• Pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas (kiri) dan PM rezim Zionis Benjamin Netanyahu.
    Pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas (kiri) dan PM rezim Zionis Benjamin Netanyahu.

Juru bicara Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) Sami Abu Zuhri mengatakan pernyataan Pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas tentang keinginannya untuk membentuk Negara Palestina tanpa senjata adalah pernyataan pribadi dan tidak mewakili poisisi rakyat Palestina.

Hal itu disampaikan Abu Zuhri dalam twettnya pada hari Rabu, 29 Agustus 2018. Dia menulis, pernyataan ini menggambarkan budaya para pemimpin Gerakan Fatah yang didasarkan pada normalisasi hubungan dan hidup berdampingan dengan penjajah Zionis.

 

Pemimpin Otorita Ramallah dalam pertemuan dengan delegasi Zionis pada hari Selasa mengatakan bahwa dia mendukung pembentukan Negara Palestina tanpa senjata. Statemen seperti ini menuai reaksi dari kelompok-kelompok Palestina.

 

Pencegahan atas terwujudnya cita-cita rakyat Palestina untuk membentuk Negara Independen Palestina dengan ibu kota al-Quds merupakan tujuan yang dikejar oleh para pejabat rezim Zionis dan Amerika Serikat.

 

Israel dan AS mengejar tujuan tersebut dengan berbagai cara termasuk melalui usulan solusi kompromi. Dalam kerangka ini, prakarsa konspiratif Presiden AS Donald Trump yang dikenal dengan "Kesepakatan Abad" juga merupakan upaya untuk menyinggkirkan penuh rakyat Palestina dan menghapus komponen terpenting dari cita-cita mereka, yaitu membentuk Negara Independen Palestina dengan ibu kota al-Quds.

 

Pemaparan definisi pembentukan Negara Palestina tanpa militer adalah upaya jelas untuk menghapus cita-cita rakyat Palestina. Jika Negara Palestina didirikan berdasarkan karakteristik yang ditentukan oleh Israel dan AS, maka negara itu tidak bisa dinamai lagi sebagai negara yang sesungguhnya. Mungkinkah negara yang tanpa militer itu bisa disebut sebagai negara, sementara Israel sendiri selalu berusaha untuk menduduki semua wilayah Palestina?

 

Rezim Zionis selalu berusaha menghapus penuh hak-hak rakyat Palestina dengan beragam cara. Israel tak henti-hentinya berupaya merampas semua hak hidup bangsa Palestina di tanah air mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, rezim Zionis menyusun Undang-Undang Negara Bangsa Yahudi. UU ini menganggap tanah Palestina sebagai negara bangsa Yahudi dan warga Arab tidak bisa lagi menikmati hak-haknya sebagai warga negara. 

 

Berdasarkan UU tersebut, warga Palestina harus keluar dari tanah air mereka dan kemungkinan untuk membentuk Negara Independen Palestina akan terhapus. Al-Quds juga akan menjadi ibu kota Israel dan bahasa Ibrani menjadi bahasa resmi rezim ini. Pada dasarnya, langkah ini membuktikan bahwa Israel selalu berpikir untuk menghapus eksistensi Palestina di wilayah pendudukan 1948.

 

UU Negara Bangsa Yahudi juga menjadi landasan bagi Israel untuk menyita lebih wilayah Tepi Barat dan menganeksasinya ke pemukiman Zionis sebagai pencaplokan terakhir mereka atas wilayah pendudukan tahun 1948, sehingga tidak mungkin lagi untuk membentuk Negara Palestina di seluruh wilayah negeri ini.

Penentangan terhadap UU Negara Bangsa Yahudi.

 

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) dalam sebuah pernyataan menjelaskan, UU Knesset (palemen) Israel adalah pengumuman perang terhadap rakyat Palestina dan pengingkaran terhadap keberadaan dan hak-hak mereka di tanah airnya sendiri.

 

Rezim Zionis menggelontorkan beragam prakarsa konspiratif untuk mengokohkan pendudukannya atas wilayah luas Palestina dan menyiapkan dasar kebijakan ekspansionismenya di Palestina. Selain itu, rezim penjajah itu merancang kebijakan kolonialismenya untuk menghadapi Negara Palestina mendatang.

 

Perilaku kompromi para pejabat Otorita Ramallah menjadi lampu hijau bagi rezim Zionis untuk memajukan kebijakan penghapusan hak-hak rakyat Palestina. Posisi Mahmoud Abbas tersebut tentunya juga menyulut kritik keras dari opini publik dan kelompok-kelompok Palestina. (RA)

 

Tags

Aug 30, 2018 18:45 Asia/Jakarta
Komentar