Sep 07, 2019 16:29 Asia/Jakarta
  • Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran
    Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran

Transformasi Iran sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu penting setelah berminggu-minggu negosiasi politik dan sia-sia antara Iran dan Prancis, Iran akhirnya mengambil langkah ketiga dalam kerangka pengurangan komitmen Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) pada akhir batas waktu 60 hari untuk Eropa. Laporan analisis tentang masalah ini akan membuka isu-isu penting pekan ini.

Selain itu, pekan lalu Kementerian Keuangan AS memasukkan sejumlah entitas, lembaga dan kapal yang berhubungan dengan Iran dalam daftar sanksi, kunjungan menteri luar negeri Iran ke dua negara; Bangladesh dan Indonesia dan perluasan ekonomi berdasar kawasan, strategi penting kebijakan luar negeri Iran

Langkah Ketiga Iran Mengurangi Komitmen JCPOA

Republik Islam Iran setelah Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA menerapkan strategi "Kesabaran Strategis" dan di akhir tahun memberi tenggat waktu kepada pihak lain dalam kesepakatan nuklir, khususnya negara-negara Eropa yang menjanjikan akan menutupi keluarnya AS, agar memenuhi komitmennya dalam kesepakatan nuklir.

Menyusul ketidakmampuan pihak Eropa merealisasikan janji-janjinya, pada langkah pertama, Iran menangguhkan pembatasan terkait batas cadangan uranium yang telah diperkaya dan air berat dan pada 60 hari selanjutnya, Iran kembali mengambil langkah kedua dan tidak mengindahkan pembatasan tingkat pengayaan uranium. Akhirnya, setelah langkah kedua diambil, Iran memberi tenggat waktu 60 hari kepada negara-negara yang tersisa di JCPOA, khususnya tiga negara Eropa agar memenuhi janjinya menutupi dampak sanksi Amerika Serikat.

JCPOA

Dengan berakhirnya tenggat waktu 60 hari, Republik Islam Iran hari Rabu pekan lalu mengumumkan akang mengambil langkah ketiga dengan mengurangi komitmen JCPOA dan akan membatalkan sejumlah pembatasan nuklir di bidang riset dan pengembangan.

Pekan lalu, Perancis dengan rencana pemberian kredit sebesar 15 miliar dolar, berusaha agar Iran memastikan agar Iran mengurungkan niatnya mengambil langkah ketiga, tapi rencana ini tidak diterima Amerika, sementara Iran tidak ingin angka ini diberikan dalam kerangka utang dari Eropa. Iran menegaskan bahwa jumlah ini harus dilakukan dalam bentuk batas kredit sebagai imbalan atas kembalinya penjualan minyak Iran di level sebelum disanksi Amerika.

Menyusul kegagalan perundingan ini, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif Kamis pekan lalu dalam sebuah surat kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengumumkan langkah ketiga dalam mengurangi kewajiban JCPOA Iran.

Zarif dalam surat ini, selain mengumumkan penghentian semua komitmen Iran untuk Iran di bidang riset dan pengembangan dan mencatat bahwa Tehran selanjutnya akan memberi tahu IAEA tentang perincian teknis langkah tersebut.

Sayid Abbas Mousavi, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan terkait perincian surat itu dan menambahkan bahwa surat itu menekankan bahwa langkah Iran ini sesuai dengan hak Tehran di JCPOA, khususnya sesuai dengan butir 36 kesepakatan internasional ini dan sekaligus jawaban atas pelanggaran luas dan terus-menerus terhadap JCPOA selama 16 bulan lalu

Sesuai dengan butir 26 dan 36 JCPOA, bila pihak lain tidak memenuhi komitmennya, Iran berhak menghentikan pelaksanaan komitmennya secara umum atau parsial.

Presiden Republik Islam Iran pada Rabu malam pekan lalu menekankan, "Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) harus mengambil langkah yang dibutuhkan di bidang penelitian dan pengembangan teknologi nuklir dan mengabaikan semua komitmen yang telah dibuat untuk penelitian dan pengembangan di JCPOA."

