Sejumlah tema yang dibahas dalam edisi Dinamika Asia Tenggara 10 September 2018; Presiden Jokowi Sampaikan Pidato di WEF ASEAN di Vietnam, Pengacara Najib Razak Terjerat Kasus Pencucian Uang Skandal 1MDB, Presiden Duterte Menantang Militer Filipina Lakukan Kudeta, Pemimpin Kamboja minta dunia tidak campuri politik Indochina dan Bangladesh katakan tidak akan mukimkan permanen Rohingya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berkesempatan menyampaikan pidato dalam acara World Economic Forum (WEF) on ASEAN, Rabu (12/9/2018). Hal itu tampak dalam unggahan akun Instagram pribadinya, @jokowi, Rabu (12/9/2018). Jokowi mengunggah potret dirinya yang sedang berbicara di atas podium WEF on ASEAN.

 

Dalam keterangan fotonya, Jokowi mengatakan bahwa kondisi perekonomian dunia ini ibarat perang yang tak terbatas dalam film Avengers: Infinity War. Jokowi juga menyebut sosok Thanos yang ingin melenyapkan setengah populasi bumi. Namun, Jokowi mengatakan keinginan Thanos tidak akan terpenuhi karena sumber daya untuk umat manusia tidak terbatas.

 

"Kondisi perekonomian dunia saat ini digambarkan seperti dalam film Avengers: Infinity War. Perang yang tak terbatas. Sosok bernama Thanos mengancam memusnahkan setengah populasi bumi, karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.

 

File suara:

 

Apa yang sedang terjadi dalam perekonomian dunia hari ini adalah kita sedang menuju perang tanpa batas [Infinity War]. Kita belum pernah menghadapi perang dagang dengan ekskalasi seperti saat ini sejak Great Depression di tahun 1930-an. Namun, yakinlah saya dan rekan Avengers saya siap menghalangi Thanos yang ingin menghapus sebagia populasi dunia.

 

Thanos ingin menghabisi separuh populasi sehingga sisanya yang bertahan dapat menikmati sumber daya per kapita sebesar dua kali lipatnya. Namun, ada kesalahan mendasar dari asumsi ini. Thanos yakin sumber daya di planet bumi terbatas. Faktanya adalah sumber daya alam yang tersedia bagi umat manusia bukannya terbatas, namun tidak terbatas.

Presiden RI Jokowi di Forum Ekonomi ASEAN di Hanoi Vietnam

 

Pengacara bekas Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Muhammad Shafee terkena dakwaan melakukan pencucian uang oleh KPK Malaysia atau Malaysian Anti-Corruption Commission. Kasus ini terkait investigasi raibnya puluhan triliun uang negara di perusahaan investasi 1Malaysia Development Berhad, yang telah berjalan beberapa bulan.

 

Kantor berita Bernama melansir MACC menangkap Shafee pada Kamis pagi, 13 September 2018.“Shafee didakwa melakukan dua pelanggaran hukum yaitu menerima uang dari kegiatan ilegal sebesar sekitar RM9,5 juta atau sekitar Rp34 miliar dari bekas PM Najib Razak dan membuat laporan pajak tidak benar yang melanggar UU Pajak Penghasilan 1967,” begitu dilansir Channel News Asia pada Kamis, 13 September 2018.

 

Atas dakwaan ini, Shafee mengaku tidak bersalah dalam kasus ini. Dia adalah pengacara utama dari Razak, yang telah lebih dulu terjerat kasus pelanggaran kepercayaan, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus dugaan korupsi 1MDB.

 

Nama Shafee muncul kepermukaan setelah Presiden Partai Keadilan yang baru terpilih, Anwar Ibrahim, mengatakan pada pekan lalu Shafee menerima uang dengan jumlah tadi dari Najib pada 2013 dan 2014. Anwar mendapat informasi ini dari seorang pejabat di Kejaksaan Agung Malaysia.

 

Shafee menerima uang itu diduga terkait posisinya sebagai jaksa penuntut dalam pengajuan banding atas kasus sodomi kedua Anwar pada 2015. Namun, Shafee menolak dengan mengatakan pembayaran uang sebesar itu untuk layanan hukum yang diberikannya kepada UMNO dan Barisan Nasional.

 

Seperti dilansir Malaysia Kini, pemerintahan baru Malaysia yang dipimpin PM Mahathir Mohamad membuka kembali kasus dugaan korupsi 1MDB, yang sempat ditutup pada era Najib Razak menjadi PM pada periode 2009 – 2018. Najib mengaku tidak bersalah untuk kasus dugaan korupsi ini.

 

Pemerintah Singapura telah mengembalikan dana 1MDB senilai US$11,1 juta atau sekitar Rp165 miliar ke pemerintah Malaysia pada pekan lalu. Malaysia juga memperoleh kembali kapal mewah US$250 juta atau sekitar Rp3,7 triliun dari Indonesia. Najib Razak meminta pengusaha Jho Low, yang buron, untuk bertanggung jawab soal pembelian kapal itu.

 

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menantang para prajuritnya untuk melakukan pemberontakan jika mereka tidak senang dengan kepemimpinannya. Duterte mengatakan anggota militer Filipina bebas bergabung dengan pengkritiknya di kongres, Senator Antonio Trillanes.

