Para analis politik dunia meyakini, untuk menumpas terorisme dan mencerabut akarnya, seluruh negara harus bekerjasama berdasarkan konvensi dan kesepakatan internasional. Republik Islam Iran termasuk negara yang selalu menjadi pelopor kerjasama ini.

Iran karena menaruh perhatian khusus pada perang melawan terorisme untuk mewujudkan keamanan, stabilitas dan independensi politik, selalu menerima kesepakatan-kesepakatan bilateral atau multilateral.

Namun, itu dilakukan Iran dengan syarat bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut memberi kemungkinan lebih besar perang melawan terorisme global. Iran selalu mengumumkan kesiapan untuk menandatangani konvensi-konvensi internasional semacam itu.

Dalam kerangka ini, Iran menekankan urgensi disepakatinya definisi bersama atas "kejahatan teror" untuk memerangi terorisme global. Selain itu, mengikuti prinsip hukum internasional dan Piagam PBB serta seluruh resolusi terkait langkah-langkah pemberantasan terorisme global, merupakan poin lain yang menjadi penekanan Iran untuk bergabung dengan konvensi-konvensi internasional.

Berdasarkan Pasal 123 Undang-undang Dasar Iran dan ketetapan Majelis Syura Islam (parlemen) Juni 2001, Iran bergabung dengan konvensi Organisasi Kerjasama Islam, OKI untuk memerangi terorisme global yang disahkan pada Juli 1999 di Brussels, dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri OKI.

Karena Islam mengecam segala bentuk terorisme, maka Republik Islam Iran menganggap seluruh isi dan ketetapan konvensi-konvensi internasional pada kasus-kasus yang tidak bertentangan dengan ajaran suci Islam, wajib dilaksanakan. Dalam perang melawan terorisme, Iran menuntut diperhatikannya kedaulatan, stabilitas, integritas teritorial, independensi politik dan keamanan setiap negara, serta melawan segala bentuk tindakan-tindakan ekstrem.

Oleh karena itu, Presiden Iran pernah menyampaikan proposal kampanye memberantas kekerasan dan ekstremisme serta mewujudkan dunia yang bersih dari kekerasan, di hadapan Majelis Umum PBB, 19 Desember 2013 dan mendapat sambutan positif dari perwakilan 190 negara dunia yang hadir.

Meski proposal ini mendapat penentangan dari rezim Zionis Israel, namun karena disepakati oleh hampir semua anggota, akhirnya proposal tersebut berubah menjadi resolusi anti-ekstremisme. Resolusi itu merupakan salah satu resolusi terpenting Majelis Umum PBB untuk memerangi terorisme. Ban Ki-moon, Sekjen PBB kala itu, bahkan menyusun dan menyiapkan program implementasi bagi resolusi tersebut.

Zahra Elahian, mantan anggota Parlemen Iran, menyinggung pengesahan resolusi usulan Iran itu di PBB dan menuturkan, proposal tentang dunia melawan kekerasan dan ekstremisme usulan Republik Islam Iran, negara yang selalu menjadi sasaran ekstremisme dukungan imperialisme dunia, termasuk langkah penting untuk membela korban teror dan kekerasan.

Anggota Komisi Kebijakan Luar Negeri, Parlemen Iran periode ke-8 itu juga menyinggung posisi Iran di arena internasional dan mengatakan, penentangan Israel atas pengesahan resolusi usulan Iran di Majelis Umum PBB, telah membuka realitas lain bagi publik dunia. Penentangan ini menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Israel adalah rezim pendukung kekerasan dan terorisme.

Iran pada Desember 2014 menjadi tuan rumah konferensi internasional, "Dunia Melawan Kekerasan dan Ekstremisme", yang pertama. Dalam konferensi itu, Presiden Iran berbicara soal sambutan negara-negara atas ide dunia melawan kekerasan dan ekstremisme serta disahkannya resolusi tersebut di Majelis Umum PBB.

