Menjelang bulan Muharram, Rezim Al Khalifa menerapkan pengamanan ketat di Bahrain.

Dinas keamanan Bahrain memanggil para ulama, khatib dan cendikiawan agama meminta mereka menyelenggarakan syiar agama sesuai dengan keinginan penguasa. Rezim Al Khalifa mengancam jika instruksi ini diabaikan maka ketika acara Asyura di bulan Muharram maka hasilnya adalah penjara dan penyiksaan.

Pelanggaran hak sipil warga Bahrain oleh rezim Al Khalifa berupa penumpasan aksi demo damai warga, pencabutan kewarganegaraan kubu oposisi, pembubaran partai politik serta penghakiman para ulama dan pemimpin masyarakat. Tak hanya itu, pelanggaran tersebut merembet pada aksi-aksi brutal lainnya seperti pelarangan kebebasan berpendapat dan keyakinan beragama.

Dalam hal ini, organisasi perdamaian untuk demokrasi dan HAM mengkonfirmasikan penumpasan kebebasan beragama di Bahrain. Organisasi ini di laporannya dengan tema "Bahrain, penumpasan dan perampokan kebebasan beragama" menekankan, hak warga Syiah dalam menjalankan syiar mazhabnya secara sistematis dilanggar petinggi rezim Al Khalifa.

Sejak meletusnya kebangkitan Islam di Bahrain pada 14 Februari 2011, rezim Al Khalifa menerapkan strategi lebih keras terhadap aktivitas agama dan mazhab, khususnya Syiah dan ritual peringatan Asyura. Pemanggilan, perburuan dan penangkapan ulama, aktivis budaya dan mazhab di huseiniyah dan pusat kebudayaan, perusakan masjid Syiah dan melarang pembangunan kembali tempat ibadah ini termasuk langkah nyata penumpasan kebebasan beragama di Bahrain.

Samir al-Oraibi, aktivis HAM seraya mengisyaratkan reaksi masyarakat HAM internasional terhadap kejahatan rezim Bahrain menekankan, rezim ini tidak mengenal batas dalam melakukan kejahatan terhadap rakyatnya. Ia menjelaskan bahwa di Bahrain tidak ada kebebasan berpendapat. Rakyat Bahrain tidak memiliki hak menggelar aksi protes damai. Bahkan rakyat Bahrain tidak memiliki kebebasan beragama.

Langkah rezim Al Khalifa berlangsung di saat tugas rezim ini berdasarkan butir 22 undang-undang dasar adalah menjamin kebebasan pelaksanaan ritual mazhab, dan peringatan hari besar keagamaan.

Pasal 311 hukum pidana di Bahrain telah menjelaskan langkah nyata terkait pelecehan syiar sebuah kelompok yang telah diakui atau aksi-aksi perusakan. Langkah anti agama rezim Al Khalifa jelas-jelas melanggar hukum internasional, karena hak menggelar ritual dan syiar mazhab telah dinyatakan dengan jelas dalam butir 18 deklarasi HAM.

Sementara itu, petinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berulang kali mengecam segala bentuk pelecehan terhadap kesucian dan keyakinan agama masyarakat dan menegaskan bahwa pelecehan terhadap nilai-nilai, sejarah dan simbol-simbol mereka harus diakhiri.

Perilaku rezim Al-Khalifa mengindikasikan bahwa rezim ini bukan saja melanggar kebebasan mendasar rakyat Bahrain, bahkan warga negara ini tidak mendapat hak primer lainnya terkait hak kebebasan menjalankan ritual keagamaan dan mazhab mereka.

Rezim Manama masih dikuasai mimpin-mimpi indahnya bahwa dengan menghancurkan masjid dan melanggar kesucian rakyat, mereka mampu menyimpangkan warga untuk melanjutkan kebangkitan melawan penguasa. Namun langkah rezim Al Khalifa membatasi aktivitas agama rakyat Bahrain dan penistaan kesucian Islam serta syiar mazhab secara praktis malah memprovokasi opini publik. (MF)

Sep 12, 2017 20:20 Asia/Jakarta
Komentar