Sejumlah tema yang diulas dalam acara Amerika Tinjauan dari Dalam kali ini adalah AS Peringatkan Saudi tentang Banyaknya Korban Sipil di Yaman, Trump Ancam Tarik Amerika dari WTO, Koalisi Pimpinan AS Bunuh Ribuan Warga Sipil di Irak dan Suriah dan Trump akan Akhiri Bantuan AS untuk UNRWA

Departemen Pertahanan AS (Pentagon) mengakui tingginya kematian warga sipil selama serangan koalisi Arab pimpinan Arab Saudi ke Yaman. Menteri Pertahanan AS James Mattis dan Kepala Staf Komando Pusat Militer AS, Joseph Votel mengungkapkan kekhawatirannya atas serangan udara koalisi Saudi di Yaman yang menewaskan banyak warga sipil.

Pentagon mengaku telah mengeluarkan peringatan kepada Arab Saudi bahwa pihaknya akan mengurangi dukungan militer dan intelijen dalam serangan militer mereka di Yaman. Itu akan ditempuh jika Saudi tidak menunjukkan usaha untuk mengurangi jumlah kematian warga sipil.

Menteri Pertahanan AS James Mattis

Mattis semakin fokus pada situasi Yaman sejak serangan udara koalisi pimpinan Saudi mengenai sebuah bus sekolah di Yaman utara yang menewaskan 40 anak-anak. Menurut laporan CNN, senjata yang digunakan adalah bom MK-82 bermuatan 500 pound (227 kilogram) yang dibuat oleh Lockheed Martin, salah satu kontraktor pertahanan AS.

Setelah serangan itu, Mattis mengirim seorang jenderal AS untuk berbicara dengan Arab Saudi tentang apa yang terjadi dalam serangan tersebut. Selama kunjungannya, utusan tersebut menyampaikan pesan keprihatinan mengenai insiden korban sipil di Yaman.

Meski demikian, belum ada konfirmasi apakah Presiden Donald Trump yang memandang Saudi sebagai sekutu penting, akan menyetujui pengurangan dukungan tersebut. Namun beberapa pejabat AS juga berpendapat bahwa jika Washington menarik dukungannya, maka mereka hanya akan memiliki sedikit pengaruh untuk memaksa Saudi untuk lebih memperhatikan korban sipil.

AS saat ini memberikan dukungan pengisian bakan-bakar di udara bagi pesawat-pesawat Saudi dan sejumlah dukungan intelijen meski hal ini tidak pernah dijelaskan apakah AS memberikan bantuan membidik sasaran. Para pejabat AS telah lama mengklaim bahwa mereka berusaha memberi arahan kepada Saudi untuk meningkatkan proses dan prosedur koalisi guna membatasi jatuhnya korban penduduk sipil dalam serangan udara.

Presiden Donald Trump mengatakan akan menarik diri dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika tidak memperlakukan Amerika Serikat dengan lebih baik. "Jika mereka tidak berubah, saya akan mundur dari WTO," kata Trump pada hari Kamis (30/8/2018) dalam wawancara dengan Bloomberg News seperti dikutip kantor berita IRIB.

Trump mengatakan bulan lalu bahwa AS sangat dirugikan karena perlakuan buruk WTO selama bertahun-tahun, oleh karena itu mereka perlu mengubah caranya. Presiden AS saat ini sedang menjalankan kebijakan untuk meninggalkan lembaga dan kesepakatan internasional. Pemerintahan Trump sejauh ini telah keluar dari UNESCO, Perjanjian Iklim Paris dan kesepakatan nuklir Iran. Tindakan Trump yang tidak biasa dan keluar dari etika diplomatik ini telah membuat semua pihak terkejut.

Sementara itu, WTO telah meminta para anggota lain untuk tidak panik atas ancaman AS yang ingin meninggalkan organisasi itu. Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo mengatakan jika AS meninggalkan lembaga ini, maka langkah seperti itu akan menyebabkan kekacauan dan gangguan bagi perusahaan-perusahaan Amerika di seluruh dunia.

Azevedo menambahkan bahwa tidak perlu ada kepanikan atas ancaman Trump, komentar presiden AS pada Kamis lalu bukanlah hal baru dan pengulangan komentar sebelumnya mengenai WTO. Dia menjelaskan, banyak anggota WTO sekarang berbicara tentang perbaikan, yang merupakan perkembangan yang baik. Setiap orang yang ingin melihat perbaikan dalam WTO sangat menyambut untuk menyampaikan ide-ide mereka dan saran mereka untuk meningkatkan organisasi, duduk dengan anggota lain dan menyelesaikan pekerjaan.

