• Uji Coba Nuklir Korut
    Uji Coba Nuklir Korut

Departemen Luar Negeri Korea Utara di statemennya secara resmi mengecam sanksi terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) dan menyatakan akan mempercepat program senjata nuklirnya.

Deplu Korut di statemennya menyebutkan program militer dan atom Pyongyang akan semakin cepat dan kuat. Statemen ini menilai sanksi Dewan Keamanan pimpinan Amerika Serikat sebagai upaya memblokade ekonomi total Korut dan merusak rakyat serta pemerintah Pyongyang dan menghancurkannya. Statemen ini menambahkan represi ini mengindikasikan bahwa Pyongyang bergerak di jalur yang benar.

Statemen ini menegaskan Korut tidak akan mundur dari pilihannya meski ada tekanan dan sanksi serta akan tetap melanjutkan program nuklir militernya.

Statemen terbaru Deplu Korut terkait dilanjutkannya program nuklir militer meski ada sanksi baru Dewan Keamanan menunjukkan bahwa Pyongyang dan Washington masih berkutat di dua hal ini, uji coba nuklir dan sanksi lebih besar.

Dengan kata lain, Korut setelah melakukan setiap uji coba rudal atau nuklir menghadapi sanksi lebih besar dari Dewan Keamanan yang dirilis atas represi Amerika Serikat. Proses ini bermula sejak berkuasaya Donald Trump di Gedung Putih dan sepertinya masih akan tetap berlanjut.

Proses pengulangan dan konfrontatif serta permusuhan Amerika dan Korut ini terjadi ketika sejumlah elit politik dan media menyatakan berlanjutnya uji coba nuklir dan rudal Korea Utara meski ada ancaman tersembunyi atau terang-terangan dari Amerika terhadap negara ini kian melemahkan posisi Amerika di sistem internasional, di mana Washington tidak mampu melakukan langkah lebih dari sanksi terhadap Pyongyang melalui PBB. Hal ini juga menunjukkan Amerika tidak memiliki mekanisme lain untuk membuktikan klaim keunggulannya di transformasi internasional.

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan metode sanksi tidak mampu mengubah kebijakan Korea Utara dalam melanjutkan program rudal dan nuklirnya.

Alexander Panov, mantan dubes Rusia di Korea Selatan dan Jepang juga mendukung pendapat ini bahwa sanksi tidak berpengaruh pada kebijakan Korut. Ia mengatakan, sanksi sebelumnya juga gagal mengubah sikap Pyongyang dan mencegah pengembangan progam rudal serta nuklir Korea Utara.

Di sisi lain, Amerika Serikat saat menjustifikasi kegagalan sanksi Dewan Keamanan terhadap Korea Utara menyatakan tidak efesiennya sanksi ini dikarenakan Rusia dan Cina tidak mematuhi secara penuh pelaksanaan sanksi tersebut. Sementara Moskow dan Beijing berulang kali menekankan komitmennya terhadap sanksi PBB terhadap Pyongyang.

Anthony Ruggiero, seorang pengamat meyakini bahwa kebijakan Cina menjadi penghalang terbesar bagi penerapan sanksi berat terhadap Korea Utara. Menurutnya jaringan perbankan dan perusahaan Cina menggagalkan sanksi anti Pyongyang. (MF)

Sep 14, 2017 12:06 Asia/Jakarta
Komentar