Ia menjelaskan, seluruh negara dan organisasi-organisasi pendukung perdamaian, harus bekerjasama dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga bisa mengoptimalkan tingkat kesepahaman, koordinasi dan keseriusan mereka dalam memerangi kekerasan dan ekstremisme.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Iran sebagai salah satu negara korban terorisme dan telah kehilangan banyak warga, ilmuwan dan tokohnya akibat aksi-aksi teror, hingga kini sudah melakukan sejumlah langkah hukum yang signifikan dalam memerangi terorisme dan kelompok-kelompok teroris.

Di antara langkah itu adalah bergabungya Iran dengan konvensi-konvensi regional dan internasional perang melawan terorisme, menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pemberantasan kejahatan terorganisir dan terorisme, dengan negara-negara seperti Turki, Suriah dan Sri Lanka.

Selain itu Iran juga mengesahkan sejumlah aturan dalam negeri terkait upaya memasukkan terorisme sebagai tindakan kriminal dan bentuk-bentuk tindakannya, mengimplementasikan resolusi 1373 dan 1368 PBB, dan memberikan laporan kepada komite internasional perang melawan terorisme. 

Sekalipun Iran memiliki posisi penting dalam perang melawan terorisme global, akan tetapi pemerintah Amerika Serikat justru menggunakan isu terorisme untuk menyerang Iran. Hal ini menunjukkan standar ganda yang digunakan dalam kebijakan Amerika.

Sebagai contoh, rezim Baath, Irak sejak tahun 1979 sudah dimasukkan oleh Amerika ke daftar pemerintah pendukung terorisme, namun pada tahun 1982 ketika Iran menang menghadapi agresi rezim Baath dan Saddam Hussein saat itu membutuhkan bantuan Amerika, Kementerian Luar Negeri Amerika menghapus nama rezim Baath, Irak dari daftar teroris.

Namun pada tahun 1990, bersamaan dengan serangan Saddam Hussein ke Kuwait, negara yang didukung Amerika, Washington kembali memasukkan rezim Baath ke daftar pemerintah pendukung terorisme.

Sikap kontradiktif semacam ini membuktikan bahwa dimasukkan atau dikeluarkannya Irak dari daftar pemerintah pendukung terorisme, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah terorisme yang sebenarnya. Hal serupa terjadi di Libya dan Kuba. Artinya, di manapun kepentingan Amerika terancam, maka label terorisme akan ditempelkan pada negara yang mengancam atau sebaliknya dicabut darinya.

Iran, hanya karena membela poros perlawaan kawasan, selalu dituduh oleh Amerika mendukung terorisme. Pada tahun 1984, Amerika secara resmi memasukkan Iran ke daftar pemerintah pendukung terorisme, dan dengan dalih itu menjatuhkan banyak sanksi atas Tehran.

Ditambah lagi dengan klaim-klaim sebagian warga Amerika yang menuduh Iran terlibat aksi teror. Padahal menurut pengakuan para analis politik, Iran dalam beberapa tahun terakhir, memainkan peran penting dalam memerangi terorisme di kawasan, terutama dalam melawan kelompok teroris Daesh, sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.

Grigory Lukyanov, peneliti di Sekolah Tinggi Ekonomi, Moskow terkait hal ini mengatakan, pejabat Amerika dengan statemen-statemen keras mereka atas Iran, pada kenyataannya menghambat perang efektif melawan Daesh di kawasan. Realitasnya adalah, pemerintahan Donald Trump, Presiden Amerika bermaksud membendung meluasnya pengaruh Iran di kawasan, di samping perang melawan Daesh.

Ini, katanya, adalah langkah yang tidak konstruktif, pasalnya, Iran hari ini adalah salah satu pemain regional terpenting dalam perang melawan terorisme, baik di Irak, Suriah maupun Afghanistan, dan Rusia dalam hal ini menjalin kerjasama efektif dengan Iran.

Kenyataannya adalah, jika tidak ada bantuan Iran, maka sekarang bendera kelompok teroris Daesh sudah berkibar di Baghdad, ibukota Irak, Erbil dan Damaskus, Suriah. Catatan kesuksesan Iran dalam perang melawan terorisme ini mau tidak mau harus diakui di level internasional.

Aug 13, 2017 08:45 Asia/Jakarta
Komentar