Sejumlah tema yang dibahas dalam edisi Dinamika Asia Tenggara 6 Agustus 2018; Indonesia Bubarkan dan Larang JAD. Sidang Tingkat Menlu ASEAN digelar di Singapura. Israel Gagal Pulihkan Hubungan dengan Negara Asia Tenggara. ASEAN Tolak Perang Dingin Baru di Kawasan Asia-Pasifik. Partai Rakyat Kamboja Memenangi Pemilu Legislatif.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh hakim Aris Bawono Langgeng dalam vonisnya pada Selasa menyatakan Jamaah Anshor Daulah (JAD) sebagai organisasi terlarang yang harus dibubarkan karena melanggar Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme.

 

Dalam bagian pertimbangan, majelis hakim menyatakan sependapat dengan tim penuntut umum bahwa aksi teror yang dilakukan sejumlah anggota JAD terkait dengan organisasi itu. Jaksa sebelumnya menuntut majelis hakim membekukan korporasi atau organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau Daesh, dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

 

Pada Jumat lalu, kuasa hukum JAD Asludin Hatjani menyampaikan nota pembelaan Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomarudin bin M. Ali, yang antara lain menyatakan bahwa aksi-aksi teror yang disebut tim jaksa dalam dakwaan tidak terkait langsung dengan JAD.

 

Kuasa hukum JAD membantah semua dakwaan jaksa dan meminta organisasi itu dibebaskan dari segala tuntutan. Namun jaksa menolak nota pembelaan terdakwa. Jaksa menilai JAD sebagai organisasi yang membahayakan masyarakat banyak dan meminta hakim melarangnya.

Suasana Sidang Pembubaran JAD di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

 

JAD, yang merupakan organisasi bukan berbadan hukum, diduga terkait dengan serangan teror seperti ledakan bom di kawasan Thamrin di Jakarta, ledakan di Bandung, ledakan bom Molotov di Samarinda, serangan di Mako Brimob Depok, dan aksi bom bunuh diri di Surabaya.

 

Majelis hakim memutus pembekuan JAD dan membayar denda sebesar Rp 5 juta. Hakim menyatakan JAD sebagai korporasi yang mewadahi aksi terorisme. JAD dijerat dalam Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003.

 

Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-51 digelar di Singapura mulai tanggal 31 Juli – 4 Agustus 2018. Menurut berbagai laporan, para menlu 10 negara anggota ASEAN bersama menlu negara pengamat termasuk Iran membahas transformasi penting regional dan isu-isu global. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif bertolak ke Singapura untuk berpartisipasi di sidang tersebut.

 

Atas undangan pemerintah Singapura, Menlu Mohammad Javad Zarif bertolak ke Singapura untuk menghadiri sidang ke 51 menlu ASEAN. Tujuan utama lawatan ini adalah menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAC) dengan ASEAN, mengingat posisi penting organisasi ini dan kerja sama dengan anggota ASEAN.....

 

Babak sebelumnya sidang ini digelar di Manila, Filipina. Salah satu ide pembentukan ASEAN adalah tidak adanya kecenderungan negara anggota terhadap ideologi Komunis. Sementara itu, Amerika menilai Komunisme sebagai ancaman.

 

Dengan demikian Amerika melalui dukungan penuhnya terhadap ASEAN berupaya mencegah masuknya ideologi Komunis ke wilayah Asia Tenggara. Pasca era perang dingin dan seiring dengan munculnya kondisi baru yang semakin solid, ASEAN menghadapi beragam kesulitan dan kendala dengan Amerika serta dihadapkan pada dua jalan.

Sidang Tingkat Menlu ASEAN di Singapura

 

Dari satu sisi, interaksi dengan Amerika Serikat dan dari sisi lain munculnya mitra kuat seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan. Dengan demikian ASEAN berusaya membentuk interaksi dengan beragam opsi sehingga mampu mempertahankan independensi politiknya.

 

ASEAN sejak dibentuk tahun 1967 hingga kini menghadapi berbagai kendala. Di antara kendala tersebut adalah kemunculan dan maraknya terorisme dalam berbagai bentuknya serta aksi teror di berbagai negara anggota sehingga ASEAN kesulitan meraih tujuannya. Kini ASEAN pun masih menghadapi berbagai kendala dan pertamuan kali ini juga digelar untuk menggalang keamanan kolektif.

