Sejumlah tema yang dibahas di Iran Aktualita edisi 27 Juli 2018, Rahbar Sampaikan Pesan untuk Petugas Haji Iran. Iran Gugat AS di Mahkamah Internasional. Iran Minta Eropa Ambil Langkah Praktis Soal JCPOA dan Iran Duduki Peringkat Pertama Produksi Ilmu di Dunia Islam .

Kloter pertama calon jemaah haji Iran diterbangkan ke Tanah Suci dari Tehran pekan lalu. Sebanyak 270 jemaah bersama Amirul Hajj Iran, Sayid Ali Qazi Asgard dan Kepala Lembaga Haji dan Ziarah, Hamid Mohammadi serta beberapa pejabat Iran terbang ke Arab Saudi dengan menggunakan sebuah pesawat Airbus. Tahun ini, Iran akan mengirim 85.200 jemaah ke Tanah Suci untuk mengikuti ibadah haji dan proses pemberangkatan calon jemaah haji Iran akan berlangsung sampai 15 Agustus.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei pada hari Senin (16/7/2018) dalam pertemuan dengan para petugas haji Iran, menggambarkan manasik haji sebagai manifestasi dari kombinasi spiritualitas dan politik, dan menekankan bahwa haji hakiki adalah adanya pengingkaran terhadap kaum musyrik, dan pada saat yang sama, meletakkan pondasi untuk persatuan dan solidaritas di antara umat Islam.

Rahbar menuturkan, Ka'bah, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi adalah milik seluruh kaum Muslim, bukan untuk mereka yang memerintah di wilayah itu. Dalam hal ini, Ayatullah Khamenei mengatakan.. File Suara… "Tidak ada negara atau pemerintah yang berhak mencegah konsep haji dan ritual yang ada di dalam ibadah haji. Individu atau pemerintah yang mencegah konsep-konsep ini, berarti ia telah menciptakan hambatan di jalan Allah Swt."

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih." (QS; al-Hajj, ayat 25)

Rahbar, Ayatullah Khamenei

 

Mengacu pada tragedi Mina dan insiden yang terjadi di Masjidil Haram, Ayatullah Khamenei menganggap hal itu sebagai kezaliman besar dan menekankan pentingnya mengusut peristiwa tersebut untuk memulihkan hak-hak para korban. Beliau menambahkan, tuntutan ini tidak boleh dilupakan sama sekali, dan pihak berwenang harus menindaklanjuti hal ini lewat berbagai cara, terutama di forum internasional, sehingga komite pencari fakta dibentuk dengan kehadiran Republik Islam Iran, karena dalam dua bencana ini, pemerintah Saudi tidak menjaga aspek keamanan dan keselamatan para jemaah, yang merupakan tugas pokok mereka.

Pada kesempatan itu, Ayatullah Khamenei juga menyoroti kebijakan jahat Amerika Serikat terhadap Palestina, dan mengatakan kebijakan ini sampai kapan pun tidak akan pernah terwujud. Ia menerangkan, sekarang AS menamai kebijakan jahatnya terkait Palestina dengan "Kesepakatan Abad", tapi mereka harus tahu berkat bantuan Allah Swt, kesepakatan ini tidak akan pernah terwujud, isu Palestina sampai kapan pun tidak akan pernah terlupakan dan al-Quds akan tetap menjadi ibukota Palestina.

Rahbar menegaskan bahwa rakyat Palestina akan tetap melawan konspirasi ini, dan bangsa-bangsa Muslim dunia akan membela rakyat Palestina.

Keputusan Amerika Serikat untuk mengembalikan sanksi nuklir terhadap Iran melanggar kewajiban internasional negara itu, terutama Artikel 4, 7, 8, 9 dan 10 dari Perjanjian Amity 1955. Berdasarkan perjanjian ini, AS berkewajiban untuk menghentikan perilaku yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengkompensasi semua kerugian yang ditimbulkan.

Iran dan Amerika menandatangani Perjanjian Hubungan Ekonomi dan Persahabatan pada 15 Agustus 1955 di Tehran. Perjanjian ini secara umum menekankan hubungan persahabatan sambil mendorong perdagangan timbal balik dan investasi serta mengatur hubungan konsuler, termasuk menjamin hak-hak bagi warga dari kedua belah pihak.

