• PM Malaysia Mahathir Mohamad.
    PM Malaysia Mahathir Mohamad.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan niatnya melakukan perombakan terhadap undang-undang anti- korupsi. Channel News Asia memberitakan Senin (9/7/2018), dalam perubahan itu, PM beserta wakil dan para menterinya, dan anggota parlemen bakal dinyatakan sebagai pejabat publik. Karena itu, mereka harus mengumumkan kekayaan mereka kepada publik, dan melaporkan setiap pemberian kepada Komisi Anti-korupsi Malaysia (MACC).

Dalam konferensi pers seusai memimpin rapat kabinet, Mahathir mengungkapkan selama ini PM dan wakilnya dianggap berada di atas hukum. Dia merujuk kepada PM sebelumnya, Najib Razak, yang berdasarkan UU lama tidak pernah dideklarasikan sebagai pejabat publik. Karena itu, setiap menerima pemberian atau gratifikasi, Najib tidak bisa dituntut sesuai dengan hukum publik di Malaysia.

 

Adapun Najib ditangkap atas tuduhan korupsi melalui lembaga investasi yang didirikannya 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dalam penggeledahan yang dilakukan Mei, penyidik MACC menyita uang tunai, tas, jam tangan mewah dalam berbagai merek, hingga perhiasan. Najib bersikukuh bahwa sebagian barang yang disita oleh aparat MACC merupakan pemberian dari seorang dermawan kepada keluarganya.

Mantan PM Malaysia Najib Razak.

 

"Karena itu, kami melakukan perubahan untuk memastikan agar bahkan seorang perdana menteri mempunyai kedudukan yang dengan warga sipil di mata hukum," tegas Mahathir.

 

Nantinya, setiap menteri maupun anggota parlemen yang mendapat hadiah lebih dari 500 ringgit, sekitar Rp 1,7 juta, harus melaporkannya ke PM. Setelah itu, PM meneruskan laporan tersebut ke MACC. Adapun PM bakal melaporkan langsung ke badan anti-rasuah itu jika mendapat gratifikasi.

 

"Seorang pejabat Malaysia tidak diperbolehkan menerima apapun kecuali bunga atau makanan," kata Mahathir dikutip The Star. Bahkan saking ketatnya, kata PM 92 tahun itu, para pejabat itu harus minta izin hanya untuk sekadar menerima plakat penghargaan.

 

"Jika ada yang mendapat hadiah mobil Mercedes atau mungkin Proton, mereka harus mengembalikan atau melaporkannya," tutur Mahathir kembali. (Kompas)

 

Jul 10, 2018 17:56 Asia/Jakarta
Komentar