Sejumlah tema yang dibahas dalam edisi Dinamika Asia Tenggara 6 Agustus 2018; Presiden Jokowi Sampaikan Pidato Kenegaraan di Gedung MPR, Myanmar Desak Bangladesh Berhenti Bantu Rohingya, Malaysia Hentikan Segala Kerjasama dengan Saudi dalam Perang Yaman dan Duterte Kritik Perilaku Beijing di Laut Cina Selatan.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan sinergi seluruh elemen bangsa dalam mencegah dan melawan terorisme harus didukung untuk mencegah dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya.

"Kita harus tegas menjaga NKRI, meneguhkkan ikrar Bhinneka Tunggal Ika, mencegah dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya," kata Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Bersama di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Presiden, seperti dikutip Antara, mengajak seluruh bangsa untuk mendukung sinergi antara kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan seluruh elemen bangsa dalam mencegah dan melawan terorisme. Ditambahkannya, "Kita dukung peran ulama, tokoh masyarakat, pendidik, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan keluarga untuk menghadang paparan ajaran radikal kepada generasi muda."

Di bagian lain pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan anggaran pendidikan pada 2019 direncanakan Rp487,9 triliun, atau meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan pada 2014, yaitu Rp353,4 triliun. Menurutnya, aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusia. Presiden menuturkan pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tetapi juga sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional.

Menurut Presiden, pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa dari jenjang pra-sekolah hingga SD, SMP, SMA, pendidikan masdrasah ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah, bahkan sampai jenjang pendidikan tertinggi bagi anak bangsa yang berpotensi, terutama yang kurang mampu.

Presiden RI Joko Widodo

Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyatakan bahwa pemerintah Myanmar telah meminta Bangladesh untuk menghentikan penyaluaran bantuan kemanusiaan kepada ratusan ribu pengungsi Rohingya, yang menetap di perbatasan kedua negara. Seperti dilansir AFP, Kemenlu Bangladesh pada Ahad, (12/8/2018) mengatakan, "Myanmar secara khusus meminta Bangladesh menghentikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Muslim Rohingya."

Pemerintah Bangladesh tidak membuat komitmen, tetapi "menanggapi secara positif" terhadap usulan Myanmar untuk melakukan survei di wilayah tak bertuan. Seorang menteri Myanmar dalam kunjungannya ke wilayah perbatasan awal tahun ini telah memperingatkan para pengungsi bahwa akan ada konsekuensi jika mereka tidak menerima tawaran untuk kembali.

Sementara itu, Dil Mohammad, seorang pemimpin Muslim Rohingya mengatakan bahwa tekanan terbaru dari Myanmar hanya akan menambah hidup mereka semakin sulit. Dia menambahkan, tidak ada ketidakpastian apakah Myanmar akan secara teratur menyediakan kami makanan dan bantuan kemanusiaan. Jika Bangladesh berhenti mengirim bantuan, kami akan menghadapi masalah besar.

Kekerasan militer dan ekstremis Budha Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, yang dimulai sejak 25 Agustus 2017, telah membuat ribuan orang tewas dan terluka serta lebih dari 800.000 lainnya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh. PBB dalam sebuah laporan menyatakan, militer Myanmar sedang melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya di Rakhine.

Palang Merah Internasional juga menyatakan bahwa kondisi saat ini Myanmar tidak aman untuk memulangkan pengungsi Muslim Rohingya. PBB juga mendesak Myanmar untuk memperbaiki kondisi di Rakhine sehingga terbuka jalan bagi pemulangan pengungsi dari Bangladesh, dan memastikan prosedur yang jelas bagi pemberian kewarganegaraan kepada mereka.

Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam pernyataan bersama, menyatakan mereka membutuhkan akses penuh ke Rakhine, di mana kekejaman mengerikan dilakukan terhadap Muslim Rohingya. Pada Juni 2018, UNDP menandatangani perjanjian dengan pemerintah Myanmar untuk memulangkan sekitar 700.000 pengungsi Rohingya, yang sekarang tinggal di kamp-kamp darurat di Bangladesh. Namun, kesepakatan itu telah membingungkan pengungsi yang mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali kecuali diberi jaminan keamanan dan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar.

