Tahun 2018 adalah tahun politik, begitu banyak kalangan dan pengamat politik menyebutnya. Pada tahun tersebut, dipastikan akan terjadi proses konsolidasi politik secara massif oleh elite politik negeri ini untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 di 171 daerah dan dimulainya tahapan Pemilu 2019.

Menurut Direktur Bhineka Institute, Ridwan Darmawan, tahun politik merupakan tahun penentuan dalam konteks perebutan kekuasaan elite di tingkat daerah sampai nasional.

Terlebih Pilkada serentak 2018 juga meliputi tiga daerah dengan jumlah penduduk besar, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut dia, pilkada tiga daerah tersebut sangat bersinggungan langsung dengan Pemilu Presiden 2019. "Benar-benar sebuah tahun penentuan bagi semua elite partai di negeri ini," tutur Ridwan saat dihubungi SINDOnews, Selasa (2/1/2018).

Ridwan menyebutkan, masyarakat akan menyoroti berbagai manuver dan kontestasi politik para elite demi meraih kekuasaan, baik di daerah maupun uji penjajakan figur yang pantas diusung menjadi calon presiden.

Menurut dia, para politikus, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif tidak akan lagi sepenuhnya fokus pada tugas-tugas pokok.

Ridwan mewanti-wanti para elite politik untuk tetap memegang konsensus nasional, yakni Pancasila dan NKRI berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai acuan berpoltik.

Bagi Ridwan, aktivitas politik tidak boleh masuk ke ranah "berbahaya" seperti penggunaan isu primordialisme dan politik identitas bernuansa agama. Sebab, pertaruhannya sangat berat.

Dia tidak ingin pengalaman pahit masa lalu, kerusuhan rasial, etnis terjadi. "Jadikan tahun politik ini adalah tahun politik yang cerdas, politik yang mencerdaskan rakyat bukan membodohi dengan cara-cara menjadikan informasi hoax sebagai upaya memperdayai masyarakat, semoga tahun politik ini justru menjadi ajang politik edukasi bagi masyarakat," tuturnya.

KPU

Founder Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memandang tahun 2018 sebagai tahun politik penuh intrik. Gonjang-ganjing politik menuju Pilpres 2019 pun bakal segera dimulai.

"Ini adalah tahun politik maka kita akan melihat semakin terjadi polarisasi politik dan semuanya berpusat peristiwa yang akan terjadi di tahun 2019," kata Denny JA dalam perbincangan dengan wartawan, Selasa (2/1/2018).

Wajar saja tahun 2018 disebut dengan tahun politik yang mulai memanas. Selain ada Pilkada serentak, pendaftaran pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2019 juga dibuka Agustus tahun ini alias tinggal hitungan bulan.

Denny JA memprediksi akan ada perubahan konfigurasi ulang koalisi politik. Panasnya Pilpres 2019 pun akan terasa mulai awal tahun 2018, sebab para penantang Jokowi akan mulai bermunculan.

"Yang akan terjadi menurut saya adalah konfigurasi ulang koalisi politik. Akan bermunculan para penantang Jokowi di tahun 2019. Baik muncul karena memang kehendaknya pribadi ataupun dimunculkan oleh banyak kekuatan politiknya," kata Denny JA.

Ia pun kemudian memprediksi sejumlah penantang Jokowi yang bakal berjuang keras tampil ke publik. Tujuannya jelas untuk memperkuat basis pemilih menghadapi Pilpres 2019, ini bakal membuat situasi politik terus memanas sepanjang 2018.

"Kalau kita lihat nanti dugaan saya Prabowo akan jauh lebih intensif di ruang publik memang sejauh ini dia penantang yang paling kuat. Kita akan melihat juga Gatot Nurmantyo mungkin juga akan dicarikan partai baik yang ingin dia jadi capres maupun cawapres," ujar Denny memprediksi.

"Sementara wajah baru akan muncul. Mungkin Anies Baswedan akan sering muncul, Agus Yudhoyono juga demikian. Sementara Airlangga dengan Golkar yang baru merasa mendapatkan satu kesempatan baru untuk memulai kiprahnya secara nasional," kata Denny.

Kuat atau lemahnya penantang Jokowi ditentukan beberapa hal. Pertama adalah situasi ekonomi nasional. Jika situasi ekonomi nasional membaik maka Jokowi akan menguat dan penantangnya pun akan melemah.

"Sebaliknya jika ekonomi memburuk Jokowi akan melemah dan penantangnya menguat. Dalam politik itu tidak ada kesetiaan yang tulus, politik di era demokrasi sangat bergantung pada kecenderungan polulasi. Populasi dalam mendukung atau melawan Jokowi tergantung bagaimana ia merekondisi ekonomi mereka," kata Denny.

Isu lain yang bakal mulai memanas di tahun 2018 adalah isu promordial. Isu promordial, menurut Denny, tak bisa dihindari di situasi politik saat ini.

"Isu primordial itu nanti akan kuat sekali, yaitu bangkitnya kembali kaum pribumi di mana ekonomi jadi basisnya. Kedua mengenai kekuatan Islam konservatif yang dulu berperan di 212 di Pilkada DKI Jakarta juga akan meluas-luaskan pengaruhnya," ungkap Denny.

"Sementara itu juga kekuatan internasional juga akan semakin tertarik dengan Indonesia karena ini pertarungan dua raksasa besar dunia yakni China dan Amerika. Mereka akan melihat siapa pro China dan siapa pro Amerika. Pertarungan ekonomi di Indonesia ini negara populasi keempat terbesar di dunia akan menarik dua raksasa tersebut," imbuh Denny.

Dengan banyaknya aspek tersebut, Denny JA menyimpulkan situasi politik akan sangat panas di tahun 2018. "Jadi gunjang-ganjing akan segera dimulai. Tinggal hasil finalnya kita belum tahu karena apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi kita belum tahu. Kita juga belum tahu seberapa cerdas Jokowi akan menggunakan kartunya," pungkasnya. (Detik, Sindonews)

Jan 02, 2018 10:55 Asia/Jakarta
Komentar