WTO

Sementara itu, Kementerian Ekonomi Rusia memperingatkan bahwa pemerintah AS akan dirugikan jika negara itu keluar dari WTO. Kemenkeu Rusia dalam sebuah pernyataan menambahkan, "Langkah ini berarti masuk ke dalam "permainan tanpa aturan", padahal perekonomian Amerika sendiri akan dirugikan oleh permainan semacam ini."

Menurut Kemenkeu Rusia, AS adalah negara eksportir terbesar kedua di dunia dan tentunya ingin menjangkau pasar-pasar asing dalam situasi yang stabil. Jadi, hampir tidak mungkin perusahaan-perusahaan Amerika akan membiarkan Gedung Putih keluar dari WTO. Amerika terpaksa harus menandatangani kontrak bisnis dengan seluruh sekutu dagangnya termasuk Cina dan Uni Eropa.

Koalisi internasional anti-Daesh pimpinan AS dalam sebuah laporan pada hari Kamis (30/8/2018) menyatakan bahwa setidaknya 1.061 warga sipil dikonfirmasi tewas di Suriah dan Irak sebagai dampak dari serangan koalisi ini sejak tahun 2014. "Berdasarkan informasi yang tersedia, koalisi menilai setidaknya 1.061 warga sipil terbunuh dalam serangan mereka,” kata laporan itu.

Angka terbaru mencakup semua korban sipil dari awal kampanye pada Agustus 2014 hingga Juli 2018, sebuah periode di mana koalisi pimpinan AS melakukan total 29.920 pengeboman. Dalam beberapa tahun terakhir, AS berulang kali menyerang warga sipil di Irak dan Suriah dengan alasan memerangi terorisme.

Koalisi internasional ini dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dengan dalih memerangi terorisme di Irak dan Suriah. Kegiatan mereka di Suriah tidak memperoleh izin dari pemerintah Presiden Bashar al-Assad atau Dewan Keamanan PBB.

Kementerian Luar Negeri Suriah dalam sebuah surat kepada Sekjen PBB dan kepala Dewan Keamanan PBB menekankan bahwa koalisi ilegal hanya berhasil membunuh orang yang tidak bersalah dan menghancurkan infrastruktur negara. Para pejabat Damaskus berulang kali menyatakan bahwa serangan koalisi pimpinan AS di Suriah adalah ilegal. Menurut keterangan Kemenlu Suriah, tujuan koalisi agresor Amerika adalah melengkapi peran para teroris dalam menghancurkan Suriah dan memperpanjang perang dan krisis.

Pemerintahan Trump telah memutuskan untuk membatalkan semua pendanaan AS untuk Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), sebagai bagian dari kebijakan untuk memaksakan tekanan maksimum pada rakyat Palestina demi kepentingan rezim Zionis Israel.

UNRWA

Dalam pengumuman yang akan dibuat dalam beberapa pekan ke depan, Gedung Putih ingin menyatakan ketidaksetujuannya terhadap cara UNRWA membelanjakan dana pada pengungsi Palestina. Pemerintah AS juga ingin mengurangi jumlah orang Palestina yang diakusi sebagai pengungsi secara drastis.

Banyak pakar kebijakan dan keamanan luar negeri AS, termasuk di Israel mengatakan bahwa pemotongan anggaran UNRWA di tengah seruan kepulangan pengungsi, akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah buruk, terutama di Jalur Gaza.

Pemerintahan Trump telah mengumumkan aliran pemotongan bantuan untuk Palestina. Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pada Januari lalu bahwa mereka akan menahan 65 juta dolar dari cicilan bantuan senilai 125 juta dolar kepada UNRWA. Pekan lalu, Departemen Luar Negeri juga mengumumkan bahwa Washington telah membatalkan lebih dari 200 juta dolar dana untuk Otorita Ramallah.

Sementara itu, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudainah mengecam keputusan menghentikan bantuan untuk pengungsi Palestina. Dia menilai hal tersebut sebagai serangan mencolok terhadap rakyat Palestina dan pembangkangan pada resolusi PBB. Dia menegaskan baik AS maupun pihak lain tidak akan bisa membubarkan UNRWA. "Hukuman seperti itu tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Amerika tidak lagi memiliki peran di kawasan dan bahwa itu bukan bagian dari solusi," ujar Abu Rudainah.

Tags

Sep 04, 2018 17:09 Asia/Jakarta
Komentar