Sejumlah tema yang dibahas dalam edisi Dinamika Asia Tenggara 3 September 2018; Vietnam Tuntut Ganti Rugi dari Amerika, Negara-negara Asia Ingin Bentuk Blok Ekonomi Kontra Amerika, Filipina Tolak Beli Alutsista Amerika, Konflik Cina-Malaysia Seputar Pembatalan Tiga Proyek Besar dan Demonstrasi Pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Vietnam menuntut ganti rugi untuk para korban produk pestisida perusahaan multinasional Amerika Serikat, Monsanto yang digunakan angkatan bersenjata negara itu di masa perang Vietnam.

Surat kabar Inggris, The Independent mengabarkan, Monsanto dituntut Vietnam membayar ganti rugi 289 juta dolar kepada seorang penjaga sekolah yang mengaku menggunakan bertisida produk perusahaan ini, bernama Roundup yang menyebabkan dirinya terkena kanker mematikan.

Amerika dan Vietnam

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Nguyen Phuong Tra mengumumkan, keputusan ini telah menciptakan sebuah catatan hukum yang membantah semua klaim sebelumnya bahwa bertisida produk Monsanto dan perusahaan-perusahaan kimia Amerika lain yang digunakan tentara negara itu, tidak berbahaya.

Jubir Kemenlu Vietnam menjelaskan, kami menderita dampak besar akibat perang yang dipaksakan Amerika terutama dampak permanen dan destruktif bahan kimia beracun termasuk Agen Oranye produk Monsanto.

Antara tahun 1961-1971 pasukan Amerika menebarkan sekitar 12 juta galon bertisida Agen Oranye ke lebih dari 48 ribu kilometer wilayah selatan Vietnam. Sampai hari ini jutaan warga Vietnam masih menderita dampak bahan kimia beracun itu termasuk bayi-bayi yang dilahirkan cacat.

Pekan lalu, anggota delegasi staf akademik jurusan hubungan internasional, Universitas Giresun, Turki mengatakan, pasca sanksi sepihak Amerika dan dampaknya atas penurunan nilai mata uang Turki, terbuka kemungkinan terbentuknya sebuah blok ekonomi bersatu di Asia.

Abbas Karaagacli menuturkan, Ankara menilai sanksi Amerika yang dipicu oleh penangkapan mata-mata Amerika di Turki, sangat tidak masuk akal dan lebih merupakan langkah emosional. Menurutnya, di tingkat internasional dan nasional, pemerintah Turki berusaha merebut kembali haknya yang dilanggar Amerika.

Perang dagang Turki dan Amerika Serikat

Presiden Donald Trump, katanya, tidak melibatkan kemenlu dalam proses pengambilan keputusan terkait konstelasi politik. Trump lebih memilih para penasihatnya dari kalangan bisnis.

Menurut Karaagacli, masalah terpenting yang dihadapi negara-negara terkena sanksi Amerika adalah penurunan nilai mata uang di hadapan dolar yang menjadi alat utama Washington untuk menindas negara lain.

Namun jangan dilupakan bahwa Eropa sendiri sekarang sudah melihat wajah asli Amerika dan mulai saat ini terbuka lebar  kemungkinan untuk membentuk sebuah blok kontra tekanan ekonomi Amerika di dunia.

Presiden Filipina dalam beberapa minggu terakhir berada di bawah tekanan diplomatik Amerika terkait pembelian alutsista dari negara itu, dan ia menyebut pembelian alutsista dari Amerika, tidak berguna.

Dalam beberapa minggu terakhir, Rodrigo Duterte ditekan Gedung Putih untuk membeli alutsista dari Amerika dan memutuskan hubungan dengan Cina dan Rusia, namun ia menolak membeli jet tempur F-16 Amerika karena menurutnya sama sekali tidak berguna.

Menteri Pertahanan Amerika dan beberapa pejabat Pentagon lainnya pekan ini mengusulkan agar Manila membeli jet tempur F-16 dari negara itu, namun Duterte mengatakan, untuk memerangi pemberontak di berbagai wilayah negara ini termasuk di selatan, Manila hanya membutuhkan pesawat tempur ringan.

Rodrigo Duterte, Presiden Filipina

Duterte mengatakan, kami tidak memerlukan satupun jet tempur F-16. Pembelian jet tempur ini sama sekali tidak berguna. Tapi saya membutuhkan helikopter tempur dan pesawat-pesawat kecil untuk menyerang pemberontak.

Duterte menolak permintaan tertulis Menhan Amerika, James Mattis, Menlu, Mike Pompeo dan Menteri Perdagangan, Wilbur Ross untuk membeli jet tempur F-16 dari Amerika.

Filipina yang sebelumnya merupakan sekutu dekat Amerika di Asia Tenggara, pasca naiknya Duterte mengubah arah kebijakan politiknya lebih ke Cina dan Rusia, sehingga lebih banyak membeli persenjataan dari kedua negara ini.

Pekan lalu, sekembalinya dari lawatan ke Cina, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad membatalkan tiga proyek besar Cina senilai lebih dari 22 milyar dolar di negara itu.

Pemerintahan baru Malaysia membatalkan tiga proyek besar Cina itu dengan alasan kekhawatiran tidak mampu membayar utang luar negeri warisan pemerintahan sebelumnya yang mencapai 1 trilyun ringgit atau setara dengan Rp. 3.500 trilyun.

Meski Beijing mendesak agar proyek-proyek tersebut tetap dilanjutkan, namun Kuala Lumpur menolaknya karena dinilai tidak ada efisiensi ekonomi dalam proyek-proyek itu, sehingga harus dibatalkan.

Salah satu proyek itu adalah proyek rel kereta api yang dipegang oleh perusahaan raksasa China Communications Construction Company, dan sebagian besar dibiayai oleh pinjaman dari Export-Import Bank of China.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Malaysia pada Juli lalu menyebut, 88 persen dari biaya dua proyek pipa gas senilai 9,4 miliar ringgit atau Rp 33,4 triliun telah dibayarkan ke kontraktor China.

Mahathir Mohammad, Perdana Menteri Malaysia

Sekitar 13 persen proyek tersebut telah dikerjakan. Salah satu proyek pipa itu berada di negara bagian Sabah di pulau Kalimantan, dan satu lagi di semenanjung Malaysia mengarah ke negara bagian utara Kedah.

Mahathir Mohammad menegaskan, saya menjelaskan mengapa kami tidak bisa mengeksekusi ECRL (East Coast Rail Link). Ini karena pinjaman uang terlalu banyak, yang kami tidak mampu bayar, dan juga karena kami belum memerlukan proyek itu untuk saat ini. Masalah kami sekarang adalah bagaimana mengatasi defisit keuangan.

Pekan lalu, ribuan pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh menggelar demonstrasi memprotes pemerintah Myanmar, bertepatan dengan peringatan setahun terusirnya mereka dari negara itu.

Sebagaimana dilaporkan France Press, ribuan pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh, Sabtu (25/8/2018) menggelar unjuk rasa memprotes kejahatan militer Myanmar dan kelompok Buddha ekstrem terhadap mereka di negara bagian Rakhine, barat Myanmar.

Dalam aksinya para pengungsi Muslim Rohingya menuntut penanganan kondisi mereka di pengungsian dan ditegakkannya keadilan oleh PBB. Sebelumnya PBB mengeluarkan kecaman atas pembantaian warga Muslim Rohingya oleh militer Myanmar di Rakhine dan menyebutnya sebagai genosida. PBB juga menyebut militer Myanmar sebagai militer terburuk di dunia.

Tags

Sep 03, 2018 16:17 Asia/Jakarta
Komentar