 

"Lakukan pemberontakan atau revolusi atau apalah namanya. Jika kalian lebih bahagia dengan Trillanes, maka kalian sebaliknya bisa mendukung dia. Anda bebas untuk melakukan hal itu, saya mendorong Anda," kata Duterte, seperti dikutip dari situs RT.com, Rabu, 12 September 2018.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte

 

Pernyataan Duterte itu disampaikan setelah dia membantalkan pemberian amnesti kepada Trillanes. Sebelum menjadi anggota senat Filipina, Trillanes adalah mantan anggota militer Angkatan Laut Filipina yang pernah ikut melakukan pemberontakan pada pemerintahan di masa lalu. Duterte telah memutuskan agar Trillanes ditahan. Dia pun telah meminta Departemen Kehakiman dan Angkatan Bersenjata Filipina untuk memulai lagi proses pengadilan terhadapnya. Trillanes dan beberapa ahli hukum mengatakan tindakan Duterte ini akan menciderai konstitusi negara.

 

Duterte beralasan pembatalan pemberian amnesti kepada Trillanes karena dia dinilai gagal mengajukan permohonan pengampunan secara formal dan mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam percobaan kudeta sebelumnya. Namun alasan Duterte itu disanggah oleh Trillanes. Untuk memperkuat dukungan pada kasusnya, Trillanes telah menggunakan laporan baru dan dokumen dari Kementerian Pertahanan Filipina. Dia pun sudah meminta Mahkamah Agung untuk menyatakan tindakan Duterte itu ilegal.

 

Trillanes dalam politik Filipina sudah lama dikenal sebagai musuh bebuyutan Duterte. Dia menuding Duterte sebagai presiden yang telah melakukan korupsi besar-besaran dan terlibat dalam perdagangan narkoba. Duterte menyangkal seluruh tuduhan tersebut.

 

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Rabu menyatakan negara di luar Indochina terlalu kritis terhadap politik di kawasan tersebut dan bahwa wilayah itu harus dibiarkan memecahkan masalahnya. Dalam pidato bersama pemimpin lain kawasan itu, Hun Sen menunjuk kecaman asing terhadap pemilihan umum negaranya baru-baru ini, yang dilihat banyak orang sebagai lelucon setelah partai oposisi utama dibubarkan. Ia juga mengutip kecaman dunia atas kekerasan terhadap suku Rohingya di Myanmar.

 

"Negara di luar kawasan ini selalu mengkritik kami dan memberitahu kami yang harus dilakukan," kata Hun Sen di diskusi panel dengan pemimpin dari Myanmar, Thailand, Vietnam dan Laos di Forum Ekonomi Dunia tentang ASEAN di Hanoi. "Saya mengangkat masalah ini bukan sebagai pesan untuk negara tertentu, tapi saya ingin mengatakan bahwa negara Mekong ini korban politik. Jadi, saya minta orang luar kawasan ini, yang tidak tahu tentang masalah, membiarkan kami menyelesaikan masalah kami," katanya.

 

Partai Rakyat Kamboja Hun Sen merebut semua 125 kursi parlemen dalam pemilihan umum pada Juli, yang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Barat katakan cacat karena antara lain tiada oposisi mumpuni. Oposisi Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) dibubarkan pada akhir tahun lalu menjelang pemilihan umum tersebut.

 

Hun Sen juga menyatakan Myanmar, yang tentaranya dituduh Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pembantaian dan pemerkosaan bergerombol terhadap warga Rohingya dengan niat pemunahan, salah dipahami.

PM Kamboja Hun Sen

 

Myanmar membantah tuduhan melakukan kekejaman, dengan menyatakan tentara melakukan tindakan sah terhadap pemberontak. "Ia dituduh melakukan pemunahan, tapi apakah Anda semua mengerti tentang Myanmar? Apakah Anda tahu tentang Myanmar? Mereka harus menyelesaikan banyak masalah berat dalam kaitan dengan keamanan," demikian Reuters.

 

Bangladesh tidak mempunyai rencana memukimkan ratusan ribu pengungsi Rohingya secara tetap, kata menteri luar negerinya pada Rabu, dengan menambahkan bahwa mereka milik Myanmar, tempat mereka melarikan diri. Sekitar 700.000 pengungsi Rohingya menyeberang dari Myanmar di barat masuk ke Bangladesh sejak Agustus tahun lalu, kata badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika serangan pemberontak Rohingya terhadap pasukan keamanan Myanmar memicu tanggapan tentara.

 

Bangladesh dan Myanmar mencapai kesepakatan pada November untuk memulai pemulangan dalam dua bulan, tapi belum dimulai, dengan warga Rohingya masih melintasi perbatasan. "Kami berpikir tidak akan melebur mereka di Bangladesh. Mereka milik Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Shahidul Haque kepada Reuters di sela-sela Forum Ekonomi Dunia tentang ASEAN di Hanoi.

 

Ia juga meminta negara maju menerima lebih banyak warga Rohingya atas dasar kemanusiaan. Warga Rohingya akan tinggal di kampung pengungsi hingga kembali ke Myanmar atau dimukimkan di negara lain, kata Haque.

 

Tags

Sep 18, 2018 16:38 Asia/Jakarta
Komentar