"Langkah ini mencakup perluasan riset dan pengembangan di bidang sentrifugal, jenis sentrifugal baru dan langkah-langkah yang diperlukan bagi pengayaan," tambah Presiden Rouhani.

Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir setahun yang lalu kendati ada penentangan dari penandatangan JCPOA dan komitmen Iran terkait kewajibannya di bawah JCPOA dan menerapkan tekanan terhadap Tehran dengan harapan dapat memaksa Iran untuk menegosiasikan kembali kesepakatan baru. Sejak saat itu, Amerika telah berusaha untuk memaksakan negosiasi pada Iran dengan cara yang mereka inginkan, perundingan dengan sanksi berat pada Iran untuk meningkatkan daya tawar mereka.

Republik Islam Iran telah berulang kali menyatakan bahwa mereka siap untuk melaksanakan kewajibannya dan jika Eropa memenuhi kewajibannya, Iran akan melanjutkan kewajibannya. Eropa belum memenuhi kewajiban mereka berdasarkan JCPOA. Dengan demikian, JCPOA akan bernilai bagi Iran ketika dapat menggunakan manfaatnya dan sebaliknya tidak memiliki nilai.

Sementara langkah permusuhan Amerika Serikat terus berlanjut tanpa berhenti.

Sanksi Baru Amerika Serikat atas Iran

Kementerian Keuangan Amerika Serikat pekan lalu kembali memasukkan sejumlah orang, lembaga dan kapal yang memiliki hubungan dengan Iran dalam daftar sanksi.

Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran hari Jumat di laman Twitternya menulis, "Terorisme ekonomi AS terhadap Kuba, Cina, Rusia, Suriah, Iran dan negara-negara lain secara sengaja menarget warga sipil, sehingga Washington dengan menakut-nakuti rakyat tidak berdosa, berusaha mencapai tujuan ilegal politiknya."

"Selain menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara independen, Amerika Serikat juga melakukan pembajakan, penyuapan dan pemerasan," tambah Zarif.

Kementerian Keuangan AS dalam langkah permusuhannya juga memasukkan Badan Antariksa Iran dalam daftar sanksi.

Kazem Gharib Abadi, Wakil Tetap Iran di markas PBB di Wina dalam pesan Twitternya menyebut sanksi terhadap Badan Antariksa Iran oleh Amerika bertentangan dengan prinsip aktivitas pemerintah di antariksa.

Badan Antariksa Iran juga mereaksi sanksi industri antariksa Iran oleh Amerika Serikat dengan mengeluarkan pernyataan yang menekankan, langkah permusuhan Amerika Serikat tidak dapat mengganggu program antariksa Iran.

"Sanksi industri antariksa Iran oleh Amerika Serikat bertentangan jelas dengan aturan internasional, pernjanjian dan konvensi internasional terkait pemanfaatan damai tanpa diskriminasi semua negara dari antariksa," pungkas pernyataan Badan Antariksa Iran.

Kunjungan Zarif ke Bangladesh dan Indonesia

Peristiwa politik penting lainnya pekan lalu adalah kunjungan Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran ke dua negara; Bangladesh dan Indonesia.

Menlu Zarif di putaran pertamanya mengunjungi Asia telah menyempatkan diri melawat Cina, Jepang dan Malaysia. Setelah melakukan kunjungan dan pembicaraan di Eropa dan Asia, kemudian melakukan pertemuan di Moskow dengan timpalannya dari Rusia, Sergei Lavrov dan membicarakan transformasi terbaru soal implementasi JCPOA dan pengurangan ketegangan regional.

Agenda kunjungan Zarif di Bangladesh, selain menghadiri pertemuan puncak IORA, Menlu Iran juga menemui pejabat tinggi Bangladesh, dan menyampaikan pidato dihadapan para pemimpin perusahaan besar negara asia selatan ini. 

