Persyaratan penting para kandidat pilpres Iran dan prinsip-prinsip permanen Republik Islam antara lain: warga negara Republik Islam Iran, mukmin, meyakini prinsip Republik Islam Iran, bermazhab resmi negara dan memiliki catatan kinerja baik, serta beramanan dan bertakwa. 177 pasal Undang-Undang Dasar Iran juga telah menetapkan kerangka pemerintah Republik Islam dan politik permanennya.

Dalam hal ini, Hossein Kashanipour, seorang analis masalah politik mengatakan, "Melalui revolusi yang dihasilkan oleh darah ribuan syuhada, bangsa Iran mampu menumbangkan despotisme dan menetapkan haknya untuk menentukan. Kemunculan hak menentukan hak untuk memilih nasib dalam pemilu pun termanifestasi di mana Rahbar menekankan bahwa pemilu harus disyukuri. Pensyukuran itu mencakup semua pihak, baik yang memilih atau yang dipilih. Pensyukuran itu juga bukan berarti kita mengucapkan syukur atas nikmat ini saja."

"Setiap orang dalam posisinya harus melaksanakan bersikap dengan benar yakni ketika ketika saya diberi kekuatan untuk memilih, maka saya akan berusaha untuk sangat teliti dalam menentukan pilihan sehingga saya mampu menentukan masa depan ayng baik bari negara. Mereka yang ingin terpilih, jika mampu harus melaksanakan apa yang telah disampaikannya dan mengupayakan kebaikan masyarakat. Ketika itu dia harus tampil dan dia harus tahu bahwa dia sedang berjuang untuk mempertahankan sebuah mutiara sangat berarti dari darah ribuan syuhada."

Salah satu masalah penting yang diperhatikan adalah bahwa kita melalui pemilihan kita, sedang mempertahankan seluruh prinsip utama dan fundamental kehormatan, kebebasan, keamanan, masa depan, pemerintahan dan keyakinan kita sendiri. Mereka yang memilih dan yang dipilih harus memahami prinsip-prinsip tersebut di mana itu semua merupakan pondasi independensi negara. Tidak mengekor kaum imperialisme berarti menjaga kehormatan, kebebasan dan mempersiapkan kemajuan negara dengan kemampuan kita sendiri. Dalam hubungan dengan masyarakat dunia kita juga harus memiliki prinsip-prinsip revolusi yang harus tetap kita jaga."

Pada pasal pertama UUD Iran telah disebutkan struktur global prinsip permanen Republik Islam Iran. Selain prinsip tersebut, pada prinsip-prinsip lain UUD juga telah dijelaskan secara terperinci haluan Republik Islam Iran di sektor politik, ekonomi, militer, budaya, agama dan sosial.

Sesuai butir 16 pasal ketiga UUD Iran, penyusunan politik luar negeri Republik Islam Iran harus berdasarkan parameter Islam, komitmen persaudaraan dengan semua umat Muslim dan dukungan langsung terhadap kaum papa dunia.

Pada pasa kedua UUD Iran disebutkan penolakan terhadap segala bentuk kezaliman, imperialisme, kepatuhan di hadapan penjajahan, serta dijelaskan berbagai soal keadilan, independensi politik, ekonomi, sosial, budaya dan persatuan nasional.

Pada pasal 15 UUD dipaparkan bahwa politik luar negeri Republik Islam Iran berdiri di atas prinsip penafian segala bentuk imperialisme dan kepatuhan di hadapan penjajahan, penjagaan independensi multidimensional, keutuhan kedaulatan negara, pertahanan hak-hak seluruh umat Islam dan tidak adanya komitmen di hadapan kekuatan penjajah serta hubungan damai dengan pemerintah yang tidak memerangi.

Perhatian terhadap beberapa prinsip tersebut dalam UUD, merupakan harapan bagi para terhadap para kandidat pilpres di Iran. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa para kandidat pilpres harus menyusun program kebijakannya sesuai UUD Iran serta berdasarkan pada kepentingan nasional dan dunia Islam.

