Dec 08, 2018 16:56 Asia/Jakarta
  • Salah satu rudal Iran yang dipamerkan pada acara parade militer di Tehran. (dok)
    Salah satu rudal Iran yang dipamerkan pada acara parade militer di Tehran. (dok)

Dinamika Iran pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; kelompok teroris serang markas polisi di Iran, Menlu Iran menjelaskan substansi resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, Iran menolak pangkas produksi minyak, dan khatib Jumat Tehran menyebut klaim Barat soal HAM sebagai penipuan.

Serangan Teroris di Chabahar, Iran

Sebuah bom mobil pada Kamis (6/12/2018) pagi meledak di gerbang markas polisi di kota pelabuhan Chabahar, tenggara Iran. "Teroris menyerang pos polisi di Chabahar dengan kendaraan bermuatan bahan peledak," kata Gubernur Provinsi Sistan-Baluchestan, Ahmad-Ali Mouhebati kepada kantor berita IRNA.

Serangan teror ini menyebabkan dua anggota polisi gugur dan 40 lainnya terluka termasuk para pejalan kaki, perempuan, dan anak-anak. Komandan Angkatan Darat, Korps Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), Brigadir Jenderal Mohammad Pakpour mengatakan, seorang pengendara pickup bermuatan bahan peledak menyerang markas polisi Chabahar. Dia menambahkan, serangan teror ini adalah aksi membabi buta dan tidak menghasilkan apapun bagi para teroris.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi, mengutuk serangan teroris di Chabahar pada hari Kamis. Dia mengatakan, insiden itu sejalan dengan upaya musuh untuk merusak pembangunan ekonomi, stabilitas dan keamanan di perbatasan Iran.

"Para teroris yang tumbuh di beberapa negara dan pusat kekerasan dan ekstremisme di kawasan, hari ini meluncurkan operasi lain yang tidak manusiawi di zona ekonomi Chabahar untuk mengesankan ketidakamanan dan merusak pengembangan ekonomi yang sedang berjalan melalui kerjasama dengan negara-negara regional. Tentu saja, para pengobar kekerasan dan maut yang bertindak atas perintah musuh, akan membayar harga di mana pun mereka berada dan segera akan menerima balasan yang keras untuk kejahatan semacam ini," tegasnya.

Direktur Foundation for Defense of Democracies, Mark Dubowitz dalam sebuah artikel baru-baru ini di media The Wall Street Journal menyarankan Presiden Donald Trump untuk mengadopsi strategi yang dipakai Ronald Reagan melawan Uni Soviet jika ingin mengahapus pengaruh Iran. Menurutnya, arahan keamanan nasional yang baru harus secara sistematis menghapus kekuatan Iran di Timur Tengah dan Washington harus menanfaatkan negara-negara Sunni untuk melawan pengaruh Tehran.

"Langkah-langkah yang kuat harus menargetkan sistem Iran dan Korps Garda Revolusi. Undang-undang sanksi baru Senat yang menargetkan Pasdaran adalah sebuah awal yang baik," ujar Dubowitz.

Arab Saudi adalah penyandang dana kelompok-kelompok teroris. Sejumlah bukti menunjukkan, Saudi membayar banyak orang dari negara-negara tetangganya untuk melancarkan aksi teror di Iran. Menteri Pertahanan Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman dalam wawancara dengan majalah Foreign Affairs pada 2017 lalu, mengatakan instabilitas dan ketidakamanan harus dibawah masuk ke dalam perbatasan Iran.

Abdulkhaleq Abdulla, penasihat politik untuk Putra Mahkota Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa memindahkan pertempuran lebih dalam di Iran adalah opsi yang diumumkan dan akan meningkat selama fase berikutnya.

Dampak serangan teroris di Chabahar.

Iran Jelaskan Substansi Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, program rudal Iran tidak dilarang oleh resolusi 2231 Dewan Keamanan dan ia juga mengkritik sikap kontradiktif Amerika Serikat terkait resolusi ini.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim bahwa Iran baru-baru ini menguji coba rudal balistik jarak menengah yang mampu membawa berbagai jenis hulu ledak. Menurutnya, uji coba itu melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan mengenai kesepakatan nuklir.

“Penyalahgunaan menggelikan AS terhadap Dewan Keamanan PBB, tidak akan mengaburkan ketidakpatuhan negara itu dalam memenuhi kewajibannya," tulis Zarif di akun Twitter-nya pada hari Selasa (4/12/2018) seperti dikutip IRNA. "Para pejabat AS mengakui bahwa resolusi 2231 tidak dapat mencegah kemampuan pertahanan Iran. Jadi daripada meruntuhkan resolusi ini, lebih baik bekerja untuk kepatuhan semua pihak," tegasnya.

