• Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia
    Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia

Pengadilan Malaysia menuntut mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak dengan total 25 tuduhan terkait kasus skandal korupsi jutaan dolar.

21 tuntutan terhadap Najib Razak ada hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan transfer dana sebesar 556 juta dolar dari perusahaan investasi negara 1MDB ke rekening pribadinya. Sementara empat tuduhan lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Mantan PM Malaysia itu menyangkal semua tuduhan dan menganggap dirinya tidak bersalah. Tuntutan terbaru terhadap Najib tersebut dijatuhkan pengadilan menambah tiga tuntutan pencucian uang yang sebelumnya dijatuhkan pada bulan Agustus. Najib, anggota keluarganya dan beberapa orang-orang dekatnya dituduh menggelapkan uang dalam jumlah besar yang diduga digunakan untuk membeli berbagai hal, mulai dari karya seni hingga real estate kelas atas di seluruh dunia.

Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia

Tuduhan itu berperan penting dalam menyebabkan kekalahannya dalam pemilihan umum yang akhirnya dimenangkan oleh mantan mentornya, Mahathir Mohamad. Dengan kemenangan koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia di bulan Mei 2018, dimulai juga aksi perintah menindaklanjuti dugaan korupsi Najib Razak.

Kebanyakan tujuan korupsi Najib Razak terkait dengan kerjasama dengan Arab Saudi dan ia dituduh mendapat bantuan keuangan dari negara ini untuk kampanye pemilu Malaysia. Dengan alasan ini, Mahathir Mohamad, PM Malaysia menyinggung pengakuan Razak bahwa dirinya telah menerima bantuan dana dari Arab Saudi seraya mengatakan bahwa dikarenakan Razak tidak mengingkari masalah ini, maka intervensi Riyad pada urusan dalam negara Malaysia merupakan kepastian.

Diperkirakan bahwa Arab Saudi membayar ratusan juta dolar kepada mantan perdana menteri Malaysia sebagai uang suap guna mendapatkan izin membangun pusat-pusat budaya di negara ini tapi sebenarnya untuk mempromosikan pemikiran radikal dan membantu kelompok-kelompok teroris lokal.

Menyusul semakin transparannya tujuan buruk Arab Saudi untuk mendirikan pusat budaya di Malaysia bagi pemerintah Mahathir Mohammad, para pejabat Kuala Lumpur telah mengambil keputusan tegas untuk menghentikan sejumlah kerjasama dengan Riyadh.

Setelah Kementerian Pertahanan Malaysia dalam sebuah pernyataan mengkonfirmasikan bahwa proyek yang disebut Pusat Perdamaian Malik Salman, Raja Arab Saudi telah aktif selama masa Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur, bulan lalu Mahathir Mohamad juga menekankan penghentian segala bentuk kerjasama dengan Arab Saudi dalam perang Yaman.

Ada pandangan bahwa keputusan pemerintah Malaysia untuk menghentikan beberapa kerjasama dengan Arab Saudi, terutama tentang proyek yang disebut Pusat Perdamaian dan partisipasi dalam Perang Yaman, merupakan langkah cerdik Mahathir Mohamad menghadapi skenario permusuhan Riyadh dalam mempromosikan pemikiran ekstremis dan Wahabi di pusat-pusat budaya mereka di negara lain dengan tujuan mendidik orang melakukan aksi teroris.

Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia

Dennis Ignatius, mantan Duta Besar Malaysia untuk Chili dan Argentina menekankan bahaya pemikiran Wahabi bagi negara Asia Tenggara ini dan biaya 100 miliar dolar Arab Saudi untuk mensosialisasikan pemikiran Wahabi seraya mengatakan, Malaysia harus menghadapi bom waktu Wahabi yang telah diatur lewat uang Arab Saudi.

Kemenangan koalisi Pakatan Harapan di Malaysia dan program Mahathir Mohammad untuk menghentikan aksi-aksi buruk Arab Saudi di negara itu dalam bentuk aktivitas budaya serta keluar dari partisipasi dalam perang Yaman adalah kekalahan lain bagi kebijakan-kebijakan kontroversial Riyadh.

Tags

Sep 21, 2018 15:22 Asia/Jakarta
Komentar