Kehadiran Zarif di KTT IORA yang dilanjutkan dengan mengunjungi Indonesia dipandang penting setidaknya dari dua hal. Aspek pertama dari lawatan ini mengenai dialog dalam kerangka hubungan bilateral antara Iran dengan kedua negara Muslim ini  dalam kerangka hubungan zona Asia. Oleh karena itu, lawatan Zarif tersebut merupakan peluang untuk mengejar tujuan ekonomi dan komersial bersama antara Tehran dengan Dhaka dan Jakarta.

Aspek penting kedua dari perjalanan Zarif ini adalah kehadiran Menteri Luar Negeri Iran pada pertemuan IORA. KTT IORA yang akan digelar Kamis 5 September, dihadiri para pejabat senior dari negara-negara di wilayah geografis yang luas ini hadir. IORA dengan 19 negara anggota dari tiga benua Asia, Afrika, dan Pasifik terdiri lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Javad Zarif bertemu dengan mitranya di Republik Indonesia, Retno Marsudi di Gedung Pancasila, kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jumat lalu. Menlu Iran dan Indonesia membahas berbagai isu, seperti kerja sama bilateral dan isu kawasan dan global, termasuk mengenai perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) dan Palestina.

Mohammad Javad Zarif dan Retno Marsudi

Sekaitan dengan masalah Palestina, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Javad Zarif seraya mengisyaratkan pandangan bersama Tehran-Jakarta terkait isu Palestina mengatakan, Baitul Maqdis kiblat pertama umat Muslim dunia. Mohammad Javad Zarif Jumat lalu di jumpa pers bersama sejawatnya dari Indonesia, Retno Marsudi di Jakarta menambahkan, Iran dan Indonesia mengejar tujuan bersama di isu Palestina.

Zarif dan Retno juga membicarakan perkembangan kerja sama kedua negara dan kegiatan yang dilakukan bersama. Kerja sama yang menjadi perhatian keduanya di antaranya adalah bidang pemberdayaan perempuan, industri kesehatan dan farmasi, serta kerja sama ekonomi, keuangan dan perdagangan.

Perluasan Ekonomi Berdasar Kawasan, Strategi Penting Kebijakan Luar Negeri Iran

Salah satu strategi penting Iran dalam kebijakan luar negerinya adalah perluasan ekonomi berdasarkan kawasan. dalam hal ini, kerja sama dengan organisasi-organisasi regional seperti Eurosia, ASEAN, Organisasi Kerja Sama Ekonomi (ECO), kerja sama negara-negara sekitar Laut Kaspia dan Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia (IORA) yang memiliki laut luas dan penting dalam perdagangan laut mendapat penekanan diplomasi Iran.

Menjaga keamanan di Teluk Persia, Laut Oman hingga Samudera Hindia dan setiap titik dari laut internasional membutukah partisipasi kolektif. Dari sini, Republik Islam Iran dalam pertemuan regional dan internasional selalu menekankan pentingnya menghadapi ancaman bersama dan memperkuat stabilitas dan keamanan kolektif dengan memanfaatkan kapasitas regional.

Angkatan Laut Iran sebagai pasukan strategis dengan partisipasi kuat di kawasan yang memiliki urgensi geostrategis laut memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan garis Teluk Persia, Laut Oman hingga Samudera Hindia. Iran dengan memiliki tepi pantai panjang di Teluk Persia dan Laut Oman menekankan pentingnya menjamin keamanan daerah ini dengan partisipasi negara-negara regional.

Brigjen Amir Hatami, Menteri Pertahanan Iran

Brigjen Amir Hatami, Menteri Pertahanan Iran dalam hal ini mengatakan, "Pasukan Angkatan Laut Militer Iran dalam interaksi di segala bidang yang efektif dan berkelanjutan dengan pasukan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah memunculkan kekuatan baru dalam meningkatkan keamanan bagi laut lokal dan internasional."

Tags

Komentar