• kesepakatan nuklir
    kesepakatan nuklir

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Ali Shamkhani menyatakan, jika Republik Islam telah memastikan bahwa Eropa gagal melaksanakan komitmennya atau atau memanfaatkan keluarnya AS dari kesepakatan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), untuk menekan Iran di berbagai isu lain, maka Tehran akan merevisi kebijakan luar negerinya saat ini.

Pernyataan Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran soal perilaku Eropa dan berbagai kemungkinan yang dikemukakan di hadapan JCPOA, kembali menekankan garis merah yang telah ditetapkan Iran sebagai syarat menetapnya Iran di JCPOA.

 

Terkait nasib JCPOA terdapat dua kemungkinan: kemungkinan pertama adalah berlanjutnya kesepakatan nuklir sesuai kerangka resolusi Dewan Keamanan PBB dan penjaminan kepentingan Iran dalam JCPOA, tanpa ada elemen non-JCPOA yang dilibatkan. Akan tetapi realisasi proses ini membutuhkan independensi politik dan ekonomi Eropa untuk tetap komitmen secara penuh dan tanpa perantara pada kewajibannya dalam JCPOA.

JCPOA

 

Kemungkinan kedua adalah ketidakmampuan Uni Eropa melaksanakan kewajibannya dalam JCPOA karena tekanan dari Amerika Serikat atau penyalahgunaan kondisi baru dalam kesepakatan tersebut pasca keluarnya AS, sebagaimana yang telah disinggung secara jelas dalam pernyataan Ali Shamkhani.

 

JCPOA tanpa Amerika Serikat adalah sebuah kondisi baru yang sangat berkaitan erat dengan dua kemungkinan tersebut di atas.

 

Kondisi baru ini memiliki elemen politik dan ekonomi serta mencakup hak-hak sah Iran sesuai ketentuan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai satu-satunya lembaga kompeten dalam mengawasi program nuklir Iran.

 

Dalam hal ini, Shamkhani menyinggung program pengayaan uranium Republik Islam Iran, sesuai dengan resolusi 2231 Dewan keamanan PBB, seraya mengatakan, "Mekanisme berlanjutnya program nuklir Iran telah dijelaskan berdasarkan kesepakatan nuklir internasional JCPOA dan berkas ini telah diututup, oleh karena itu perundingan nuklir tidak akan dilakukan lagi dalam kondisi apapun."

 

Akan tetapi dari sisi politik, masalah yang melatarbelakangi keluarnya AS dari JCPOA sebagaimana yang dikemukakan Presiden AS Donald Trump dan menlunya, Mike Pompeo, adalah tuduhan ambigu soal peran regional dan kemampuan rudal Iran.

 

Pompeo pada hari Senin 21 Mei 2018 mengatakan, "Amerika Serikat setelah keluar dari JCPOA sedang mengupayakan peningkatan tekanan ekonomi dan sanksi luar baisa terhadap Iran, untuk mencegah penyusupan dan hegemoni Tehran di kawasan serta mencegah program nuklir dan rudal Iran.

 

Adapun Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataannya menolak pernyataan Pompeo tersebut dan menegaskan, "Meski ditentang banyak negara dunia, kecuali segelintir rezim terhina, Amerika Serikat telah melanggar kesepakatan politik, hukum dan internasionalnya, dan oleh karena itu tidak dalam posisi untuk mendikte negara besar seperti Iran yang telah melaksanakan komitmennya dengan baik."

 

Peringatan Shamkhani terkait perilaku Eropa itu juga harus dianalisa dalam bingkai yang sama. Karena dalam kondisi JCPOA pasca AS, ada kemungkinan pengulangan sikap AS oleh Eropa.(MZ)

Mei 23, 2018 15:46 Asia/Jakarta
Komentar