Pasca penentangan publik Irak terhadap kehadiran militer AS, warga provinsi Salahuddin mengungkapkan keprihatinan mereka atas kehadiran pasukan AS dan peningkatan jumlah mereka di provinsi tersebut. Meski pertempuran anti-Daesh telah berakhir di Irak, pasukan AS tetap saja bertahan di negara itu.

Rakyat Irak tidak setuju dengan kehadiran Amerika Serikat di provinsi tersebut, dan bersikeras bahwa di balik kehadiran militernya, AS berniat mencampuri urusan dalam negeri, mewujudkan tujuan politiknya serta menghancurkan Irak.

Jumlah tentara Amerika di Irak telah mencapai 10.000 orang, yang menyebabkan kemarahan masyarakat dan pejabat tinggi Irak.

Dalam hal ini, juru bicara Brigade Hizbullah Irak, Ahmad al-Muhyi mengkonfirmasikan keberadaan lebih dari 10 pangkalan militer AS di Irak, di mana lima di antaranya berada di wilayah Kurdistan. Syeikh Isa Habib, salah satu tokoh di provinsi Salahuddin, mengatakan, "Kita dapat menjaga tanah Irak, dan tidak membutuhkan pasukan Amerika, dan Daesh telah berakhir dan tidak akan kembali lagi dan militer AS akan pergi bersama mereka dan tidak kembali."

militer AS di Irak

Wakil Menlu Amerika menaytakan, "Pasukan Amerika akan tetap dipertahankan di Irak, dan kesalahan masa lalu tidak akan terulang." Pada prinsipnya, kebijakan baru AS di Irak didasarkan pada alasan untuk melanjutkan politik pendudukannya. Di saat Baghdad berhasil menumpas Daesh, Washington berusaha menciptakan fase baru pendudukan Irak.

Perang Kebebasan dan Operasi Pembebasan Irak adalah nama-nama yang digunakan untuk menggambarkan invasi militer Amerika ke Irak pada akhir Maret 2003. Invasi tersebut berujung pada pendudukan Irak. Intervensi militer dengan dalih kebebasan merupakan salah satu politik Amerika yang paling kontradiktif di Timur Tengah, sebuah intervensi yang tidak membawa kebebasan atau keamanan bagi rakyat Irak.

Militer AS dijadwalkan akan meninggalkan Irak berdasarkan batas tenggat waktu pada 2011. Setelah sembilan tahun menduduki Irak, tentara AS akhirnya meninggalkan negara itu dan hanya 157 tentaranya yang berada di Irak untuk melatih pasukan Irak di bawah naungan Kedutaan AS di Baghdad. Penarikan mundur pasukan Amerika dari Irak dilakukan setelah penandatanganan kesepakatan antara Baghdad dan Washington.

Washington mengklaim telah sukses melaksanakan misinya di Irak, di saat kondisi keamanan, stabilitas, kekerasan di Irak sangat buruk, serta kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Apa yang disebut Washington sebagai kemenangannya di Irak sebenarnya adalah awal dari petaka bagi jutaan rakyat Irak. Di akhir misi mereka di Irak, Amerika mengumumkan akhir misi mereka di Irak di mana setelah membubarkan militer negara itu, praktis membuka jalan bagi lahirnya terorisme jenis baru, yang disebut Daesh.

Pasca invasi Daesh ke Irak dan pendudukan kota-kota penting seperti Mosul, proses kembalinya militer Amerika ke Irak dimulai. Pejabat AS secara bertahap mengirim pasukannya kembali ke Irak sejak pertengahan 2014. Prosesnya berlanjut sampai akhir 2016, dan menilainya sebagai upaya memerangi terorisme dan Daesh.

Padahal pemberantasan Daesh dilakukan oleh militer Irak dan pasukan relawan rakyat Irak al-Hashad al-Shaabi. Setelah itu Perdana Menteri Irak Heydar al-Abadi mengumumkan bahwa tentara AS harus meninggalkan Irak.

Pasukan al-Hashad al-Shaabi

Rencana para pejabat dan elit politik AS agar pasukan AS tetap dipertahankan di Irak dengan berbagai cara, termasuk dengan perluasan pangkalan militer atau dengan kedok apa yang disebut dengan pasukan koalisi internasional anti-Daesh yang dipimpin oleh Amerika Serikat atau dengan mengusung pasukan NATO ke Irak, semuanya merupakan plot yang gencar didesuskan oleh Amerika dalam beberapa pekan terakhir ini, dan mendapat penentangan publik dan politik Irak.(MZ)

Tags

Feb 14, 2018 19:14 Asia/Jakarta
Komentar