• Jamal Khashoggi dan Mohamed bin Salman
    Jamal Khashoggi dan Mohamed bin Salman

Kasus pembunuhan sadis terhadap jurnalis oposan rezim Al Saud, Jamal Khashoggi memicu reaksi luas dari berbagai kalangan di penjuru dunia, termasuk pejabat tinggi Eropa dan AS.

Banjir kecaman publik dunia terhadap pemerintah Arab Saudi atas kasus tewasnya Khashoggi yang dibunuh di konsulat negara ini di Istanbul, memaksa para pemimpin negara yang selama ini cenderung menutup mata terhadap berbagai kejahatan kemanusian yang dilakukan rezim Al Saud untuk menjaga jarak dan mengambil langkah interventifnya.

Kementerian keuangan AS hari Kamis (15/11) mengumumkan sanksi kepada 17 orang warga Arab Saudi sebagai reaksi pertama yang diambil AS terhadap kasus pembunuhan Khashoggi. Dari nama yang masuk terdapat penasehat kerajaan yang sudah dipecat, Saud Al Qahtani, Konsul Saudi di Istanbul, Mohammad Al Atibi, dan Maher Al-Mutrib, perwira intelejen yang dekat dengan putera mahkota Mohammed bin Salman.

Sebagian politisi AS sendiri, seperti Rand Paul mengkritik langkah pemerintahan Trump yang dinilai terlalu lunak menyikapi kasus pembunuhan Khashoggi. Senator partai Republik ini menilai keputusan kementerian keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap 17 orang warga Arab Saudi tersebut sebagai aksi sandiwara belaka.

Senator Rand Paul

Paul menyinggung nama orang-orang yang dijatuhi sanksi ini sebagian akan dihukum mati oleh rezim Al Saud. Oleh karena itu, sangat tidak signifikan jika AS hanya mereaksi masalah ini dengan menjatuhkan sanksi terhadap beberapa orang tersebut. Pasalnya, Riyadh tidak akan berani mengambil keputusan penting tanpa dukungan dari Washington, bahkan tanpa bantuan AS, Arab Saudi tidak akan bisa menerbangkan pesawatnya.

"Rezim despotik seperti Arab Saudi tidak akan mengambil keputusan tanpa koordinasi dengan putera mahkota. Ia kemungkinan besar mengetahui pembunuhan Khashoggi dan bertanggung jawab mengarahkannya," ujar Rand Paul.

Senator AS ini menyinggung contoh lain dari ketidakseriusan AS dalam penegakkan hak asasi manusia. Paul hari Kamis (15/11) menyatakan kecewa menyikapi tidak disahkannya aturan larangan penjualan senjata kepada Bahrain sebagai salah satu sekutu utama Arab Saudi dalam agresi militer ke Yaman. Pada pemungutan suara di Senat AS hari Kamis, RUU tersebut ditolak 77 suara dan didukung hanya 21 suara. Tujuan Paul menggulirkan masalah ini untuk menghentikan penjualan senjata AS ke Arab Saudi dan sekutunya yang dipergunakan untuk membantai orang-orang yang tidak bersalah, terutama di Yaman.

Sebelumnya juga dilakukan upaya di DPR AS untuk menghentikan dukungan pemerintah AS terhadap Arab Saudi tapi membentur dinding, karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggotanya. Fakta ini menunjukkan bahwa AS tidak akan bersedia untuk melepaskan dukungannya terhadap rezim Al Saud. Sebab Trump memandang Riyadh sebagai sapi yang bisa diperah susunya.

Selain kepentingan ekonomi, masalah politik juag menjadi faktor utamannya. Wakil khusus kementerian luar negeri AS urusan Suriah, James Jeffrey secara terbuka mengatakan, Washington tidak memiliki mitra yang lebih baik dari Arab Saudi dalam menghadapi Iran.

Oleh karena itu kepentingan ekonomi dan politik lebih utama bagi AS dari masalah penegakkan HAM, sebagaimana yang digembar-gemborkan negara yang mengaku sebagai kampiun demokrasi ini. Sikap ini juga terlihat dari keputusan yang diambil Washington dalam menyikapi kasus pembunuhan Khashoggi. Putera Mahkota Arab Saudi, Mohamed bin Salman begitu yakin Gedung Putih tidak akan mengambil keputusan yang merugikan dirinya. Seperti ditegaskan Penasehat Keamanan AS, John Bolton, Putera Mahkota Arab Saudi tidak terlibat dalam kasus tewasnya Khashoggi. Drama AS ini sudah terlihat alurnya dari awal.(PH) 

 

     

 

    

 

Nov 16, 2018 18:22 Asia/Jakarta
Komentar