• Iran Sebut Putusan Mahkamah Agung AS, Aksi Perampokan

Deputi Menlu Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, menilai putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk menyita aset Iran bertentangan dengan hukum internasional.

Abbas Araqchi menyampaikan hal itu kepada IRNA, Jumat (22/4/2016) dalam menanggapi putusan Mahkamah Agung AS untuk menyita dua miliar dolar dari aset Iran yang dibekukan di negara itu.

"Tindakan itu benar-benar bertentangan dengan hukum internasional dan dapat disebut sebagai perampokan internasional," tegasnya.

Araqchi menerangkan bahwa uang dua miliar dolar tersebut adalah milik Bank Sentral Iran dan dilindungi oleh hukum internasional. Oleh karena itu, Iran menolak putusan Mahkamah Agung AS.

Ia menganggap pemerintah AS bertanggung jawab untuk menutupi kerugian Iran dan mengecam langkah itu. "Pemenuhan hak-hak bangsa Iran pasti akan ditindaklanjuti," tegasnya.

Kepala Tim Tindak Lanjut Implementasi JCPOA ini menandaskan, perjanjian nuklir tidak membuktikan hubungan persahabatan Iran dengan AS atau terselesainya masalah kedua negara.

"Perjanjian ini hanya untuk mengelola isu nuklir, tapi permusuhan AS di bidang-bidang lain tetap masih ada dan masalah kami juga masih tetap pada tempatnya," ujarnya.

Mahkamah Agung AS pada 20 April lalu, mengeluarkan sebuah putusan yang memungkinkan pengadilan di negara itu untuk menggunakan aset Iran sebagai uang kompensasi kepada keluarga korban ledakan 1983.

Keluarga korban 241 marinir Amerika yang tewas dalam pemboman Beirut, Lebanon pada 1983, menuntut pembayaran kompensasi dari Republik Islam Iran. (RM)

Tags

Apr 23, 2016 02:53 Asia/Jakarta
Komentar