• WTO
    WTO

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita memastikan Indonesia tidak akan mendapat teguran dari World Trade Organization (WTO) terkait dengan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 untuk 1.147 barang impor. Bahkan, kebijakan itu pun diyakini tidak akan berpengaruh pada penilaian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).

"Tidak usah dikhawatirkan, ini PPh pasal 22 tidak melanggar WTO dan bisa dikreditkan dan yang kita persoalkan jenisnya. Kita juga berharap masih tetap dapat fasilitas GSP. Sebab kita sudah dapat pengecualian untuk besi dan baja juga relaksasi ekspor strategis untuk CPO dan rotan setengah jadi," jelas Enggar di Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (5/9) malam.

Salah satu pertimbangan pemerintah merevisi tarif PPh 22 untuk barang impor yakni untuk mengendalikan defisit. Data Kementerian Keuangan menunjukkan nilai impor 1.147 barang impor tersebut pada 2017 mencapai USD 6,6 miliar. Sementara, sampai pertengahan 2018 nilainya sudah mendekati capaian 2017 yakni mencapai USD 5 miliar. Besarnya impor ini turut berpengaruh pada defisit neraca transaksi berjalan mencapai USD 13,5 miliar pada semester I 2018.

Untuk meningkatkan kinerja ekspor, Enggar mengaku siap melakukan percepatan kerja sama perdagangan pasar dengan Australia melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) pada November nanti. Ini sebagai salah satu upaya menambah devisa agar defisit bisa membaik.

"Dengan itu pengusaha bersiap meningkatkan ekspor tekstil ke Australia. Kami juga tengah menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Tunisia, Maroko, dan Mozambik," pungkas Enggar.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-JK resmi merevisi kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk 1.147 barang impor. Pengenaan kenaikan tarif itu pun dikelompokkan masing-masing sesuai dengan tingkat keperluan barang tersebut di dalam negeri.

Secara rinci kenaikan tarif PPh 22 baru untuk beberapa komoditas impor akan diberlakukan mulai 12 September atau 7 hari sejak dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pertama, 210 item komoditas, dikenakan tarif PPh 22 naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil CBU, dan motor besar.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita

Kedua, 218 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri seperti barang elektronik dan keperluan sehari hari.

Ketiga, 719 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Termasuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Contohnya bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio-visual (kabel, box speaker), produk tekstil (overcoat, polo shirt, swim wear).

Kebijakan restriktif impor yang tidak diimbangi dengan kemampuan advokasi dalam sengketa dagang membuat Indonesia sering mengalami kekalahan di sidang World Trade Organization (WTO) selama 4 tahun terakhir.

Sepanjang 2014—2018, terdapat delapan sengketa dagang melibatkan Indonesia yang berakhir di meja WTO melalui panel Dispute Settlement Body (DSB). Dari delapan kasus itu, lima di antaranya telah diputuskan, dan hanya 1 kasus yang dimenangkan oleh Indonesia.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati mengklaim, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk tetap mengamankan aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia.

Salah satunya adalah melakukan penanganan pada kasus tuduhan dumping, subsidi, safeguard dan hambatan nontarif.

Melalui sejumlah skema perlindungan dagang atau trade remedies tersebut, dia mengklaim Indonesia berhasil mengamankan ekspor senilai US$601,7 juta atau Rp8,6 triliun pada 2018. Sementara itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengakui dalam 4 tahun terakhir, RI cenderung lebih banyak memperkenalkan kebijakan dagang yang bersifat restriktif. Kebijakan tersebut, lanjutnya, dianggap melenceng dari kesepakatan WTO.

“Mengapa Indonesia? Karena kita dianggap negara yang berhasil dengan baik melalui krisis 2007—2008, anggota G-20, dan negara berpengaruh di Asean. Poin-poin itu yang membuat kita mudah disoroti kebijakannya,” katanya, Sabtu (11/8/2018).

Dia berpendapat, sejumlah negara maju tidak ingin sikap restriktif Indonesia dicontoh negara berkembang lain. Fakta itu, sebutnya, adalah penyebab Indonesia acap kali digugat melalui DSB WTO dan sering kali kalah saat persidangan. (Merdeka.com dan Bisnis.com)

Sep 06, 2018 10:19 Asia/Jakarta
Komentar