Mei 14, 2019 11:10 Asia/Jakarta
  • Badan Pusat Statistik Indonesia
    Badan Pusat Statistik Indonesia

Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia masih belum mencapai target dan cenderung melambat, meskipun tetap terjaga stabil. Laporan pekan lalu Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia kuartal I 2019 tumbuh 5,07 persen.

Meski lebih baik dibandingkan periode sama 2018, tapi perekonomian nasional tiga bulan pertama tahun ini tumbuh negatif 0,52 persen dibandingkan kuartal IV 2018. Dari sisi pengeluaran, ekonomi negara ini masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 56,82 persen. Selain itu, sektor yang berkontribusi besar adalah investasi sebesar 32,17 persen. selebihnya, pengeluaran pemerintah, lembaga non-profit, hingga arus perdagangan luar negeri.

 

pasar tradisional

Sejumlah intervensi dan terobosan kebijakan belum mampu mendongkrak perekonomian nasional tumbuh lebih tinggi di atas 5 persen. Tampaknya, gejolak perekonomian global, terutama perang dagang antara AS dan Cina masih memberikan pengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

perang dagang AS dan Cina

Situs katadata dalam laporannya hari ini menilai salah satu penyebab ekonomi tumbuh tidak maksimal adalah melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tren pertumbuhan konsumsi selalu sejalan dengan laju ekonomi. Ketika konsumsi melambat, hampir dipastikan akan berefek pada agregat pertumbuhan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dipicu sikap masyarakat menengah ke atas yang menahan konsumsinya di awal tahun.

Adapun perlambatan arus investasi investasi khususnya investasi asing pada awal 2019 adalah investor bersikap menunggu asil Pemilu 2019. Mereka menanti kebijakan jangka panjang yang akan ditempuh oleh masing-masing pasangan calon.

 

kotak suara

Meskipun demikian, Ekonom CORE Piter Abdullah (katadata,14/5/2019) menilai melambatnya investasi juga dipengaruhi berbagai regulasi dan kebijakan terkait investasi yang masih menjadi penghambat. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi salah satu persoalan di bidang investasi. Kebijakan Online Single Submission (OSS) yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk memudahkan masuknya investasi, masih terkendala perbedaan pencatatan di daerah sebagai pemangku kebijakan tingkat mikro. (PH)

 

 

Tags

Komentar