Pekan lalu, Republik Islam Iran secara resmi telah mendaftarkan gugatan terhadap AS di Mahkamah Internasional. Setelah menerima pandangan dari pengacara internasional dan penasehat hukum Iran dan asing, gugatan yang berisi keluhan Republik Islam atas pelanggaran AS terhadap Perjanjian Amity telah didaftarkan pada 16 Juli 2018.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif dalam sebuah pesan di akun Twitter-nya menulis, Iran telah mengajukan pengaduan ke Pengadilan Internasional terhadap langkah-langkah sepihak AS dalam melanggar perjanjian multilateral, yang ditandatangani oleh Iran, Uni Eropa, dan Kelompok 5+1 pada tahun 2015.

Menlu Iran Mohammad Javad Zarif

 

Zarif menegaskan, "Iran menekankan supremasi hukum menyikapi pelanggaran AS terhadap masalah diplomatik dan komitmen hukumnya. Oleh karena itu, perlu diambil langkah tegas menyikapi sepak terjang AS yang melanggar hukum internasional."

Dalam hal ini, Mehdi Zakarian, seorang pakar hukum internasional mengatakan, "Dari segi hukum, sikap Trump terhadap Iran memberikan kesempatan kepada Tehran untuk menuntut pemerintah AS berdasarkan Perjanjian Amity. Sebuah gugatan yang bisa diajukan dalam menghadapi pelanggaran perjanjian nuklir."

Pada 8 Mei 2018, Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan AS dari perjanjian nuklir dengan Iran dan mengancam akan mengembalikan sanksi-sanksi nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam wawancara dengan Euronews pekan lalu, menekankan pentingnya hubungan dengan Eropa setelah Amerika meninggalkan perjanjian nuklir JCPOA.

"Terlepas dari komitmen politik Eropa untuk memenuji kewajibannya berdasarkan JCPOA, sekarang kami ingin menyaksikan langkah-langkah praktis. Eropa seharusnya tidak hanya mengeluarkan pernyataan, dan Iran membutuhkan langkah-langkah praktis dari Eropa, terutama di bidang perbankan, investasi, energi, transportasi, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah," tegas Zarif.

Republik Islam Iran telah mengumumkan beberapa syarat untuk melanjutkan perjanjian nuklir dengan Eropa. Iran meminta kemudahan kredit melalui Bank Investasi Eropa (EIB), mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi perusahaan Eropa di Iran, dan melakukan transfer uang langsung ke Bank Sentral Iran untuk menghindari sanksi AS.

Syarat tersebut merupakan bagian integral dari perjanjian nuklir dan negara-negara Eropa berkewajiban untuk memenuhinya setelah AS keluar dari JCPOA, dan jika hal penting ini tidak terwujud, maka sudah tidak ada alasan untuk mempertahankan JCPOA.

JCPOA

 

Republik Islam terus mengejar kemajuan, meskipun berada di bawah tekanan hampir empat dekade. Pusat Sitasi Sains Dunia Islam (ISC) mengumumkan pekan lalu bahwa Iran dengan mendaftarkan lebih dari 25.500 karya ilmiah di situs Internation Scientific Indexing (ISI), untuk pertama kalinya berada di antara 15 negara teratas di dunia dalam hal produksi ilmu pengetahuan.

Presiden ISC, Mohammad Javad Dehgani mengatakan, studi dan analisis data terbaru yang dikeluarkan dari database Web of Science selama enam bulan pertama tahun 2018 tentang produksi ilmiah Iran, memperlihatkan kinerja luar biasa para ilmuwan dan peneliti Iran selama periode tersebut.

Doktor Dehghani menuturkan, "Lembaga-lembaga ilmiah internasional yang valid mengakui kemajuan cepat ilmiah Iran pasca Revolusi Islam. Kami telah berinvestasi pada teknologi strategis, termasuk bio-teknologi, teknologi elektronik mikro, teknologi nano, tanaman obat, dan energi baru."

Republik Islam Iran dengan perbedaan signifikan atas Turki dan Arab Saudi, menempati posisi pertama di antara 57 negara Islam dalam hal produksi ilmu pengetahun selama enam bulan pertama tahun 2018. Sebanyak 22 persen dari total output ilmiah negara-negara Muslim dihasilkan oleh para peneliti Iran.

 

Tags

Jul 27, 2018 06:23 Asia/Jakarta
Komentar