• Tahap pertama penerapan kembali sanksi AS terhadap Iran telah dimulai pada 7 Agustus lalu.
    Tahap pertama penerapan kembali sanksi AS terhadap Iran telah dimulai pada 7 Agustus lalu.

Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran sebagai tanggapan atas permintaan Amerika Serikat agar London bergabung bersama Washington dalam kebijakan sanksi.

Seperti dilansir surat kabar Izvestia, Rusia, Kemenlu Inggris dalam sebuah pernyataan untuk menanggapi permintaan AS, menekankan komitmen London terhadap kesepakatan nuklir dan menyebut perjanjian itu sangat penting untuk menjaga stabilitas regional.

Dubes AS di London, Woody Johnson baru-baru ini meminta pemerintah Inggris untuk meninggalkan kesepakatan nuklir dan menggunakan pengaruhnya untuk menerapkan tekanan pada Tehran.

AS berulang kali mendesak Inggris agar bergabung dengan mereka dalam menjatuhkan sanksi atas Iran, dan memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan Inggris yang terus berdagang dengan Iran, akan menghadapi hukuman dari Washington. Peringatan serupa juga telah dilayangkan kepada negara-negara lain.

Meski ada penentangan dari sebagian besar negara dunia, AS sejalan dengan kebijakan agresifnya sedang meluncurkan perang psikologis sehingga pemerintah dan perusahaan internasional – yang berada di bawah ancaman – bersedia mengikuti sanksi Washington terhadap Tehran.

PM Inggris Theresa May dan Presiden AS Donald Trump.

AS mengancam semua negara dunia agar mengambil bagian dalam sanksi terhadap Iran, jika tidak mereka akan dihukum. Akan tetapi Uni Eropa dan negara-negara lain termasuk Rusia, Cina, Turki, Pakistan dan India, menolak untuk mematuhi sanksi terhadap Iran, karena bertentangan dengan kepentingan nasional mereka.

Uni Eropa berusaha untuk mempertahankan kesepakatan nuklir, karena melihatnya sebagai pencapaian keamanan bagi mereka, dan sejauh ini telah mengambil langkah-langkah politik yang dapat diterima.

Bersamaan dengan penerapan kembali sanksi AS terhadap Iran, Uni Eropa telah memperbarui undang-undang pemblokiran untuk menghukum perusahaan-perusahaan Eropa yang berpartisipasi dalam sanksi ilegal itu.

Uni Eropa dan negara-negara lain berusaha untuk memastikan kepentingan nasionalnya, dan mempertahankan kesepakatan nuklir – sebagai sebuah prestasi penting di tingkat dunia – telah menjadi prioritas utama mereka, karena ini akan menguntungkan mereka secara ekonomi, politik, dan keamanan.

Uni Eropa ingin menegaskan penentangannya terhadap AS dengan merevisi undang-undang pemblokiran dan mempertahankan kesepakatan nuklir. Kepercayaan antara transatlantik telah melemah karena unilateralisme dan sikap AS yang mengabaikan kepentingan nasional negara-negara Eropa.

Peneliti senior di Center for a New American Security, Peter Harrell dalam sebuah artikel di situs Foreign Policy menulis, “AS akan mengalami kesulitan, karena tindakan negara itu bertentangan dengan kesepakatan internasional dan juga tidak memiliki landasan hukum untuk meyakinkan negara-negara lain memutuskan hubungan bisnis mereka dengan Iran.”

Penentangan sekutu terdekat AS terhadap sanksi Iran merupakan indikasi dari keterkucilan Washington, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam isu-isu internasional. Ini akan menjadi sebuah prestasi baru bagi Iran dan dunia, dan mereka dapat mendorong perubahan tatanan global dari sistem unipolar menuju multipolar. (RM)

Tags

Aug 17, 2018 13:31 Asia/Jakarta
Komentar