Di tengah gencarnya arus pemberitaan terkait keputusan Presiden Amerika Serikat mengakui Baitul Maqdis sebagai ibukota rezim Zionis Israel, gelombang kecaman dan reaksi atas keputusan itupun semakin luas.

Sepertinya Donald Trump bukan saja tidak bermaksud mengakhiri ketegangan dan krisis di Timur Tengah, ia bahkan secara tegas menganggap ketenangan di kawasan ini bertentangan dengan kepentingan Amerika. Langkah pemerintah Trump setahun lalu terkait Timur Tengah membuktikan bahwa presiden Amerika itu sengaja menciptakan krisis di kawasan.

Pelanggaran kontinu kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA dan langkah permusuhan terhadap Iran dan Suriah, peningkatan eskalasi militerisme di Timur Tengah lewat kontrak militer besar-besaran dengan negara-negara Arab, memanfaatkan berlarut-larutnya ketegangan Qatar-Arab, permusuhan terhadap Hizbullah, Lebanon dan dukungan atas kejahatan Arab Saudi di Yaman, hanya sedikit contoh dari manuver Amerika setahun kebelakang.

Dari semuanya, keputusan mengakui secara resmi Baitul Maqdis sebagai ibukota Israel dan rencana pemindahan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis, adalah keputusan paling berbahaya yang diambil Washington.

Baitul Maqdis bukan saja simbol identitas keagamaan Palestina, tapi juga berada dalam wilayah pendudukan Israel. Pemindahan Kedubes Amerika ke Baitul Maqdis secara praktis berarti pengakuan bahwa kota itu masuk dalam bagian pendudukan Israel.

Al Quds

Padahal berdasarkan resolusi 181 Majelis Umum PBB yang dirilis 29 November 1947, wilayah Baitul Maqdis berada di bawah pengawasan internasional dan setelah 10 tahun nasibnya harus ditentukan oleh suara rakyat. Oleh karena itu kehadiran Israel di wilayah ini, baik di wilayah Al Quds Barat maupun Timur, adalah penjajahan.

Lebih dari itu, berdasarkan resolusi 242 yang disahkan pasca berakhirnya perang tahun 1967, wilayah-wilayah yang termasuk jajahan Israel selama perang meliputi Dataran Tinggi Golan, Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Jordan, yang juga mencakup Al Quds Timur.

Dengan demikian Baitul Maqdis adalah wilayah jajahan, dan upaya Amerika memindahkan kedubesnya ke Baitul Maqdis atau pengumuman pengakuan resmi bahwa kota itu adalah ibukota Israel, jelas-jelas melanggar aturan dan hukum internasional.

Israel mengumumkan, Baitul Maqdis bukanlah masalah yang dengan mudah bisa diabaikan begitu saja oleh Dunia Islam. Memperhatikan hal ini, mungkin Donald Trump menganggap Dunia Islam hanya sebagai kumpulan beberapa negara Arab bonekanya saja dan ia melupakan bahwa anti-imperialisme dan anti-Zionis adalah identitas Muslimin dunia.

Raja Maroko, Mohammed VI menyebut keputusan Trump soal Baitul Maqdis sebagai upaya masuk ke dalam konflik agama. Ibrahim Kalin, Juru Bicara Kepresidenan Turki mengumumkan, sidang darurat petinggi negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI untuk mereaksi keputusan Amerika akan diselenggarakan hari Rabu (13/12) di Istanbul.

Kalin mengatakan, Al Quds adalah garis merah Muslimin dan pengakuan kota itu sebagai ibukota Israel adalah kesalahan besar yang bisa membawa dampak berbahaya dan dapat meningkatkan ketegangan antara Muslim dengan Barat. Richard Haas, Ketua Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika terkait hal ini menuturkan, perubahan kebijakan Amerika terkait Al Quds dapat menjadi sumber lain bagi kekerasan, dan akan menyempurnakan era kesedihan dalam diplomasi Amerika. (HS)

Dec 07, 2017 15:11 Asia/Jakarta
Komentar