• Uni Eropa memperkenalkan sanksi terhadap pemerintah Suriah dan para pejabatnya sejak Mei 2011.
    Uni Eropa memperkenalkan sanksi terhadap pemerintah Suriah dan para pejabatnya sejak Mei 2011.

Dewan Uni Eropa kembali memperpanjang sanksi terhadap Suriah untuk satu tahun ke depan. Dewan Uni Eropa dalam pertemuan hari Senin (28/5/2018) di Brussels, mengumumkan perpanjangan sanksi mereka terhadap para pejabat pemerintah Suriah sampai 1 Juni 2019.

Dewan Eropa dalam sebuah rilis menyebut penerapan sanksi karena penggunaan senjata kimia oleh Damaskus. Nama beberapa pejabat Suriah yang bekerjasama dengan Presiden Bashar al-Assad juga masuk dalam daftar sanksi. Aset mereka di negara-negara Eropa akan diblokir atas tuduhan bekerjasama dengan pemerintah Damaskus. Secara total 67 perusahaan Suriah juga menjadi sasaran pemblokiran aset oleh Eropa.

Kelompok-kelompok teroris dan Barat menuduh pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dalam pertempuran dengan teroris. Pemerintah Damaskus secara konsisten menolak penggunaan senjata kimia dalam menumpas teroris.

Namun, Barat telah memanfaatkan klaim itu sebagai alat tekanan dan dalih untuk menyerang Suriah, seperti serangan rudal Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris di Suriah pada April 2018.

Seorang pengamat Amerika, Ted Galen Carpenter mengatakan, serangan udara dan rudal AS dan sekutunya terhadap properti pemerintah Suriah dapat disalahkan dengan berbagai alasan.

Serangan rudal AS dan sekutunya ke Suriah.

Tindakan trio agresor itu merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan sebuah negara merdeka, terutama ketika komite pencari fakta berniat melakukan penyelidikan terhadap klaim AS tentang penggunaan senjata kimia oleh militer Suriah di Douma, dan Damaskus juga menerima investigasi itu.

Negara-negara Barat, termasuk Eropa telah melakukan banyak investasi untuk kelompok-kelompok teroris dengan harapan dapat menggulingkan pemerintah Suriah yang sah. Namun ketika harapan itu sirna, mereka mencari alasan baru untuk melemahkan pemerintah Damaskus.

Sebenarnya, Uni Eropa diharapkan akan membuat perubahan tertentu mengenai krisis Suriah, tetapi perpanjangan sanksi mereka terhadap Damaskus menunjukkan bahwa para pejabat Eropa tetap bersikeras untuk menekan pemerintah Suriah.

Melanjutkan sanksi sama saja dengan mempertahankan sikap negatif Uni Eropa terhadap penyelesaian politik krisis Suriah. Padahal, krisis ini sendiri diciptakan oleh Amerika serta beberapa negara Eropa dan Arab dengan menyediakan dukungan dana dan senjata kepada teroris.

Perancis dan Inggris sejak tahun 2011, telah memfokuskan upaya mereka untuk membantu kelompok-kelompok teroris bersenjata di Suriah. Langkah ini untuk mendukung tujuan koalisi Barat-Arab yang ingin menumbangkan pemerintah Suriah.

Misi besar mereka adalah mematahkan poros perlawanan di Timur Tengah yaitu Suriah sehingga dengan jatuhnya Damaskus, dapat memutuskan mata rantai perlawanan di kawasan. Namun, peluncuran perang sipil ini belum membawa hasil apapun.

Menurut pengamat politik Swedia, Aron Lund, secara strategis Bashar al-Assad telah mampu mengalahkan musuh yang menuntut penggulingannya.

Saat ini posisi kelompok teroris benar-benar sudah terdesak dan pemerintah Suriah bersama sekutunya; Rusia, Iran dan Hizbullah Lebanon, ingin menyempurnakan kemenangannya di bagian lain Suriah. Perpanjangan sanksi Uni Eropa tentu saja tidak akan merusak tekad Damaskus. (RM)

Tags

Mei 29, 2018 16:24 Asia/Jakarta
Komentar