Sejumlah tema yang dibahas di Iran Aktualita edisi 17 Agustus 2018; Rouhani Tanggapi Tawaran Perundingan oleh AS, Menlu Iran: Dunia Sudah Lelah dengan Unilateralisme AS, Presiden Iran Terima Kunjungan Menlu Korut di Tehran dan Arab Saudi Memanfaatkan OKI untuk Sudutkan Iran

Kebijakan bermusuhan Amerika Serikat terhadap Iran terus menjadi sorotan media-media dunia dan kalangan politik. Para pejabat Washington – tanpa alasan yang bisa dibenarkan dan bertentangan dengan hukum internasional – telah meninggalkan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan kembali memaksakan sanksi yang tidak adil terhadap Tehran. Meski demikian, para pejabat AS mengklaim mereka siap untuk berunding tanpa syarat dengan Iran.

Republik Islam Iran berulang kali membuktikan dirinya sebagai pendukung dialog dan logika, dan jika membuat sebuah komitmen dengan pihak lain, pasti mematuhinya. Namun, AS mengadopsi perilaku standar ganda; menawarkan perundingan bersamaan dengan ancaman dan penerapan kembali sanksi. Ini adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan opini publik dunia dari kegaduhan yang terjadi di Gedung Putih.

Presiden Hassan Rouhani menganggap pernyataan Presiden AS Donald Trump terutama usulan perundingan dengan Iran sebagai perang psikologis dan untuk kepentingan pemilu Kongres AS. Dalam wawancara live dengan TV1 IRIB pekan lalu, Rouhani mengatakan, "Menurut pendapat kami, tujuan Trump mengeluarkan statemen tertentu termasuk kesiapan berunding dengan Iran adalah untuk membuat masyarakat Iran ragu dalam perang psikologisnya dan menggunakannya untuk pemilu Kongres dalam beberapa bulan mendatang."

Hassan Rouhani, Presiden Republik Islam Iran

File Suara….

Rouhani menjelaskan, "Orang yang mengaku siap berunding harus tahu bahwa landasan pertama negosiasi adalah kejujuran. Namun, orang yang hari ini mengklaim ingin berbicara dengan kami adalah pihak yang telah meninggalkan perjanjian internasional, termasuk perjanjian Paris, perjanjian perdagangan dan JCPOA secara sepihak."

Dia mencatat bahwa Trump yang mengaku ingin berunding, pertama-tama harus menunjukkan bahwa ia berniat ingin memecahkan masalah melalui perundingan. "Apa artinya mengadakan perundingan, sementara sanksi diberlakukan pada saat yang bersamaan?" kritik Rouhani. Jadi, tegasnya, akan menjadi sia-sia untuk berunding dengan orang seperti itu.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan dunia sudah jatuh sakit dan lelah dengan unilateralisme AS, dalam menanggapi tweet Presiden Donald Trump yang memperingatkan negara-negara lain terhadap hubungan bisnis dengan Tehran. Sebelumnya, Trump dalam sebuah kicauan menulis, "Sanksi Iran secara resmi telah dilemparkan. Ini adalah sanksi paling menggigit yang pernah dikenakan, dan pada bulan November sanski naik ke level yang lain. Siapa pun yang berbisnis dengan Iran TIDAK akan berbisnis dengan Amerika Serikat. Saya meminta DUNIA DAMAI, tidak kurang!”

Zarif via akun Twitter-nya menanggapi klaim Trump tentang dunia damai dengan menulis, "Mengamuk dan berkicau dengan huruf kapital tidak akan mengubah fakta bahwa dunia telah jatuh sakit dan lelah dengan unilateralisme AS. Menghentikan perdagangan AS dan 'membunuh' 100 ribu lapangan kerja di Amerika akan baik-baik saja bagi kami, tetapi dunia tidak akan mengikuti dikte tweet yang tergesa-gesa. Tanyakan hal ini kepada Uni Eropa, Rusia, Cina dan puluhan mitra dagang kami yang lain."

Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran

Stephen Collinson, seorang analis untuk isu-isu politik dalam sebuah komentar tentang perilaku AS, menuturkan bahwa usulan Trump ke Iran bertujuan mengalihkan perhatian opini publik dari kegaduhan di Gedung Putih, dan dia mencoba untuk mengubah situasi ini dengan pesan-pesan yang keras dan kontradiktif terhadap Tehran. Berbicara kepada saluran televisi CNN, dia menambahkan Presiden Donald Trump membesar-besarkan masalah Iran dalam situasi saat ini.