 

Presiden Organisasi Budaya Palestina-Malaysia, PCOM mengabarkan kegagalan upaya rezim Zionis Israel untuk memulihkan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara. IRNA (28/7) melaporkan, Presiden PCOM, Muslim Imran mengatakan, tingginya tingkat kesadaran warga negara dunia termasuk negara-negara Asia Tenggara tentang isu Palestina, telah menggagalkan upaya pejabat Israel untuk memulihkan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara.

 

Ia menambahkan, upaya yang dilakukan pejabat Israel untuk menormalisasi hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dilakukan dengan tujuan agar negara-negara itu menyetujui tindakan-tindakan anti-kemanusiaan Israel.

Menurut Imran, meski Israel, dikarenakan perlawanan Muslimin, sampai sekarang tidak berhasil meraih tujuannya, namun rezim ini berusaha memulihkan hubungannya dengan beberapa negara Asia lewat bidang ekonomi dan budaya.

 

"Masyarakat di seluruh negara Asia Tenggara, tanpa memperhatikan perbedaan ras dan keyakinan, selalu menunjukkan solidaritasnya kepada rakyat Palestina," pungkas Imran.

 

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan mengatakan ASEAN tidak akan membiarkan pecahnya sebuah Perang Dingin baru di Asia. Seperti dilansir Sputniknews, Vivian dalam konferensi pers setelah penutupan pertemuan para menlu ASEAN, Sabtu (4/8/2018) menambahkan, ASEAN tidak akan membiarkan pecahnya sebuah Perang Dingin baru antara adidaya di kawasan Asia-Pasifik.

 

Mengacu pada kemampuan militer Amerika Serikat dan Cina serta kehadiran mereka di Asia-Pasifik, menlu Singapura menuturkan ASEAN akan melakukan segala upaya untuk mencegah Perang Dingin baru di kawasan ini.

 

"ASEAN memainkan peran penting di kawasan ini dengan mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai bersama di antara para anggotanya," ujarnya. "Singapura telah menyampaikan keprihatinannya kepada AS dan Cina tentang ketegangan perdagangan yang meningkat antara kedua kekuatan itu," kata Vivian.

 

Negara-negara anggota ASEAN menyatakan kekhawatiran atas dampak buruk perang dagang antara AS dan Cina. Kekhawatiran tentang dampak perang dagang dan kebijakan proteksionisme adalah salah satu isu yang dibahas oleh para menlu ASEAN selama pertemuan mereka di Singapura.

Pemilu di Kamboja

 

Partai Rakyat Kamboja (CPP) menyebut dirinya pemenang pemilu parlemen di negara ini. Menurut laporan Tasnimnews, Sok Eysan, Jurubicara Partai Rakyat Kamboja menyatakan, partai ini berhasil meraih 114 kursi di parlemen dari 125 kursi yang diperebutkan. Ia juga mengatakan, dua partai lain; Funcinpec dan Partai Demokrat Kamboja secara berturut-turut meraih lima dan enam kursi.

 

Komisi Nasional Pemilu Kamboja mengumumkan lebih dari 82 persen dari warga yang mendaftar untuk memilih telah menggunakan hak pilihnya Ahad kemarin (29/7). Sam Rainsy, mantan Ketua Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang saat ini diasingkan menyatakan bahwa kemenangan Hun Sen dalam pemilu ini merupakan kemenangan "kosong dan sia-sia".

 

Menyusul kemenangan partai Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja dalam pemilu legislatif negara ini, kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia menyatakan bahwa pemilu ini tidak bebas dan adil, sementara para pemilih telah ditakut-takuti, bahkan tidak ada pesaing penting dalam pemilu ini untuk menghadapi Hun Sen. Hun Sen hingga kini telah berkuasa selama 20 tahun sebagai Perdana Menteri Kamboja.

 

Tags

Aug 06, 2018 19:17 Asia/Jakarta
Komentar