• Rezim Zionis Israel
    Rezim Zionis Israel

Hegemoni rezim Zionis Israel terhadap berbagai wilayah Palestina semakin luas dimensinya pasca konspirasi terbaru Presiden AS Donald Trump yang dikenal dengan Transaksi Abad.

Dalam koridor ini, parlemen Israel meratifikasi undang-undang yang mencabut wewenang peradilan (yurisdiksi) pengadilan lokal Tepi Barat Sungai Jordan dan melimpahkan wewenang ini kepada pengadilan tinggi rezim ini.

 

Dengan demikian setiap warga Palestina yang ingin mengajukan gugatan anti Zionis harus merujuk ke pengadilan Israel. Langkah ini diambil untuk menekan Otorita Palestina supaya bersedia kembali ke meja perundingan dan menerima konspirasi AS "Transaksi Abad".

 

Berdasarkan transaksi abad, Quds akan diserahkan kepada Israel dan pengungsi Palestina tidak berhak pulang dan Palestina hanya terdiri dari sebagai kecil wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Transaksi abad menurut opini publik dan elit regional sebuah proyek untuk menghapus total isu Palestina. Dengan demikian konspirasi ini membangkitkan kemarahan publik Palestina dan kecaman dari dunia internasional.

 

Rencana Trump tercatat konspirasi paling rumit dan berbahaya yang sampai saat ini digulirkan Amerika untuk menghapus cita-cita bangsa Palestina dan mengakhiri kasus Palestina serta menguntungkan rezim Zionis Israel. Kondisi ini secara praktis mendorong seluruh bangsa Palestina, dan bahkan petinggi Otorita Palestina yang memilih sikap lunak dan bersahabat dengan Israel mengambil sikap dan menolak rencana anti bangsa Palestina yang disponsori Trump.

Aksi Heroik Pemuda Palestina

 

Osama al-Qawasmi, anggota Dewan Revolusi Fatah mengatakan rencana transaksi abad sebuah formula untuk menghancurkan cita-cita bangsa Palestina. Ia menambahkan, Fatah menolak tegas transaksi abad karena formula ini dimaksudkan untuk menghapus Palestina dan jelas-jelas melanggar hukum internasional.

 

"Mereka yang sepakat dengan konspirasi ini, dari kubu manapun, adalah pengkhianat terhadap Palestina dan al-Quds," tandas al-Qawasmi. Lebih lanjut ia mengungkapkan, "AS dan Israel dari satu sisi mengklaim pelopor demokrasi dan dari sisi lain bersikeras melanggar aturan internasional serta meratifikasi undang-undang rasis dan represif anti bangsa Palestina.

 

Di kondisi seperti ini AS dan Israel meningkatkan represinya kepada bangsa Palestina dan Otorita Palestina untuk menerima rencana transaksi abad. Sejatinya eskalasi hegemoni Israel terhadap wilayah Palestina dilakukan dengan lampu hijau Amerika Serikat. Tujuan utama rencana ini adalah menghapus total hak-hak bangsa Palestina dan langkah Zionis untuk menghilangkan wewenang bangsa Palestina di berbagai wilayah Palestina.

 

Pada dasarnya Israel dan Amerika melalui konspirasi perdamaiannya berencana membatasi bangsa Palestina dan melalui konspirasi ini serta menyusul dimulainya proses perdamaian Timur Tengah di awal dekade 1990, rezim Israel setuju dengan pembentukan Otorita Palestina yang memiliki kewenangan minimum.

 

Otorita Palestina dibentuk dengan ketidakjelasan wewenang/otoritas dan hanya muncuk dalam bentuk sebuah organisasi. Meski telah ada pembatasan super ketat seperti ini, Israel dalam setiap kesempatan berusaha menghapus sebagian wewenang Otorita Palestina.

 

Mencermati perilaku Israel dan Amerika di proses perdamaian, akan jelas bahwa mereka melalui trik seperti ini ingin mengobarkan agitasi demi memajukan ketamakan dan hegemoninya serta menghapus secara total otoritas bangsa Palestina. (MF)

 

 

Jul 18, 2018 19:21 Asia/Jakarta
Komentar