Menurut analis Rusia Alexander Mosesov, Washington mengharapkan Tehran mengirim pesan tentang kesiapannya untuk berunding dan kemudian membatalkan sanksi terhadap Iran. Washington berulang kali menyatakan bahwa mereka siap bernegosiasi dengan Tehran jika pemerintah Iran melakukan perubahan yang signifikan dan permanen.

Akan tetapi, Tehran menyatakan bahwa rakyat Iran tidak akan berlutut kepada siapa pun.Tujuan pemerintahan Trump untuk menegakkan kembali sanksi terhadap Tehran adalah untuk memperburuk krisis ekonomi dan memprovokasi protes di Iran. Menurut para pejabat Amerika, orang-orang Iran harus bangkit dan menciptakan perubahan sistem dari dalam.

Paul Pillar, mantan analis masalah Asia Barat di Dinas Intelijen Pusat (CIA) dalam sebuah tulisan menyebut keyakinan para pejabat AS bahwa Iran akan menyerah karena tekanan, sebagai sebuah anggapan yang benar-benar keliru. Menurutnya, Amerika sekarang memiliki lebih sedikit pengaruh daripada di masa lalu, dan dengan keluarnya mereka dari JCPOA, maka Amerika yang akan terisolasi, bukan Iran.

Tindakan AS dalam kebijakan luar negerinya menunjukkan bahwa Washington tidak dapat dipercaya khususnya pemerintahan Trump. Para pejabat Amerika tidak pernah ingin memperbaiki kesalahan masa lalu mereka.

Pekan lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, perilaku pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir telah membuat mereka dikenal sebagai sebuah negara yang tidak dapat dipercaya di dunia. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho di Tehran, Rouhani menambahkan Iran menginginkan terciptanya perdamaian dan keamanan penuh di Semenanjung Korea, dan perkembangan di kawasan penting bagi Tehran.

Presiden Iran menuturkan, Tehran dan Pyongyang telah menjalin hubungan yang bersahabat selama beberapa dekade terakhir. Kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam banyak fase penting di forum-forum internasional dan selalu mendukung satu sama lain. Menurutnya, negara-negara sahabat dengan meningkatkan hubungan dan kerjasama, harus saling mendukung di forum internasional.

Ri Yong-ho dan Hassan Rouhani

Donald Trump sedang mendorong unilateralisme dan konfrontasi serius melawan multilateralisme, dengan meninggalkan beberapa kesepakatan internasional termasuk JCPOA. Kebijakan ini telah membawa dunia kepada krisis dan ketidakamanan jangka panjang, di mana dampaknya sudah terlihat di Asia Barat, Semenanjung Korea dan Benua Afrika. Perkembangan dunia saat ini menunjukkan bahwa unilateralisme ekstrem, tirani absolut, dan menolak partisipasi di lembaga-lembaga dunia, merupakan sebuah ancaman tidak hanya bagi Iran, tetapi juga bagi semua negara.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi mengecam tuduhan anti-Iran yang dikeluarkan pada pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi. Qasemi pada hari Kamis (9/8/2018) menolak deklarasi 11 butir yang dihasilkan dalam pertemuan perwakilan permanen OKI, yang diadakan di Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah.

Dia menjelaskan bahwa Perwakilan Republik Islam Iran tidak bisa menghadiri pertemuan OKI di Jeddah, karena Arab Saudi tidak menerbitkan visa. Deklarasi anti-Iran dikeluarkan di bawah tekanan Riyadh dan dirilis secara tidak adil dan sepihak. Qasemi menegaskan bahwa negara-negara agresor bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan selama bertahun-tahun dan pembunuhan rutin orang-orang tak berdosa Yaman dengan membeli peralatan militer yang paling canggih dan menghancurkan infrastruktur negara itu.

Menurutnya, untuk menutupi kejahatannya dan mengelabui opini publik regional dan dunia, negara-negara agresor mengeluarkan statemen yang tidak berguna dan menyalahgunakan lembaga-lembaga regional dan internasional. Dia menandaskan bahwa mengeluarkan pernyataan bias dan menyalahgunakan kredibilitas OKI, di samping akan menciptakan ketidakpercayaan di antara anggotanya, juga akan menyia-nyiakan modal dan kapasitas negara-negara anggota.

Tags

Aug 17, 2018 03:09 Asia/Jakarta
Komentar