Sejumlah tema yang dibahas dalam edisi Dinamika Asia Tenggara 23 Juli 2018; Indonesia dan Malaysia Kecam Undang-undang Negara Yahudi, Malaysia Serukan ASEAN Bahas Rohingya, Warga Filipina Gelar Protes Anti AS, Kamboja Selidiki Seruan Boikot Pemilu dan Duterte Lanjutkan Perang Narkotika

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam Undang-Undang negara-bangsa Yahudi yang disahkan oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018. Sikap pemerintah Indonesia ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin (23/7). Menlu Retno menilai disahkannya Undang-Undang Tanah Yahudi ini telah menafikkan hak-hak warga Palestina.

Indonesia

Undang-undang baru rezim Zionis tersebut menganggap tanah Palestina Pendudukan sebagai tanah air historis dari orang-orang Yahudi, dan hak untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri secara nasional dimiliki orang-orang Yahudi.

Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi dan menurunkan peringkat bahasa Arab hanya menjadi "status khusus". Di bawah undang-undang tersebut, permukiman ilegal Zionis sebagai nilai nasional dan akan bertindak untuk mendorong dan mempromosikan pembentukan dan konsolidasi Yahudisasi.

Menyikapi masalah ini, pemerintah Indonesia memandang bahwa Undang-Undang negara-bangsa Yahudi dapat mengganggu upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina secara damai. Menurut menlu Retno, undang-undang tersebut mengancam upaya penyelesaian konflik berdasarkan Solusi Dua Negara.

Sebelumnya, Indonesia menegaskan urgensi pengiriman investigator khusus HAM PBB ke jalur Gaza untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan rezim Zionis terhadap orang-orang Palestina.

Duta Besar Indonesia untuk PBB, Hassan Kleib menyampaikan dukungan negaranya terhadap perjuangan bangsa Palestina, dan pendirian negara merdeka Palestina dengan ibu kota Baitul Maqdis. Menurut Kleib, kebijakan Israel melanggar hukum internasional, HAM dan berbagai resolusi dan ketetapan yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB.

Senada dengan Indonesia, Malaysia menuntut langkah segera masyarakat internasional untuk melawan undang-undang rasis yang diratifikasi parlemen Zionis (Knesset) baru-baru ini. Departemen Luar Negeri Malaysia Senin (23/7) mengecam undang-undang Tanah Yahudi, dan menyerukan supaya masyarakat internasional segera mendesak Israel membatalkan undang-undang tersebut dan mengakhiri kebijakan rasis serta represifnya terhadap bangsa Palestina.

Malaysia

Kemenlu Malaysia menilai pengesahan UU pembentukan Negara Yahudi akan memperumit dan melemahkan upaya untuk meraih sebuah solusi komprehensif dan menyeluruh mengenai isu Palestina.

Deplu Malaysia dalam statemennya menjelaskan, undang-undang yang menyebutkan bumi Palestina hanya sebuah negara bagi Yahudi adalah diskriminatif, dan Malaysia konsisten dengan sikapnya mendukung hak-hal legal rakyat Palestina sebagai sebuah negara independen dengan ibu kota al-Quds.

Parlemen Israel hari Kamis (19/7) meratifikasi undang-undang negara-bangsa Yahudi. Undang-undang rasis ini menuai kecaman luas dari pemerintah dan rakyat berbagai negara dunia. Lebih lanjut mengenai masalah ini simak laporan Edi Syarif sebagai berikut:

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyerukan supaya ASEAN mendorong Myanmar berdialog demi menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis minoritas Rohingya.

Saifuddin saat berbicara dalam diskusi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Senin (23/7) mengatakan negara Asia Tenggara harus mampu mencari pendekatan baru yang jauh lebih proaktif untuk meyakinkan Myanmar menangani konflik di negara bagian Rakhine, tempat kekerasan terhadap Rohingya berpusat, secara inklusif.

Ditegaskannya, ASEAN harus bisa menyelesaikan masalah Rohingya meski negara anggota menganut prinsip non-intervensi antara sesama karena ada cara lain, yaitu melalui pendekatan konstruktif. Kita harus sama-sama mencari jalan untuk merangkul Myanmar dalam isu ini.

Sejak krisis kemanusiaan kembali memburuk di Rakhine pada Agustus 2017 lalu, Myanmar terus menjadi sorotan karena dianggap gagal melindungi etnis Rohingya dari dugaan persekusi militer. Sementara itu, ASEAN juga banyak dikritik karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa demi menekan Myanmar menghentikan diskriminasi hingga kekerasan yang menargetkan Rohingya.

Rohingya

Gelombang kekerasan terhadap Rohingya yang terjadi sejak 27 Agustus 2017 menyulut pengungsian besar-besaran minoritas Muslim Rohingya dari Rakhine menuju Bangladesh untuk menyelamatkan diri.

Serangan tersebut menyebabkan ribuan Muslim Rohingya tewas dan sekitar 200 desa dibakar. Selain itu ribuan orang Rohingya mengungsi meninggalkan Rakhine menuju Bangladesh untuk menyelamatkan diri. PBB menyebut tentara Myanmar sebagai pihak yang terlibat dalam genosida terhadap Rohingya, dan menempatkannya dalam daftar militer terburuk di dunia

Dari Filipina, rakyat negara ini berunjuk rasa di Manila untuk memprotes intervensi Amerika Serikat di negara mereka. Para demonstran hari Ahad (22/7) berkumpul di depan kedutaan besar Amerika di Manila dan membakar kertas bergambar bendera Amerika.Para demonstran juga menuntut diakhirinya kehadiran militer Amerika di Laut Cina Selatan.

Sementara itu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dalam pidato kenegaraan tahunan hari Senin, mengaku akan meneruskan momentum kebijakan perang narkoba berdarah yang sudah dilakukan sepanjang dua tahun terakhir.

Di depan para anggota Kongres Filipina, Duterte mengatakan bahwa perang terhadap narkoba masih jauh dari kata usai. Sejak kebijakan perang narkoba dimulai, polisi di negara Asia Tenggara itu telah menewaskan lebih dari 4.500 orang yang diduga menjadi pengedar dan menolak ditangkap. Langkah Duterte ini menyulut keprihatinan dari para aktivis HAM atas pertumpahan darah akibat operasi narkotika tersebut.

Dari kamboja, Komisi Pemilihan Umum negara ini menyatakan akan menyelidiki laporan terhadap sekitar 30 mantan anggota kelompok partai oposisi yang menyerukan warga memboikot pemilu Minggu (29/7).

Bendera Kamboja

Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang dibubarkan tahun lalu berniat kembali mencalonkan diri. Sementara Parpol berkuasa, Partai Rakyat Kamboja (CPP) menang tipis pada pemilu 2013 lalu.

Dipimpin oleh tokoh-tokoh partai oposisi yang diasingkan, kampanye boikot dinamakan Jari Bersih, merujuk kepada tinta yang digunakan pemilih untuk menandai jari mereka.

Pihak berwenang setempat mengumumkan bahwa pemboikotan pemilu akan dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi kelompok advokasi HAM menganggap aksi boikot sah.

Ven Porn, ketua panitia penyelenggaraan pemilu di daerah provinsi Battambang, mengatakan seorang anggota CPP resmi mengajukan keluhan terhadap para mantan anggota CNRP. Tanpa pesaing utama, Hun Sen, yang sudah berkuasa selama 33 tahun diprediksi menang telak pada Minggu.

Tags

Jul 30, 2018 16:04 Asia/Jakarta
Komentar