Sebagai petahana, Jokowi masih jadi calon kuat untuk dicalonkan kembali dalam Pemilihan Presiden 2019. Nasdem dan Golkar bahkan sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan dukungan. Namun, wacana yang belakangan mengemuka adalah, siapa calon wakil presiden (cawapres) ideal untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019?

Sejumlah nama pun muncul. Wartawan senior John McBeth, dalam tulisannya, Widodo Steams Towards Easy Second Run, menyebut nama Jusuf Kalla atau JK.

Dalam artikel yang dimuat di Asia Times, Rabu, 7 Februari 2018, McBeth mengatakan, Jokowi dikabarkan akan mendekati JK untuk mendampinginya maju dalam Pilpres 2019.

"Untuk saat ini, Kalla (JK) adalah pilihan paling aman," tulis McBeth, mengutip sumber anggota tim sukses informal Jokowi.

Sang sumber juga menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi Jokowi dalam menemukan kandidat yang pas untuk membantunya mempertahankan suara dari kalangan Muslim yang konservatif.

Jokowi, tulis McBeth, membutuhkan seseorang dengan latar belakang Muslim yang kuat. Sebab, apa yang terjadi pada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, bisa jadi memengaruhi hasil Pemilu dan Pilpres 2019.

Saat ditanya peluangnya untuk kembali mendampingi Jokowi, JK menunjukkan ketidaksediaannya. Alasannya, soal usia. Umurnya sudah 75 tahun.

Jusuf Kalla

"Biarlah yang muda-muda saja," ucap JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Politikus senior Partai Golkar tersebut lantas menyampaikan dua kriteria yang harus dimiliki calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Pertama, cawapres harus punya keterpilihan yang bagus agar bisa membantu Jokowi kembali terpilih. Kedua, dibutuhkan tokoh yang punya kinerja baik untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Soal figur, JK mengaku belum mengantongi nama.

Dihubungi terpisah, Direktur Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan, menyebut potensi Jokowi maju kembali bersama JK terbuka. Hanya saja, ia mengemukakan beberapa catatan.

Pertama, ia mempertanyakan soal aturan menjadi cawapres. Sebab, JK sudah dua kali pernah menjadi wakil presiden. "Apa boleh lebih dari dua kali?" kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (13/2/2018).

Kedua, usia JK yang sudah terlalu sepuh. Bila Jusuf Kalla kembali maju, menurut Djayadi, akan menjadi langkah mundur.

Pasalnya, Jokowi juga punya beban di Pilpres 2019. Terkait tanggung jawabnya untuk memastikan regenerasi kepemimpinan nasional berjalan.

Di sisi lain, posisi wakil presiden cukup sentral. Sebab, dia menambahkan, orang nomor dua di negeri ini punya potensi maju menjadi presiden kelak, menggantikan Jokowi.

"Salah satu tugas presiden adalah membantu negara untuk memilih pemimpin masa depan," ungkap Djayadi.

Karena itu, idealnya pilihan Jokowi nanti bisa memproyeksikan kepemimpinan bangsa ke depan.

Djayadi menyebut figur pilihan itu harus generasi transisi, yakni mereka yang punya karier politik panjang, tapi juga tidak punya beban masa lalu.

Djayadi menambahkan, beberapa nama sebenarnya sudah mencuat menjadi kandidat wakil Jokowi, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Sri Mulyani yang baru diberi penghargaan sebagai menteri terbaik dunia. Ia juga memasukkan nama-nama ketua umum partai.

Gatot Nurmantyo

Namun, dari sekian nama, hanya dua yang popularitasnya menonjol: AHY dan Gatot Nurmantyo. "Nama-nama lain di bawah 2 persen," ujar Djayadi.

Nama AHY mendapat sorotan khusus. Menurut Djayadi, figurnya lebih "aman" dibanding JK. AHY juga merepresentasikan pemilih Muslim. Hal itu tampak ketika ia maju menjadi calon Gubernur DKI.

Djayadi juga memperkirakan anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bisa merangkul kelompok di luar lingkaran Jokowi selama ini.

Ia menambahkan, JK selama ini diakui sebagai tokoh Muslim, juga merupakan ketua Dewan Masjid Indonesia. Namun, hal itu tidak berdampak langsung terhadap stabilitas pemerintahan Jokowi terhadap gangguan.

"Selama ini JK bersama Jokowi, tapi kelompok anti-Jokowi tetap ada," ia mencontohkan.

Djayadi menilai, siapa pun wakil yang dipilihnya nanti, Jokowi punya keleluasaan memutuskan. Syaratnya, dia harus mampu menjaga kepuasaan publik terhadap pemerintahannya.

Meski kader seniornya disebut-sebut akan kembali berpotensi maju menjadi calon wakil presiden, Golkar memilih tenang menanggapinya.

Ketua DPP Golkar, Happy Bone Zulkarnain, mengatakan agenda pilpres belum masuk prioritas partainya.

Golkar masih fokus pada helatan Pilkada Serentak 2018. Kemungkinan JK kembali menjadi wakil Jokowi pun belum masuk dalam pembahasan partai.

"Kita belum bisa merespons itu dan belum berpikir ke arah sana. Jadi, dari Golkar tidak mau berpekulasi hal-hal yang masih abu-abu kayak begitu," kata dia.

Menurut dia, terlalu prematur membicarakan nama-nama calon wakil presiden sekarang ini.

PDIP setali tiga uang. Semua nama di bursa calon wakil presiden yang muncul hingga saat ini masih dianggap sebagai aspirasi.

"Kita serap dulu pandangan, opini dari masyarakat," Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, kepada Liputan6.com. (Liputan6)

Feb 14, 2018 10:52 Asia/Jakarta
Komentar