Muslim Rohingya

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, menekankan penghentian segala bentuk kerjasama dengan Arab Saudi dalam perang terhadap Yaman. Mahathir pada hari Senin (13/8/2018) mengatakan, Malaysia tidak ingin terlibat dalam perang yang dilakukan Arab Saudi di Yaman dan juga kebijakan peningkatan ketegangan negara itu dengan Qatar. "Kuala Lumpur tidak akan terlibat dalam segala bentuk gerakan, di mana nantinya Malaysia dituduh melakukan kekerasan," tegasnya.

Sekaitan dengan hal ini, Menteri Pertahanan Malaysia Mohammad Sabu mengatakan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri tengah berkoordinasi untuk menyusun program penarikan pasukan Malaysia dari Arab Saudi dan mengembalikan mereka ke Malaysia. Pasukan Malaysia telah dikirim ke Arab Saudi untuk terlibat dalam perang Yaman sejak tahun 2016 di masa Najib Razak, mantan Perdana Menteri negara itu.

Malaysia adalah negara penting di Dunia Islam dan penekanan Mahathir terkait perang Saudi di Yaman membawa pesan tegas bagi seluruh negara Muslim agar mereka juga menghentikan kerjasama dengan Al Saud dalam pembantaian rakyat Yaman.

Setelah serangan brutal jet tempur Arab Saudi ke sebuah bus yang mengangkut pelajar Yaman, pemerintah Malaysia dengan cepat mengumumkan penghentian semua kerjasama dengan Arab Saudi terkait perang di Yaman.

Sementara itu, Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad, anggota majelis tinggi parlemen Malaysia dan ketua koalisi Pakatan Harapan, yang berkuasa di Malaysia mengatakan, "Malaysia dan negara-negara Muslim lainnya tidak bisa lagi melihat ke Arab Saudi seperti dulu. Mereka sudah tidak lagi menghormati kami dan memberikan kepemimpinan. Orang-orang Saudi telah meninggalkan Palestina, sama seperti orang Mesir. Orang-orang Saudi telah bergerak lebih dekat dengan Israel yang menindas dan membunuh rakyat Palestina.”

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad

Pekan lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta Cina memikirkan kembali perilaku negara itu di Laut China Selatan dan bahwa Beijing tidak memiliki hak untuk mengusir pesawat atau kapal negara lain yang melintasi pulau buatan miliknya di perairan sengketa. Menurutnya, Cina harus menghindari perilaku yang bisa memicu konfrontasi dengan Amerika Serikat.

Duterte terang-terangan mengatakan bahwa para pejabat Cina harus memikirkan kembali perilaku mereka, karena ini akan menjadi pemicu konflik suatu hari nanti. “Kalian tidak bisa membangun pulau. Ini pulau buatan manusia dan kalian mengatakan bahwa zona udara di atas pulau buatan itu adalah milik kami. Itu salah karena perairan itu kami anggap sebagai perairan internasional dan hak navigasi sudah dijamin," tegasnya.

Pernyataan Duterte ini dikeluarkan ketika Cina secara rutin memerintahkan kapal negara lain untuk meninggalkan wilayah di sekitar pulau buatan miliknya di Laut China Selatan. Sebelumnya Duterte dikecam banyak pihak karena sikap lunak terhadap Beijing dalam konflik Laut China Selatan.

Cina sudah lama terlibat perseteruan terkait kepemilikan gugusan pulau di Laut Cina Selatan dan Timur dengan para tetangganya. Cina memiliki klaim hampir 90 persen atas wilayah tersebut berdasarkan peta kuno yang dimilikinya. Namun, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam dan Taiwan juga memiliki klaim yang tumpang tindih. Pemerintah Cina juga sudah sering memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak campur tangan di Laut Cina Selatan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte

 

Tags

Aug 20, 2018 17:26 Asia/Jakarta
Komentar