• Shalat Idul Fitri.
    Shalat Idul Fitri.

Pemerintah akan merevisi cuti bersama Lebaran 2018 yang sebelumnya ditetapkan sepuluh hari mulai 11-20 Juni 2018.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur mengatakan revisi tersebut dilakukan karena banyak masukan, terutama dari industri dan pebisnis kepada pemerintah.

Saat ini, kata Asman, revisi cuti tersebut sedang digodok oleh tiga kementerian, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB yang dikoordinatori oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, keputusan cuti apakah akan dikurangi atau tidak belum diputuskan.

"Belum diputuskan, tapi ini mau dikoordinasikan lagi. Jadi Menag, Menaker, dan Menpan RB," kata Asman usai Musrenbang 2018, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 30 April 2018.

Asman menjelaskan alasan usulan revisi cuti bersama ini karena keluhan dari kalangan industri dan pengusaha. Pemerintah pun akan melangsungkan rapat melibatkan industri dan swasta hari ini.

Rapat tersebut rencananya akan membahas dan mengatur kembali cuti bersama untuk pegawai swasta dan pegawai kepemerintahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Yang diatur kan cuti bersama tiga menteri untuk seluruh baik pegawai swasta dan pemerintah ‎atau ASN. Itu berdasarkan Peraturan Menpan RB," jelas dia.

Sedangkan untuk cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diputuskan melalui Keputusan Presiden (Keppres). "Kalau pegawai negeri diputuskan melalui Keputusan Presiden," kata dia.

Seperti diketahui, sebelumnya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah melakukan penambahan cuti bersama Lebaran 2018 tiga hari yaitu pada tanggal 11, 12, dan 20 Juni 2018. Sehingga cuti bersama mulai 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018. Sementara libur Idul Fitri jatuh pada 15-16 Juni 2018.

Pemerintah menambah libur cuti bersama Lebaran 2018 demi mengurai kemacetan. Kebijakan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam untuk mengurangi penumpukan kendaraan.

Pemerintah berharap penambahan libur cuti bersama bisa membuat mudik Lebaran lebih tenang. Masyarakat bisa memiliki pilihan waktu untuk kembali ke kampung halaman sehingga tak terjadi penumpukan kendaraan pada hari tertentu.

Kendaraan Dinas Boleh Digunakan Mudik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur membolehkan kendaraan dinas digunakan sebagai transportasi mudik Lebaran.

"Selama ini kan mobil dinas tidak dibolehkan. Tapi tahun ini saya bilang sepanjang itu digunakan tidak memakai biaya kantor, silakan," ujar Asman seusai menghadiri pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018 di Jakarta, Senin.

Asman mengatakan penggunaan mobil dinas dibolehkan asalkan biaya bensin, perawatan mobil selama digunakan mudik ditanggung secara pribadi.

"Semua ditanggung sendiri, tidak boleh dibebankan ke kantor. Mobil itu kan melekat sama pribadinya," kata Asman.

Belum jelas betul mobil dinas apa yang dibolehkan digunakan untuk mudik, namun Asman menyatakan dirinya sedang menyusun aturan resmi terkait hal tersebut. Dia berjanji, surat keputusan akan dikeluarkan sebelum Lebaran.

Sebelumnya pada era kepemimpinan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, penggunaan mobil dinas yang dilarang untuk mudik adalah mobil dinas operasional. Sedangkan untuk mobil dinas yang melekat pada jabatan seperti contohnya mobil dinas menteri, Yuddy tidak melarangnya. (Metrotv/Antara)

Tags

Apr 30, 2018 14:16 Asia/Jakarta
Komentar