Partisipasi politik di Iran menemukan makna sebenarnya pasca kemenangan Revolusi Islam Iran, dan dengan berpartisipasi di berbagai pemilu, masyarakat Iran bisa memainkan peran dan posisinya. Pemilu sebagai prinsip dasar demokrasi, merupakan manifestasi partisipasi politik rakyat, akan tetapi partisipasi ini di dalam sistem demokrasi agama yang diterapkan Iran, berbeda dengan yang ada dalam sistem demokrasi liberal ala Barat.

Kemenangan Revolusi Islam Iran dan berdirinya pemerintahan Republik Islam, adalah poin penting dalam pengalaman baru demokrasi agama. Sistem pemerintahan yang berbentuk republik, dan penetapan posisi serta jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, termasuk salah satu indikator demokrasi agama yang diterapkan di Iran.

Berdasarkan Pasal VI, Bab I Undang-undang Dasar Republik Islam Iran, pengelolaan urusan negara harus dilakukan berdasarkan suara rakyat dengan cara pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden, anggota Majelis Syura Islam (parlemen), anggota Dewan kota dan desa, atau dengan cara referendum terkait beberapa kasus yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal lain UUD Iran.

Di dalam pemerintahan Islam Iran, jika dibandingkan dengan rezim otokrasi Syah, terbuka peluang yang sangat besar untuk mewujudkan kebebasan publik dan partisipasi politik luas warga negara, kelompok atau partai politik, dalam kerangka menentukan masa depan politik lewat pemilu.

Model demokrasi di Iran yang berakar dari agama Islam, tidak menganggap rakyat sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, oleh karena itu di seluruh tahapan politik dan kehidupan sosial, nilai kemanusiaan dan ketuhanan sangat dijunjung tinggi. Dengan demikian, dalam model demokrasi agama yang dipakai di Iran, di arena politik dan agar pemerintahan Republik Islam memperoleh legitimasi, partisipasi masyarakat dalam pemilu sepenuhnya bebas dan determinan.

Penghormatan dan penghargaan tinggi terhadap masyarakat dan partai-partai politik di Iran yang bersumber dari sistem demokrasi agama, adalah tali penghubung yang selalu menyatukan masyarakat dengan pemerintah Republik Islam. Hal ini terbukti dalam pemilu yang sudah berlangsung selama 34 kali di Iran dengan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata setiap pemilu 65 persen.

Dengan kata lain, model demokrasi agama di Iran bertolak belakang dengan sistem demokrasi liberal di Barat yang sumbernya adalah humanisme dan pandangannya semata-mata materialisme kepada manusia. Dalam model politik ini, masyarakat tidak terlibat dalam penetapan kebijakan dalam maupun luar negeri, dan para politisi Barat tidak terlalu menganggap penting pengawasan masyarakat, pasalnya yang terpenting bagi mereka adalah kekuatan, sumber ekonomi dan kekayaan.

Alireza Daoudi, salah seorang pakar politik Iran mengatakan, di dalam sistem politik Barat, namun yang dimaksud dengan Barat disini ada dua, Eropa dan Amerika, jika media dan propaganda dihapus, maka tingkat partisipasi akan menurun, mengapa ? alasannya, karena secara mendasar sistem politik Barat adalah sistem yang berlandaskan partai politik dan dapat dipastikan bahwa partai politik tidak bisa mengakomodir perwakilan seluruh lapisan masyarakat.

Ia menambahkan, anda lihat Amerika Serikat, Inggris atau Perancis, pandangan mereka dalam sistem politiknya tidak berlandaskan pada upaya memperoleh legitimasi bagi pemerintahan lewat kehadiran masyarakat dalam pemilu, dan ini salah satu kelemahan terpenting Eropa dan Amerika.

Akan tetapi, kata Daoudi, anda melihat di Iran tidak seperti itu. Di Eropa biasanya seluruh masyarakat tidak menganggap pemerintahan yang berkuasa di negaranya, bukan milik mereka dan mengatakan, kami tidak terlibat dalam masalah ini. Realitasnya, jika unsur media dan kekayaan diambil dari Barat, maka seperti yang kita lihat sekarang di Eropa, tingkat partisipasi politik masyarakat yang menurun tajam. Sementara di Iran kondisinya jauh berbeda dan konstruksi bangunan politiknya pun jelas berbeda dengan Barat.   

Bagi demokrasi liberal, kapitalisme liberal adalah bentuk peradaban dan rezim sosial-politik paling maju. Menurut model demokrasi ini kemajuan adalah kesejahteraan materi dan besarnya kekuatan, dominasi teknologi manusia atas alam, perluasan birokrasi dan kompleksitas sosial, luasnya kekuasaan kapitalisme dan pendekatan pemikiran humanisme dan materialisme.

Meskipun negara-negara Barat termasuk Amerika, Perancis dan Inggris menganggap dirinya sebagai tempat lahir demokrasi, namun prioritas mereka pada indikator-indikator ekonomi dan materialisme ketimbang manusia, dan itu terangkum dalam sistem demokrasi liberal, telah membuat masyarakat frustrasi dan melemparkan protes-protes keras terhadap pemerintah.

