Sejumlah tema yang diulas dalam acara Amerika Tinjauan dari Dalam kali ini adalah Pakar Hukum AS Serukan Pemakzulan Trump, Petinggi Senat AS Protes Retorika Anti-Iran Donald Trump, Senator AS: Tak Ada Negara yang Dukung Sanksi Iran, Hakim AS Perintahkan Penyelidikan Kondisi Anak Imigran Ilegal.

Gelombang seruan pemakzulan Donald Trump sejak ia dilantik sebagai Presiden Amerika 1,5 tahun yang lalu hingga kini terus mengalir deras dan memenuhi halaman depan surat kabar dan laporan televisi di dalam dan luar negeri AS.

Pakar hukum konstitusi AS, Profesor Laurence Tribe mengatakan sudah tiba saatnya Kongres AS melancarkan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Trump.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat

Ketika Trump memecat Direktur Dinas Penyidikan Federal Amerika (FBI), James Comey tahun lalu, Professor Tribe mengatakan Trump telah melakukan apa yang disebutnya sebagai tindakan menghalangi penyelidikan demi keadilan.

Menurut pakar hukum tata negara AS ini, tindakan Trump tersebut termasuk kategori kejahatan besar dan kejahatan ringan yang bisa digunakan sebagai alasan pemakzulan, seperti yang disebutkan dalam UUD AS.

Tribe menjelaskan bahwa impeachment atau pemakzulan adalah suatu proses luar biasa yang diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, proses pemakzulan seperti itu tidak boleh dilakukan semena-mena, seperti mengembalikan barang yang dibeli di toko hanya karena kita tidak puas akan kualitas barang itu.

Ditegaskannya, pemakzulan hanya bisa dilakukan apabila ada konsensus luas antara kedua partai yang berkuasa, yang mengatakan tidak bisa menunggu hasil pemilihan presiden berikutnya. Itu hanya bisa terjadi apabila presiden melakukan pengkhianatan, penyuapan atau kejahatan besar dan kecil lainnya. Kalau dua pertiga anggota Senat yang jumlahnya 100 orang itu sepakat, barulah presiden bisa dimakzulkan.

Sebelumnya, Seorang politisi Partai Demokrat menyerukan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seruan ini muncul setelah Trump memecat Direktur FBI yang menyeret Rusia. Berbicara di hadapan anggota Kongres di Capitol Hill, Washington DC, Raymond Eugene Green pada Rabu (17/5) menegaskan bahwa Trump harus segera digulingkan.

Wawancara:

Pemakzulan Presiden AS dengan alasan telah menghambat keadilan. Presiden yang memecat Direktur FBI, yang telah menyelidiki presiden atas hubungannya dengan campur tangan Rusia dalam pemilu presiden yang dimenangkannya.

Pemimpin minoritas Partai Demokrat di Senat Amerika Serikat memprotes retorika terbaru Presiden Donald Trump yang mengancam Iran. Associated Press (25/7) melaporkan, Pemimpin minoritas Demokrat di Senat Amerika, Chuck Schumer mengatakan, pesan Twitter Donald Trump terkait Iran menunjukkan bahwa ia putus asa karena gagal mengalihkan opini publik AS dari masalah-masalah yang dibicarakan dengan Presiden Rusia. Schumer menambahkan, saat Trump berhadapan dengan banyak masalah, maka ia akan membuat perang dan kekacauan di tempat lain.

Pemimpin minoritas Demokrat di Senat Amerika, Chuck Schumer

Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Amerika, Senator Bob Corker juga memprotes ancaman Trump terhadap Iran dan menuturkan, Trump tidak berpikir bahwa penggunaan Twitter untuk menyampaikan masalah-masalah kebijakan luar negeri yang besar, tidak tepat. Dalam pesan Twitternya, Trump membalas statemen Presiden Iran, Hassan Rouhani dengan ancaman.

Salah seorang anggota Senat Amerika Serikat mengatakan, pemerintahan Presiden Donald Trump dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat mengakui, hingga kini tidak ada satu negarapun yang mendukung sanksi Washington terhadap Iran. Senator Chris Murphy menuturkan, Donald Trump sampai sekarang belum berhasil meraih dukungan satu negarapun terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada Iran.

Sebelumnya, Gedung Putih pada 8 Mei 2018 mengumumkan keluar dari kesepakatan nuklir, JCPOA dan dalam kerangka sanksi baru, mengaku akan menekan ekspor minyak Iran hingga ke titik terendah mulai tanggal 4 November 2018 mendatang.

Murphy menjelaskan, alasan satu-satunya Washington keluar dari JCPOA adalah penerapan sanksi lebih ketat terhadap Iran agar negara itu mau menerima kesepakatan yang dianggap lebih baik menurut Trump.Tapi faktanya  hingga kini tidak ada satu negarapun yang setuju dengan penerapan sanksi baru Gedung Putih terhadap Iran.

Washington meminta negara-negara dunia untuk menekan impor minyak Iran hingga ke titik terendah sebagai bagian dari sanksi ekonomi terhadap Tehran, namun sebagian besar negara dunia menolak permintaan Amerika Serikat itu.

Pemerintah AS, Kamis (26/7) mengakui bahwa ratusan orang tua dan anak yang dipisahkan di perbatasan AS-Meksiko, belum dipersatukan lagi, meski batas waktu yang diperintahkan pengadilan untuk menyatukan mereka sudah melewati batas.

Anak imigran Meksiko

Seorang hakim federal di California menyatakan akan menunjuk pemantau independen untuk mempelajari kondisi anak-anak imigran di fasilitas perbatasan Amerika di Texas setelah laporan menyebutkan kondisi yang buruk.

Hakim Dolly Gee di Los Angeles mengungkapkan adanya ketidaksesuaian penilaian kondisi mereka antara pemantau pemerintah Amerika dan orang tua imigran, dan menyerukan sikap obyektif dalam menyikapi masalah tersebut. Di antara keluhan dari anak-anak imigran dan orangtua mereka termasuk makanan yang basi, air yang tidak mencukupi, dan udara yang dingin.

Pemerintah AS meminta pengadilan memberikan lebih banyak waktu dalam usaha mempertemukan kembali anak-anak imigran dengan para orang tuanya. Mereka dipisahkan paksa setelah melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal, sesuai kebijakan imigrasi tanpa toleransi pemerintahan Trump. Tindakan tersebut dikecam masyarakat internasional, termasuk mitra AS, kelompok advokasi HAM, dan Paus Fransiskus.

Sebelumnya, American Civil Liberties Union (ACLU) mengatakan pemerintah Amerika tidak mungkin mampu menyatukan kembali semua anak imigran di bawah usia lima tahun, yang secara paksa dipisahkan dari keluarga mereka di perbatasan Amerika-Meksiko hari Selasa (10/7) sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pengadilan.

Gugatan ACLU 26 Juni lalu memenangkan perintah pendahuluan yang menghasilkan keputusan pengadilan untuk menyatukan lagi anak-anak dibawah usia lima tahun pada 10 Juli dan semua keluarga pada 26 Juli.

Jul 31, 2018 14:47 Asia/Jakarta
Komentar