Zarif dalam tweet-nya juga melampirkan komentar Brian Hook, wakil khusus AS untuk urusan sanksi Iran. Hook pada 20 September 20118 menyatakan bahwa resolusi 2231 hanya menyeru Iran untuk tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan rudal balistik, yang mampu membawa hulu ledak nuklir.

Sementara itu, Wakil Presiden Iran Eshaq Jahangiri mengatakan, Iran memproduksi rudal untuk membela bangsanya dan kami tidak akan meminta izin dari siapa pun dalam menentukan jangkauan rudal. Dalam wawancara dengan kantor berita Kyodo Jepang di Tehran, Kamis (6/12/2018), Jahangiri menambahkan rudal Iran dibangun untuk pertahanan dan pencegahan.

Dia menuturkan bahwa negara-negara dunia harus melawan kebijakan Amerika Serikat, dan menyatakan harapan agar semua pemerintah termasuk pemerintah Jepang, menggunakan kemampuannya untuk mencegah unilateralisme AS dan mempertahankan independensinya di dunia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi mengatakan program rudal Iran bersifat defensif dan dirancang sesuai dengan kebutuhan negara.

Salah satu kilang minyak Iran di Teluk Persia.

Iran Tolak Pangkas Produksi Minyak

Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh mengatakan, Iran menolak memangkas produksi minyaknya pada kondisi saat ini dan itu adalah garis merah bagi Republik Islam. "Iran belum meningkatkan produksi dalam beberapa bulan terakhir, jadi bukan tanggung jawab kami untuk mengelola situasi sekarang," ujar Zanganeh dalam wawancara dengan wartawan CNBC, Kamis (6/12/2018).

Wawancara ini dilakukan di sela pertemuan negara-negara anggota OPEC di Wina, Austria. Para produsen minyak sedang mencari strategi baru setelah harga minyak merosot tajam di pasar dunia.

"Ini adalah tanggung jawab negara-negara yang telah memproduksi lebih banyak dan lebih banyak lagi sehingga meruntuhkan pasar, dan Iran tidak bertanggung jawab atas situasi ini," tegasnya.

Sebelum ini, Arab Saudi dan Rusia meningkatkan produksi mereka sebagai upaya untuk mencegah kenaikan harga menjelang pengembalian sanksi AS terhadap Iran.

Zanganeh kembali mengulangi bahwa ini adalah garis merah bagi Iran untuk tidak mengurangi satu barel pun... Iran harus dikecualikan dari keputusan apapun. Dia menekankan bahwa Tehran tidak ada masalah dengan pemangkasan produksi OPEC, tetapi kami tidak akan bergabung dengan kesepakatan apapun sebelum sanksi dihapus.

Khatib Jumat Tehran: Klaim Barat Soal HAM, Sebuah Penipuan

Khatib shalat Jumat Tehran, Ayatullah Mohammad Ali Movahedi Kermani mengatakan, semua konspirasi Amerika Serikat terhadap bangsa Iran sejauh ini telah gagal dan negara itu sedang meniti jalan kehancuran.

Ayatullah Movahedi Kermani dalam khutbahnya hari ini di Tehran, menyinggung peristiwa 16 Azar (7 December 1953) yang diperingati sebagai Hari Mahasiswa di Iran dan peran Washington dalam membunuh para mahasiswa negara ini. "AS terlibat langsung dan tidak langsung di semua kejahatan yang dilakukan terhadap bangsa Iran sejak dulu sampai sekarang. AS adalah sebuah negara yang berdiri dengan cara membantai warga pribumi Amerika," ujarnya.

AS, lanjut Ayatullah Movahedi Kermani, juga melakukan kejahatan di Hiroshima dan Nagasaki serta kejahatan di penjara Guantanamo dan Abu Ghraib di Irak. Meski begitu, AS selalu menganggap dirinya sebagai pembela HAM dan demokrasi di dunia.

Di bagian lain, Ayatullah Movahedi Kermani menilai krisis Yaman sebagai ujian yang sulit bagi masyarakat internasional, terutama Amerika dan Barat. "Pembantaian brutal warga Yaman oleh Saudi dan beberapa negara Arab regional, menunjukkan bahwa klaim AS dan Barat soal pembelaan HAM adalah sebuah kebohongan dan penipuan," tandasnya. (RM)

Tags

Komentar