Terkait hal ini, Kashanipour mengatakan, "Mengingat musuh kita andalannya adalah ekonomi dan mereka ingin melumpuhkan negara kita melalui ekonomi, di mana kita jika menghadapi masalah ekonomi, maka seluruh pilar masyarakat juga akan menghadapi masalah, maka ini harus kita jadikan prioritas dan ekonomi muqawama adalah poin sangat penting di mana kita ingin membangun sebuah perekonomian yang tidak rentan dan dari sisi ekonomi masyarakat yang kokoh ini, menjadi landasan kesejahteraan untuk masyarakat. Ini harus kita jadikan prioritas. Dan bahwa ketakutan di hadapan musuh sebagai faktor kesengsaraan. Akan tetapi hampir 40 tahun setelah kemenangan Revolusi Islam, kami berdiri memperjuangkan nilai-nilai kami, dan berhasil mencapai kemajuan di semua bidang. Itu semua karena bangsa ini adalah bangsa pejuang. Adapun terkait masalah pemilu dan berbagai isu lainnya, semuanya adalah sebuah struktur."

Penjelasan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei, pada Selasa 25 April 2017 dalam pertemuan dengan para pejabat tinggi negara dan para duta besar negara-negara Islam terkait pilpres ke-12 Iran, juga merupakan konklusi dari UUD Iran. Rahbar pada kesempatan itu mengatakan, "Dengan kehadiran pada pemilu mendatang, rakyat [Iran] akan membuat musuh putus asa; selain itu, penting bagi para kandidat yang terhormat untuk tidak melempar pandangan mereka ke pihak di luar perbatasan dalam menjanjikan kemajuan negara dan penyelesaian berbagai masalah.

Sebagaimana prinsip permanen Republik Islam Iran dalam undang-undang dasar disebutkan bahwa Iran adalah sebuah negara independen dan pendukung kaum tertindas di dunia. Iran selalu mempertimbangkan masalah politik, ekonomi, militer, sosial dan budaya, berdasarkan parameter Islam dan kepentingannya. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Republik Islam tidak wajib mengambil ijin dari pihak asing manapun.

Meningat prinsip tersebut, para kandidat pilpres Iran bertanggungjawab melaksanakan prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam UUD Iran dan ini merupakan harapan rakyat dan pemilih. Program para kandidat ayng telah lolos seleksk kelayakan pada pilpres periode ke-12 Iran juga harus seeusi dengan prinsip tersebut dan dalam kerangka yang jelas di kancah politik dalam negeri, kebijakan luar negeri, ekonomi dan militer.

Seorang presiden memiliki peran penting dalam menjamin kepentingan Republik Islam Iran dan dengan partisipasinay di setiap tempat, da akan menjelaskan politik luar negeri Republik Islam Iran dengan semangat revolusioner di berbagai dimensi. Independensi dan anti-imperialisme merupakan dua pokok penting dalam prinsip permanen Republik Islam Iran, di mana seluruh program Iran disusun berdasarkan dua poin tersebut. Oleh karena itu, kampanye dan pidato para kandidat juga harus berdasarkan prinsip itu. Penekanan atas semangat independensi dan anti-imperialisme mengubah Iran menjadi pemain paling berpengaruh regional serta menjadi teladan

Dalam hal ini, Rahbar mengatakan, "Jika kita tersesat dari jalan Imam [Khomeini ra] atau secara disengaja meninggalkannya, maka bansa Iran akan menerima tamparan." Semua pihak harus mengetahui bahwa kerakusan tanpa batas kaum imperialisme global sedang mengincar Republik Islam, sebuah negara besar dan kaya, sebuah negara strategis yang terletak di persimpangan vital dunia. Mereka tidak akan menghentikan ketamakan dan kerakusan tersebut sampak ketika kalian [bangsa Iran] sedemikian kokoh dan maju sehingga seluruh harapan dan impian mereka musnah.

Sosok presiden di Iran adalah penjaga kepentingan negara dan rakyatnya di berbagai sektor dan dalam hal ini, sikap serta kebijakannya memainkan peran determinan dalam menjaga kepentingan tersebut serta menjaga agar prinsip permanen Republik Islam Iran tidak berubah. Seluruh poin tersebut harus diperhatikan oleh para kandidat pilpres dari faksi atau kelompok politik mana pun.

Muara temu enam kandidat pilpres Iran periode ke-12 di berbagai bidang khususnya di sektor politik luar negeri dan ekonomi, adalah undang-undang dasar.

Tags

Mei 06, 2017 10:12 Asia/Jakarta
Komentar