• Gholamhossein Dehghani, Dirjen Kemlu RII untuk Urusan Politik dan Keamanan Internasional
    Gholamhossein Dehghani, Dirjen Kemlu RII untuk Urusan Politik dan Keamanan Internasional

Direkur Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran untuk Urusan Politik dan Keamanan Internasional menilai sanksi-sanksi Amerika Serikat terhadap Kuba sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan teks serta semangat Piagam PBB.

Gholamhossein Dehghani mengungkapkan hal itu dalam pertemuan Majelis Umum PBB yang membahas mengenai kecaman terhadap sanksi-sanksi sepihak AS terhadap Kuba. Ia mengatakan, Kuba bukan satu-satunya negara yang diembargo oleh AS.

"Sanksi-sanksi keji AS terhadap Republik Islam Iran dalam empat dekade lalu juga telah menarget rakyat negara ini dan hak-hak dasar mereka," ujarnya pada Rabu (1/11/2017) malam.

Majelis Umum PBB pada Rabu mengesahkan sebuah resolusi yang menuntut diakhirinya sanksi-sanksi AS terhadap Kuba. Resolusi ini disetujui oleh 191 negara termasuk Iran. Hanya AS dan rezim Zionis Israel yang menentang resolusi yang diusulkan oleh kuba tersebut.

Sejak tahun 1992, PBB telah mengesahkan berbagai resolusi yang menuntut AS untuk mengakhiri embargo dan blokade ekonomi terhadap Kuba, namun Washington selalu mengabaikannya.

Donald Trump, Presiden AS telah menghentikan proses normalisasi hubungan negaranya dengan Kuba dan melanjutkan sanksi-sanksi terhadap Havana.

Trump juga berusaha merusak perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) dan meningkatkan tekanan terhadap Iran. Langkah tersebut menuai kritikan luas dari masyarakat internasional terutama dari Inggris, Perancis, Rusia, Cina dan Jerman.

AS selalu berusaha menekan dan mengembargo negara-negara independen yang tidak sejalan dengan kebijakannya. (RA)

Tags

Nov 02, 2017 16:08 Asia/Jakarta
Komentar