah Lot, Bali.

Selain itu, Trump dan Harry Tanoe juga bekerja sama untuk membangun Trump International Hotel & Tower Lido di Bogor, Jawa Barat.(Antara/Republika/Sindonews/CNNIndonesia/PH)

Dec 11, 2017 11:03 Asia/Jakarta
Komentar