• Vladimir Putin, Presiden Rusia (kiri) dan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki.
    Vladimir Putin, Presiden Rusia (kiri) dan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki.

Presiden Turki membantah keterlibatan negaranya dalam serangan belasan pesawat tanpa awak ke pangkalan militer Rusia di Suriah dan menuntut penghentian serangan militer Suriah ke posisi pemberontak bersenjata di Idlib. Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan hal itu dalam percakapan telepon dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia pada Kamis, 11 Januari 2018.

Menurut sumber media Turki, Erdogan dalam percakapan telepon dengan mitranya di Rusia telah menyampaikan tanggapan pemerintah Ankara terhadap transformasi terbaru di Suriah kepada para pejabat senior Moskow, terutama serangan drone kelompok-kelompok bersenjata dan teroris ke arah dua pangkalan militer Rusia di Tartus dan Latakia.

Namun The New York Times memberitakan bahwa Erdogan dalam percakapan telepon dengan Putin juga menyinggung serangan militer Suriah terhadap pemberontak bersenjata di Provinsi Idlib dan Ghouta timur, sebab menurut Erdogan, hasil KTT di Sochi mengharuskan penghentian serangan tersebut.

Dalam perimbangan di medan tempur Suriah, Idlib merupakan tempat konsentrasi para pemberontak yang didukung oleh Turki selama pecahnya krisis di negara Arab itu. Baru-baru ini, Turki menjadi pengawas pelaksanaan peraturan "zona de-eskalasi" (pengurangan ketegangan) di Idlib dan peran ini diserahkan kepada pemerintah Ankara pasca perundingan keenam Astana.

Wakil negara-negara yang terlibat dalam perundingan Astana telah menyetujui operasi militer Turki di Provinsi Idlib Suriah dengan tujuan untuk menciptakan zona-zona de-eskalasi. Oleh karena itu, Turki menilai serangan militer Suriah ke posisi pemberontak bersenjata di kawasan tersebut sebagai langkah yang bertentangan dengan kesepakatan berkala Astana. Isu ini tampaknya telah dijelaskan oleh media Turki, namun tidak disinggung mengenai penyebab utama serangan tersebut.

Pangkalan Udara Hmeimim di Latakia.

Faktanya, Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan pada Senin, 8 Januari 2018 mengabarkan serangan serentak 13 drone kelompok bersenjata dan teroris di Suriah ke pangkalan pasukan Rusia. Sumber-sumber militer Rusia kepada Russia Today, mengatakan, serangan serentak ke Pangkalan Udara Hmeimim di Latakia dan Pangkalan Angkatan Laut di Tartus tidak menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa. Menurut sumber itu, 10 pesawat tanpa awak berhasil dihancurkan dan tiga lainnya diambil alih dan diturunkan ke tanah dengan kerusakan ringan.

Serangan tesebut mungkin menjadi alasan yang menyebabkan adanya lampu hijau dari Rusia kepada Suriah untuk menyerang posisi pemberontak bersenjata di Idlib dan menganggu "tidur" Presiden Turki. Oleh karena itu, Erdogan dalam percakapan telepon dengan Putin membantah adanya hubungan Ankara dengan serangan drone ke pangkalan militer Rusia dan menuntut penghentian serangan militer Suriah ke posisi pemberontak bersenjata di Idlib.

Kini pertanyaannya adalah apakah Rusia telah melakukan langkah serupa untuk mereaksi serangan drone kelompok bersenjata yang didukung Turki di Idlib dengan cara memberi lampu hijau kepada Suriah? Apakah serangan militer Suriah ke posisi kelompok bersenjata di Idlib itu sebenarnya adalah bentuk reaksi Rusia? Sayangnya, masalah ini tidak disinggung dalam media dan kalangan politik.

Apapun jawaban dari pertanyaan tesebut, namun yang pasti, pembicaraan telepon Erdogan dan Putin menunjukkan kekhawatiran Turki atas transformasi di Suriah. Terlebih sebelum pertemuan-pertemuan berkala Astana, Turki telah mengejar multi-tujuan dari pengiriman pasukan ke Idlib Suriah, di mana kesepakatan perundingan keenam Astana telah menciptakan ruang bagi Ankara untuk menggapai tujuan-tujuannya.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa penyebab sebenarnya kekhawatiran Turki atas transformasi terbaru di Suriah? Terkait hal ini, Sadegh Maleki, pakar senior di bidang politik menjelaskan berbagai aspek operasi militer Turki di Provinsi Idlib. Ia mengatakan, tujuan Turki menggelar operasi militer di Idlib Suriah adalah untuk mengubah kemenangan militer menjadi prestasi politik.

Menurut Maleki, Turki berusaha untuk melemahkan posisi Kurdi Suriah dalam perimbangan politik dan perkembangan di medan tempur negara ini. Ia meyakini bahwa Ankara mengejar posisi yang tepat di Idlib agar bisa datang ke meja perundingan dengan "amunisi yang cukup."

Maleki mengatakan, untuk menjamin kepentingannya, Turki telah menerapkan kebijakan negatif di Suriah dan Irak. Oleh kerena itu, dengan mengevaluasi krisis Suriah dan awal meletusnya konflik di negara ini hingga sekarang, dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan kebijakan Turki didasarkan pada kepentingan negara ini, dan dilihat dari posisi geografis Turki, maka keamanan nasional adalah bagian terpenting dari kepentingan itu.

Menurut para pejabat Turki, isu perlindungan keamanan nasional telah mendorong para pejabat negara ini untuk mengirim pasukan ke Suriah. Pemerintah Ankara dengan berbagai cara, juga telah menjustifikasi pengiriman pasukan tersebut, oleh karena itu mereka tidak bisa menerima fakta tentang serangan militer Suriah ke posisi kelompok bersenjata yang didukungnya di Idlib. (RA)

Jan 12, 2018 17:07 Asia/Jakarta
Komentar