PBB sejak lama menjadi pusat internasional untuk merumuskan kebijakan bersama di antara negara-negara dunia guna mencegah dan melawan terorisme. Akan tetapi kenyataannya, hal ini bukan pekerjaan yang mudah.

Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme Jenewa tahun 1937 dapat dianggap sebagai konvensi pertama yang dirilis terkait terorisme. Meskipun konvensi ini tidak pernah dilaksanakan, namun mesti diakui, konvensi ini adalah fondasi pertama bangunan komitmen internasional untuk memerangi terorisme.

Akan tetapi pecahnya Perang Dunia Kedua memupus seluruh upaya yang sudah dilakukan. Hingga setelah didirikannya PBB, isu terorisme kembali dibahas dalam komisi hukum internasional.

Komisi ini berhasil merilis resolusi 1186 terkait serangan dan terorisme dalam kurun waktu tahun 1947 hingga 1955 di Majelis Umum PBB. Mulai saat itu, Majelis Umum PBB berhasil mengesahkan sejumlah resolusi lain berkenaan dengan terorisme, yaitu pada tahun 1995, 1997 dan 2003.

Majelis Umum PBB selama rentang waktu itu, berusaha menetapkan setiap perbuatan secara umum dan yang berkaitan dengan terorisme, berdasarkan standar-standar yang dapat diidentifikasi.

Dalam menentukan standar tersebut, tindakan-tindakan kejahatan dan menimbulkan ketakutan umum, adalah dua patokan asli yang mendapat penekanan. Setiap tindakan yang termasuk kategori teror dimasukkan dalam konvensi-konvensi internasional, sebagai bentuk aksi terorisme.

Konvensi-konvensi ini mencakup banyak tindakan kejahatan mulai dari pembajakan pesawat sampai penculikan serta kejahatan-kejahatan yang terkait dengan masalah nuklir.   

Mahdi Zohourian, salah seorang pakar hukum pidana Iran, sehubungan dengan mekanisme perang melawan terorisme mengatakan, perang melawan terorisme dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kerjasama yudisial atau ekstradisi anasir-anasir teroris.

Selain itu, bisa juga dengan cara menghukum pejabat yang terlibat dalam aksi teror, memblokir aliran dana yang digunakan untuk mengelola terorisme, atau memanfaatkan berbagai aturan hukum termasuk hukum pidana internasional. 

Zohourian meyakini, dalam perang melawan terorisme, mayoritas negara dan rakyatnya mencapai kata sepakat, hanya dalam masalah-masalah cabang saja mereka berbeda pendapat.

Oleh karena itu, konvensi-konvensi internasional dan regional yang dirilis, memiliki banyak kesamaan isi. Padahal sebelum abad ke-19 hal ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah hukum internasional.

Seluruh konvensi internasional yang dibuat untuk memerangi terorisme, dapat kita dapat golongkan menjadi dua jenis dokumen, dokumen regional dan internasional.

Akan tetapi dewasa ini, sulit kita mencari fenomena terorisme yang terlepas dari cakupan internasionalnya. Hari ini, komitmen dan mekanisme-mekanisme terkait perang melawan terorisme, kebanyakan memiliki dimensi multilateral, regional dan internasional.

Salah satu contohnya adalah Konvensi Eropa Penumpasan Terorisme tahun 1977 dan protokol tambahannya pada 15 Mei 2003. Beberapa mekanisme bilateral seperti kesepakatan antara Amerika Serikat dan Kuba terkait pembajakan tahun 1973 yang dibuat untuk menumpas aksi-aksi teror, juga dinilai cukup efisien. Hal serupa kemudian dilakukan oleh beberapa negara lain.

Peristiwa 11 September 2001 menjadi momentum perubahan dalam perang melawan terorisme. Insiden teror itu mendorong para politisi Amerika untuk mendesak Dewan Keamanan PBB merilis resolusi-resolusi yang bersifat memaksa untuk menumpas terorisme.

Sehari setelah peristiwa 11 September, DK PBB merilis resolusi 1368 yang disahkan secara aklamasi. Pada poin pertama resolusi ini, selain disampaikan kecaman atas serangan teror 11 September, juga menyebut serangan semacam itu sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan global.

Poin keempat resolusi 1368 DK PBB menyeru masyarakat internasional untuk lebih berupaya mencegah dan menekan terorisme dengan meningkatkan kerjasama dan menjalankan konvensi-konvensi internasional.

Sejak saat itu, DK PBB di bawah Amerika dan beberapa negara adidaya dunia lainnya, melancarkan perang melawan terorisme yang secara umum dilakukan dengan cara-cara seperti tekanan, ancaman, sanksi, langkah militer dan langkah-langkah semacamnya.

Resolusi 1368 DK PBB pada kenyataannya telah berubah menjadi izin bagi Amerika untuk menginvasi dan menduduki Afghanistan. Dari sini, sikap tebang pilih dan standar ganda Dewan Keamanan dan PBB dalam memerangi terorisme, sekarang telah menimbulkan banyak masalah.

Sebagai contoh, sikap PBB terhadap kelompok teroris Munafikin, MKO dan hubungan Amerika dengan kelompok ini. MKO (Mojahedin-e Khalq Organization) atau People's Mujahedin of Iran, melakukan banyak aksi kejahatan terhadap rakyat Iran, namun selalu dilindungi Amerika, dan PBB tidak pernah mengusut aksi-aksi kejahatan mereka.

Meski sejak berdirinya, PBB menjadikan pembelaan atas hak asasi manusia sebagai pedoman utama, namun sejak 11 September 2001, langkah-langkah yang dilakukannya untuk memerangi terorisme, kerap melanggar prinsip-prinsip pembelaan atas HAM secara serius.

Hal ini disampaikan oleh Gholamali Khoshro, Wakil tetap Iran di PBB, April 2016 lalu kepada seluruh anggota Gerakan NonBlok, di sidang DK PBB yang membahas ancaman teror terhadap perdamaian dan keamanan global. Ia mengatakan, terorisme tidak bisa dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, bangsa, peradaban atau kelompok etnis manapun.

Pada saat yang sama, terorisme tidak boleh disamakan dengan perjuangan legal sebuah masyarakat terjajah dan dikuasai asing, yang berperang demi meraih kemerdekaan nasionalnya, karena jika disamakan, maka penjajahan dan penindasan atas masyarakat sebuah negara akan terus terjadi.

Oleh karena itu, perang nyata melawan terorisme adalah keharusan yang mesti diawali dengan sebuah definisi yang benar atas terorisme. Pengalaman membuktikan, langkah-langkah yang seolah-olah anti-teror, dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa PBB khususnya Dewan Keamanan, harus meninggalkan pendekatan dan cara berpikir yang bersandarkan pada penerapan tekanan dan pemaksaan.

PBB harus menggunakan pendekatan yang lebih adil dan mengedepankan pendekatan perdamaian berkeadilan global dalam memerangi terorisme. Perang melawan terorisme global di seluruh dimensinya, merupakan sebuah tujuan yang harus diraih setiap bangsa.

PBB yang merupakan pusat kerjasama internasional untuk melindungi dan mendukung HAM, dapat berusaha seoptimal mungkin melakukan langkah-langkah penumpasan terorisme tanpa mengorbankan HAM.

Aug 10, 2017 10:36 Asia/Jakarta
Komentar