• Knesset
    Knesset

Parlemen rezim Zionis Israel (Knesset) meratifikasi undang-undang Unified Jerusalem atau Quds Terintegrasi.

Undang-undang ini telah diratifikasi komite menteri legislatif di kabinet Israel pada Agustus 2017 dan Knesset hari Selasa (2/1) juga dilaporkan meratifikasi undang-undang tersebut.

Evaluasi isi undang-undang ini menunjukkan bahwa Quds akan berada dalam kekuasan penuh rezim Zionis Israel. Di UU ini disebutkan, pembagian Quds hanya mungkin dilakukan dengan kesepakatan 80 dari 120 anggota Knesset.

Quds

UU ini sama halnya dengan musnahnya secara total rencana pembentukan dua negara di bumi Palestina pendudukan, karena dari satu sisi, berdasarkan UU ini, rezim Zionis tidak akan pernah mundur dari Quds timur dan dari sisi lain, penyerahan sebagian wilayah Quds kepada bangsa Palestina membutuhkan suara 80 persen anggota parlemen Israel. Padahal sebelumnya hanya membutuhkan 61 suara dari total 120 anggota Knesset.

Lebih jelasnya adalah UU ini telah menutup peluang terkecil untuk memajukan proses perundingan damai. Oleh karena itu, juru bicara Otorita Ramallah Palestina menyatakan peratifikasian UU Quds Terintegrasi sama halnya pengumuman perang Isreal kepada bangsa Palestina.

Isu kedua adalah, UU ini tidak diratifikasi secara tergesa-gesa atau tiba-tiba,tapi sepenuhnya terprogram, karena pertama komite menteri legislatif di kabinet Israel pada Agustus lalu telah meratifikasi UU ini. Dalam hal ini, Partai Likud hari Ahad (31/12/2017) meratifikasi RUU yang menegaskan kedaulatan rezim ini di seluruh distrik Zionis yang dibangun di Tepi Barat Sungai Jordan.

Sekitar seribu anggota Partai Likud yang turut serta di munas ini dan mendukung RUU tersebut. Anehnya juga tidak ada anggota yang hadir menentang RUU aneksasi Tepi Barat ke Palestina pendudukan. Di samping ulah kabinet rezim Zionis ini, Presiden AS Donald Trump pada 6 Desember 2017 juga mengumumkan secara resmi al-Quds sebagai ibukota Israel. Hal ini menunjukkan bahwa UU Unified Jerusalem benar-benar sebuah langkah sistematis dan diratifikasi dengan mempertimbangkan seluruh aspeknya.

Isu ketiga terkait hal ini adalah UU Unified Jerusalem bertentangan dengan seluruh resolusi PBB, khususnya resolusi 2334 Dewan Keamanan. Resolusi yang diratifikasi dengan suara mendukung 14 anggota Dewan Keamanan ini dan suara abstain Amerika, menuntut dihentikannya segala bentuk proyek pembangunan distrik Zionis di bumi pendudukan oleh Israel. UU Unified Jerusalem bukan saja sama halnya dengan berlanjutnya pembangunan distrik Zionis dan pengabaian resolusi 2334, bahkan berarti pula aneksasi total al-Quds ke bumi Palestina pendudukan.

Bendera Zionis

Isu lain adalah rezim Zionis dengan meratifikasi UU Unified Jerusalem menunjukkan bahwa protes global, khususnya resolusi Majelis Umum PBB yang diratifikasi pada 21 Desember lalu dengan 128 suara mendukung tidak berpengaruh pada kebijakan pendudukan rezim Tel Aviv.

Secara global, harus dikatakan bahwa peratifikasian UU Unified Jerusalem memiliki arti Israel bersama AS tanpa mengindahkan hukum internasional dengan seenaknya sendiri meratifikasi undang-undang. Lebih tepatnya lagi, Israel adalah rezim anarki. (MF)

Tags

Jan 03, 2018 20:02 Asia/Jakarta
Komentar