Sebagai contoh, kekayaan dan lobi di masa pemilu Amerika, memainkan peran kunci. Partisipasi politik masyarakat di Amerika bergantung pada peran kedua unsur ini dan seseorang yang memikul tanggung jawab politik, tidak memainkan peran apapun. Menurut sejumlah laporan, dewasa ini keputusasaan masyarakat di negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal sudah begitu kentara dan kesenjangan sosial serta keterpisahan antara pemerintah dan rakyat hari ini semakin meluas di tengah masyarakat Barat. Ketergantungan para kandidat presiden dan dua partai asli di Amerika, kepada kartel-kartel dan sindikat korporasi, menentukan kemenangan mereka dalam pemilu dan secara praktis masyarakat sama sekali tidak punya peran.

Sepintas mengamati beberapa pemilu di Amerika akan terlihat jelas bahwa masyarakat tidak ditempatkan pada posisi seharusnya dalam sistem politik negara itu. Unsur kekayaan dan lobi, paling menentukan dalam pemilu di Amerika. Tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu presiden di Amerika pada tahun 2016 adalah yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Dalam pilpres tersebut, sejumlah besar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dan Donald Trump terpilih sebagai presiden dengan suara minim, sekitar seperempat dari total jumlah pemilih. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun lalu di Amerika sekitar 55 persen.

Masalah partisipasi masyarakat dalam pemilu pada dasarnya merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi demokrasi Barat termasuk Amerika. Banyak alasan yang melandasinya, salah satunya adalah politisasi masyarakat yang melanda masyarakat Barat, rendahnya tingkat partisipasi dalam urusan politik karena frustrasi dengan kondisi yang ada, dan kebencian atas perilaku para politisi dan para pemimpin partai politik. Semuanya berakar dari pandangan materialisme terhadap manusia yang menjadi hal lumrah dalam model demokrasi liberal.

Dr. Marandi, salah satu pakar politik Iran terkait hal ini mengatakan, di negara-negara Eropa dan Amerika, di Swiss misalnya atau di negara-negara Skandinavia lainnya, jika kita amati, sejak tahun 1971 yaitu delapan tahun sebelum kemenangan Revolusi Islam Iran, kaum wanita tidak punya hak pilih. Di beberapa negara Eropa hak pilih bagi perempuan adalah fenomena yang baru.

Ia menambahkan, fenomena lain yang menjadi pertanyaan adalah, mereka mengklaim bahwa di negara-negara itu siapapun bisa mencalonkan diri menjadi presiden dan mengumpulkan suara rakyat, akan tetapi mengapa di Iran tidak demikian. Saya katakan di Iran selama 37 atau 38 kali pemilu Majelis Syura Islam (parlemen) kita menyaksikan beberapa orang yang terpilih menjadi anggota parlemen adalah penentang keras pemerintah, tapi kenapa hal ini tidak terjadi di negara-negara Eropa, yang mengklaim demokratis.

Menurut Dr. Marandi, mengapa pemilu presiden seperti di Iran, dimana seorang capres maju dengan membawa program baru dan meninggalkan program sebelumnya, atau masalah lain seperti oposisi, tidak terjadi di Perancis atau Amerika. Pada kenyataannya jika seseorang seperti Trump di Amerika terpilih juga sebagai presiden di negara-negara Barat lain, maka kesimpulannya akan tetap sama dan kerangka asli kebijakan negara-negara itu termasuk mendukung rezim Zionis Israel dan menentang Iran, tetap terjaga. Trump sama sekali tidak berbeda dengan presiden Amerika sebelumnya, hanya kebijakan ekonominya saja yang berbeda.

Partisipasi politik rakyat di Inggris dan Perancis juga tidak terlalu berpengaruh, dan pada dasarnya masyarakat Barat tidak terlalu tertarik untuk aktif di arena politik. Masalah ini juga berakar dari cacatnya pemikiran demokrasi liberal. Dengan kata lain, para politisi di negara-negara Eropa tidak pernah memperhatikan pendapat rakyat dalam mengambil kebijakan-kebijakan politiknya dan tidak mau meminta pendapat dari rakyat.

Berdasarkan sejumlah jajak pendapat yang dilakukan agen penelitian Inggris, Populus, pada tahun 2016, 51 persen warga Perancis, 41 persen warga Eropa Barat dan 60 persen warga Eropa Timur percaya bahwa masyarakat biasa di negara mereka tidak bisa berperan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Jajak pendapat tersebut  dilakukan di Inggris, Amerika, Jerman, Perancis, Bulgaria, Hungaria, Ceko dan Belanda.

Dapat dikatakan bahwa model demokrasi liberal yang berlandaskan humanisme, menyebabkan keterpisahan antara masyarakat dengan pemerintah berkuasa di negara-negara Barat. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat Barat tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan luar negeri negaranya dan masalah ini memunculkan instabilitas di tengah masyarakat Barat karena hal ini diawali dari ketidakpercayaan mereka kepada pemerintah dan para politisi negaranya.

Tags

Mei 09, 2017 10:10 Asia/Jakarta
Komentar