• Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi
    Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi

Pemerintah Indonesia menyatakan akan meningkatkan kontribusi sukarelanya di UNRWA sebagai bagian dari komitmen negara ini untuk membantu Palestina.

Situs Antara melapokan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di New York, Rabu, menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina (UNRWA) menutupi kekurangan dana.

Setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan pejabat UNRWA di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di markas perserikatan di New York, Menlu Retno mengungkapkan bahwa UNRWA, yang saat ini mengurusi sekitar 5,3 juta pengungsi Palestina di beberapa wilayah sedang mengalami defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS sehingga kesulitan membantu para pengungsi Palestina.

Indonesia akan menambah jumlah donasinya dengan melibatkan organisasi di luar pemerintah.Menurut Menlu Indonesia, selain menggunakan dana pemerintah dan sumbangan yang disampaikan lewat Baznas, pemerintah Indonesia sedang menggerakkan para filantropis untuk membantu para pengunsi Palestina lewat UNRWA.

Pendanaan UNRWA sebagian berasal dari PBB, tapi mayoritas berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota. Defisit anggaran badan bantuan itu sekarang 60 persen di antaranya sudah tertutup, tersisa 40 persen atau sekitar 180 juta dolar AS lagi yang harus dipenuhi.

Di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73, Menteri Luar Negeri RI menghadiri sejumlah pertemuan lanjutan yang membahas upaya Indonesia beserta negara-negara anggota PBB menggalang bantuan keuangan guna menutupi defisit keuangan UNRWA.Defisit anggaran badan bantuan untuk pengungsi Palestina itu tak lepas dari keputusan Amerika Serikat menghentikan segala bentuk bantuan pendanaan untuk UNRWA pada awal September.

Sebelumya, Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir menyerukan dukungan bagi upaya-upaya rekonstruksi dan pemulihan ekonomi negara Palestina dalam Pertemuan Pejabat Senior Konferensi tentang Kerja Sama antara Negara-negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (SOM CEAPAD) ke-2 yang digelar Juni lalu.

CEAPAD yang diinisiasi Jepang  sebagai kerangka kerja untuk mendorong negara-negara Asia untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian Timur Tengah, dan membantu negara-negara Asia Timur memperkuat dan memperluas hubungan kerja sama di antara mereka.

PM Malaysia, Mahathir Mohamad

Dari Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad  menilai model diplomasi Presiden AS Donald Trump tidak efektif  untuk Asia.

Mahathir Mohamad  yang tengah berada di New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-73 menyebut model diplomasi Trump menimbulkan masalah. Tapi, metode ini tidak efektif di Asia, dan tampaknya  Cina mampu melewati perang dagang ini.

Sementara itu, Street Times melaporkan, Mahathir Mohamad yang menyampaikan pidatonya di Dewan Hubungan Luar Negeri AS menekankan bahwa Trump kerap mengubah perilakunya. Ini adalah masalah besar menghadapi individu yang tidak stabil."Cina memiliki sejarah 4000 tahun dan harus dipahami bagaimana berperilaku terhadap Beijing," papar Mahathir.

Di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-73, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad bertemu dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani.Kedu pemimpin dalam pertemuan tersebut menekankan perluasan kerja sama bilateral, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan.

PBB

Dari Myanmar, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk panel baru untuk mengumpulkan bukti pelanggaran HAM termasuk genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya. 

CNN melaporkan, dari 47 anggota Dewan HAM PBB, sebanyak 35 negara mendukung pembentukan panelis itu, tapi tiga suara menolak dan tujuh lainnya memilih abstain.China, Filipina, dan Burundi menjadi tiga negara yang menolak resolusi yang digagas Uni Eropa dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tersebut.Menyikapi pembentukan panel  baru ini, Duta Besar Myanmar di Jenewa, Kyaw Moe Tun, mengatakan resolusi tersebut didasarkan pada laporan tim pencari fakta PBB yang ditolak negaranya karena dipandang  sepihak dan mendorong perpecahan.

Sebelumnya, panglima angkatan bersenjata Myanmar menyatakan bahwa PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negerinya, yang disampaikan tidak lama setelah organisasi internasional ini melaporkan hasil investigasinya mengenai pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Rohingya di Rakhine.

Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, PBB atau negara maupun kelompok manapun tidak berhak untuk mengintervensi kedaulatan sebuah negara.Statemen orang nomor satu di jajaran militer Myamar ini menjadi pernyataan pertama yang disampaikan negaranya setelah PBB mengeluarkan laporannya mengenai pelanggaran HAM di Myanmar.

Marzuki Darusman, Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk urusan Myanmar baru-baru ini menyatakan bahwa tentara Myanmar melakukan pembantaian terhadap umat Islam Rohingya dan pemerkosaan dengan motif genosida.Marzuki Darusman juga menekankan bahwa Panglima Tertinggi Militer Myanmar dan lima jenderal negara ini harus diadili karena melakukan koordinasi untuk melakukan kejahatan terhadap warga Muslim Rohingya.

Serangan militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya di provinsi Rakhine sejak 25 Agustus 2017 hingga kini menyebabkan lebih dari 6.000 orang tewas, 8.000 lainnya cedera dan lebih dari satu juga warga Rohingya yang terpaksa melarikan dirinya ke Bangladesh.(PH)

 

Tags

Sep 29, 2018 11:59 Asia/Jakarta
Komentar