Sejumlah tema yang diulas dalam acara Amerika Tinjauan dari Dalam kali ini adalah Trump Tandatangani Perintah Eksekutif Penerapan Sanksi Iran, AS Jatuhkan Sanksi Baru kepada Rusia, AS Targetkan Bentuk Pasukan Antariksa Tahun 2020, Pakar Intelijen AS Sebut Bukti Tuduhan Israel atas Iran, Fiktif, Perempuan Muslim Pertama Anggota Kongres Kecam Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif tentang pengembalian sanksi nuklir Iran satu hari sebelum menerapkan tahap pertama sanksi itu. Seperti dikutip media Farsnews, Gedung Putih dalam sebuah pernyataan hari Senin (6/8/2018) menyatakan sanksi industri otomotif, perdagangan emas dan logam mulia serta sanksi terkait dengan rial Iran akan mulai berlaku pada Selasa, 7 Agustus.

Semua sanksi yang terkait dengan nuklir akan berlaku efektif 5 November 2018. Ini termasuk sanksi yang menargetkan sektor energi Iran, termasuk transaksi yang terkait dengan minyak, serta transaksi oleh lembaga keuangan asing dengan Bank Sentral Iran. Dalam pernyataannya, Trump mengancam bahwa individu atau entitas yang tidak mengurangi kegiatan mereka dengan Iran, akan menerima apa yang disebutnya "konsekuensi berat."

Presiden AS telah berusaha mendorong perusahaan-perusahaan Eropa untuk meninggalkan Iran, namun Uni Eropa pada hari yang sama mengumumkan bahwa mereka akan melindungi kegiatan perusahaan Eropa dari sanksi sepihak AS dengan melaksanakan Undang-Undang Pemblokiran (Blocking Statute).

UU ini bertujuan untuk melindungi perusahaan Eropa dari dampak sanksi ekstra-teritorial oleh negara ketiga. Aturan ini akan memungkinkan perusahaan Eropa untuk menutupi kerugian akibat sanksi sepihak AS dan menuntut ganti rugi. Pemerintah Cina juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengikuti sanksi minyak AS dan akan melanjutkan pembelian minyak dari Iran.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat

File suara:....

"...Poin penting strategi kami adalah menggalang represi paling keras baik ekonomi maupun politik. Babak pertama sanksi akan diterapkan pada 4 Agusus. Sanksi ini akan mencakup sektor otomotif, emas dan pasar vital lainnya. Sementara sanksi berikutnya akan diterapkan pada 6 November. Sanksi ini akan mencakup sektor gas dan minyak serta transaksi dengan Republik Islam Iran termasuk Bank Sentral negara ini..."

Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Sanksi dijatuhkan karena AS menyakini Moskow telah menggunakan racun saraf untuk menyerang bekas mata-mata Rusia beserta putrinya di Inggris.

Pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Deplu telah memberi tahu Kremlin soal sanksi tersebut pada Rabu (7/8). Sergei Skripal, mantan kolonel pada dinas intelijen militer Rusia, GRU, dan putrinya, yang berusia 33 tahun, Yulia, ditemukan dalam keadaan tidak sadar di kota Inggris selatan, Salisbury, pada Maret. Mereka terkapar setelah cairan mengandung zat saraf jenis Novichok melekat di pintu depan rumah mereka.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, mengatakan Deplu berkeyakinan bahwa Rusia menggunakan senjata kimia atau hayati, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Rusia juga diyakini telah menggunakan senjata kimia atau biologis terhadap warga negaranya sendiri. Sanksi AS akan diterapkan pada barang-barang keamanan nasional yang sensitif. Pejabat tersebut mengutip Undang-undang 1991 soal Penghapusan Senjata dan Peperangan Kimia dan Hayati.

Sementara itu, Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev memperingatkan Amerika bahwa eskalasi sanksi Washington terhadap negaranya sama halnya dengan pengumuman perang. Menurut laporan Sputnik, Medvedev Jumat (10/8) di Kamchatka memperingatkan Amerika, sanksi yang diputuskan Washington pada bulan Agustus 2018 terkait pembunuhan seorang mantan spionase, terhadap Moskow sama halnya dengan perang dagang terhadap Rusia.

Tak hanya Medvedev, Menteri Luar Negeri Rusia dalam percakapan telepon dengan timpalannya dari Amerika Serikat juga mengecam keras penerapan sanksi baru Washington terhadap Moskow. Menurut laporan televisi al-Mayadeen, Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia hari Jumat (10/8) dalam percakapan telepon dengan Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa Moskow menolak tegas sanksi baru Amerika terhadap Rusia.

Sanksi terhadap Rusia

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence membahas rencana AS membentuk Pasukan Antariksa. Presiden AS Donald Trump bahkan disebut memberikan target tahun 2020 mendatang untuk Pasukan Antariksa itu terbentuk.

Seperti dilansir Reuters dan kantor berita Turki, Anadolu Agency, Jumat (10/8/2018), Wapres Pence menyebut Pasukan Antariksa atau US Space Force ini sebagai 'gagasan yang momentumnya telah datang'. Pada Juni lalu, Trump pertama kali mengumumkan rencana membentuk Pasukan Antariksa.

"Amerika akan selalu menjaga perdamaian di luar angkasa, sama seperti di Bumi. Tapi sejarah membuktikan bahwa perdamaian hanya datang melalui kekuatan, dan di luar angkasa, Pasukan Antariksa Amerika Serikat akan menjadi kekuatan itu dalam beberapa tahun mendatang," tegas Pence saat memberi pernyataan di markas Pentagon atau Departemen Pertahanan AS.

Ditambahkan Pence bahwa Kongres AS harus mengambil tindakan untuk membentuk dan mendanainya. Dibutuhkan persetujuan Kongres AS untuk mewujudkan rencana dan target yang ditetapkan Trump itu.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence

Diperkirakan pembahasan soal rencana ini akan terpecah di Kongres AS, dengan beberapa pihak menyebut pembentukan Pasukan Antariksa tidak perlu dan hanya memakan banyak anggaran. Senator Partai Demokrat, Brian Schatz, menyebut Pasukan Antariksa merupakan 'gagasan bodoh'.

19 tokoh terkemuka di dunia intelijen Amerika Serikat memperingatkan bahwa data-data yang digunakan rezim Zionis Israel untuk menuduh Iran, adalah data-data dan bukti fiktif. Situs berita Consortiumnews (6/8) melaporkan, 19 orang mantan pejabat departemen luar negeri, dinas intelijen pusat, CIA dan Agen Keamanan Nasional Amerika, NSA dalam suratnya kepada Presiden Donald Trump mengatakan, Tel Aviv sedang berusaha memprovokasi Amerika untuk menyerang Iran dengan menggunakan informasi bohong.

Para pakar intelijen itu mengingatkan data-data yang diterima pemerintah George W. Bush tentang keberadaan senjata pemusnah massal di Irak dan menyebut data yang diklaim Israel terkait program nuklir Iran, juga serupa itu.

Para penandatangan surat untuk Trump yang disebut Consortiumnews sebagai "para veteran pakar intelijen" itu memperingatkan, Benjamin Netanyahu sedang mempermainkan anda tentang Iran.

Mereka juga menyinggung aksi panggung Netanyahu yang menunjukkan bukti "senjata nuklir" Iran dan menuturkan, PM Israel saat itu menggunakan dokumen yang di dalamnya terdapat data-data rekayasa, dan mendaur ulang informasi.

Di antara penandatangan surat itu adalah mantan direktur teknis NSA, William Binney dan mantan anggota CIA, Kathleen Christenson untuk urusan Timur Tengah.

Perempuan Muslim pertama yang dipastikan akan menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, mengecam kebijakan-kebijakan diskriminatif dan rasis Presiden Donald Trump.

Rashida Tlaib

Kantor berita Anadolu Turki melaporkan, Rashida Tlaib, perempuan Muslim Amerika keturunan Palestina, Selasa (7/8) dipastikan akan menjadi perempuan Muslim pertama di Kongres setelah ia memenangkan pemilu pendahuluan Partai Demokrat pada Selasa (7/8) dan tidak ada kandidat dari Partai Republik atau partai lain yang menantangnya.

Rashida yang maju dari Partai Demokrat itu mengatakan, kita harus melawan kebijakan-kebijakan diskriminatif Donald Trump. Setahun selepas diluncurkannya gerakan Me Too yang menyatakan ketidakpercayaan kepada Trump, kaum perempuan yang terjun dalam persaingan memperebutkan kursi di Kongres Amerika, November 2018 mendatang, jumlahnya sungguh di luar dugaan.

Rashida berhasil meraih 33,6 suara dan memenangkan pemilu pendahuluan itu karena dukungan akar rumput yang cukup kuat. Mengingat Partai Republik tidak punya calon di wilayah 13 Michigan, maka otomatis Rashida Tlaib dipastikan akan merebut kursi Kongres pada pemilu 6 November 2018 nanti.

Kursi daerah pemilihan 13 Michigan sejak tahun 1965 selalu diduduki oleh John Conyers dari Demokrat, namun pada Desember 2017 ia mengundurkan diri karena dituduh terlibat kasus pelecehan seksual.

Tags

Aug 14, 2018 04:10 Asia/Jakarta
Komentar