Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) adalah hasil dari interaksi Iran dengan enam kekuatan dunia yaitu; lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman. Amerika Serikat – sebagai salah satu pihak yang terlibat – berkomitmen untuk membatalkan sanksi terhadap Iran berdasarkan resolusi 2231 Dewan Keamanan dan meninggalkan setiap tindakan yang menghalangi kegiatan ekonomi atau investasi di Iran dengan alasan apapun. Pasal 26, 28, dan 29 JCPOA menegaskan komitmen-komitmen tersebut.

Namun, perilaku, sikap, dan keputusan Washington setelah JCPOA, membuktikan pelanggaran mereka terhadap dokumen kesepakatan nuklir. AS menuding Iran telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dengan menguji coba rudal balistik dan dengan alasan ini – di mana tidak ada keterkaitan apapun dengan JCPOA dan negosiasi nuklir – memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Republik Islam.

Sanksi tersebut fokus pada tiga masalah spesifik yaitu; pertama, menentang uji coba rudal balistik, kedua, mengesankan lembaga-lembaga pertahanan Iran sebagai ancaman dengan penekanan pada Korps Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran) dan Unit Quds, dan ketiga, menuding Iran melanggar hak asasi manusia.

AS sejak dulu mengesankan Korps Pasdaran sebagai ancaman dan dengan merujuk undang-undang Kongres, mengeluarkan perintah eksekutif baru yang memperluas sanksi terhadap Iran. Dalam sebuah skenario busuk, Washington menuding Pasdaran melakukan serangan terhadap kepentingan regional dan global Amerika seperti, meledakkan pangkalan marinir AS di Beirut (1982), campur tangan Unit Quds dan Hizbullah Lebanon dalam ledakan asrama militer Menara al-Khobar pada 25 Juni 1996, dan juga menuding Iran mendukung demonstran Syiah di Bahrain, Yaman, dan Arab Saudi.

AS sengaja menggarap proyek Pasdaran-phobia untuk memicu konflik dalam hubungan luar negeri Republik Islam Iran. Beberapa pengamat percaya bahwa Presiden Donald Trump – dengan propagandanya itu – ingin memancing reaksi keras dari Iran sehingga ia bisa menuding Tehran sebagai pemicu krisis di Timur Tengah dan kemudian menjustifikasi penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir. Tentu ini masih menjadi sebuah kemungkinan.

Selama masa kampanye pilpres Amerika, Trump mengancam akan merobek kesepakatan nuklir dengan Iran. Menanggapi ancaman tersebut, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei menegaskan bahwa jika Amerika merobek JCPOA, maka Iran akan membakar kesepakatan tersebut.

Garis merah Iran untuk mempertahankan JCPOA akan berlaku selama kepentingan-kepentingan Tehran terpenuhi dan jika JCPOA telah keluar dari orbit, Iran pasti akan meninggalkan kesepakatan tersebut.

Inkonsistensi dan pelanggaran butir-butir JCPOA terus diperlihatkan oleh AS, padahal resolusi Dewan Keamanan telah menetapkan JCPOA sebagai sebuah kesepakatan internasional, di mana para pihak wajib mematuhinya. Republik Islam telah mematuhi komitmennya berdasarkan JCPOA dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam laporan rutin juga mengkonfirmasi pendekatan positif dan kepatuhan Tehran terhadap kesepakatan nuklir. Tim pakar juga dapat memverifikasi langkah-langkah yang diumumkan oleh Tehran.

Namun, AS bahkan memperingatkan beberapa negara anggota Kelompok 5+1 terutama Jerman, Inggris, dan Perancis tentang kerjasama mereka dengan Iran dan pembatalan sanksi. Kepala Pusat Strategi Politik Rusia, Sergey Mikheev mengatakan, "Kelompok 5+1 dan Iran menandatangani kesepakatan nuklir untuk menyelesaikan masalah secara total, tapi AS telah melanggar kesepakatan dan ia menjadi pelanggar terbesar kesepakatan internasional."

Ketidakpercayaan serius rakyat Iran terhadap AS sudah terlihat dalam berbagai kasus di sepanjang empat dekade pasca revolusi. Ini adalah hasil dari kinerja pemerintah AS sendiri yang hobi melanggar janji dan komitmennya. Salah satu kasusnya adalah pelanggaran terhadap Pasal IV ayat II Piagam PBB, di mana seluruh anggota dilarang menggunakan ancaman atau serangan terhadap integritas teritorial atau independensi politik negara lain.

Pasal VII Piagam PBB juga menegaskan bahwa pasal-pasal dalam piagam ini tidak mengizinkan PBB untuk intervensi dalam urusan yang benar-benar bersifat internal sebuah negara dan para anggota juga berkewajiban untuk mematuhi prinsip tersebut. Akan tetapi, AS – dengan menyusun dan melaksanakan Kudeta 28 Mordad di Iran – telah melanggar prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain.

Selama era perang yang dipaksakan, AS selain melanggar prinsip netralitas, juga mempersenjatai dan memberi dukungan penuh kepada Irak untuk mencegah kemenangan Republik Islam Iran. Pada 3 Juli 1988, kapal perang Amerika, USS Vincennes menembak pesawat penerbangan sipil Iran di Teluk Persia. Pesawat tersebut jatuh dan 290 penumpang dan awak kabin gugur syahid, di antara para korban terdapat 66 anak, 53 wanita, dan 46 warga negara asing.

Serangan itu jelas melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar tentang menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan sipil sebuah negara serta melanggar hukum internasional Amerika, yang melarang serangan terhadap sebuah pesawat sipil. Ternyata negara tersebut melangkahi semua kesepakatan internasional termasuk Protokol Kyoto dan perjanjian iklim Paris.

Dalam isu nuklir, AS telah menjadi anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) selama lebih dari 40 tahun, tapi mereka tidak pernah berkomitmen terhadap NPT termasuk pasal 6 kesepakatan itu. Amerika terang-terangan melanggar prinsip NPT dan terus memodernisasi persenjataan nuklirnya.

Banyak tokoh dan negara-negara dunia yang secara gamblang berbicara tentang pelanggaran AS terhadap pasal-pasal kesepakatan nuklir dengan Iran. Paling tidak 28 laporan IAEA menegaskan bahwa program nuklir Iran tidak pernah menyimpang dan Tehran telah mematuhi seluruh komitmennya dalam konteks JCPOA. Namun Amerika terus melanggar janji-janjinya.

Surat kabar The New York Times dalam sebuah laporan menulis, "Trump telah meminta tim penasehatnya untuk menyusun laporan sehingga ia dapat menuding Iran melanggar kesepakatan nuklir." Pemerintah AS telah mengabarkan sekutunya bahwa mereka bersiap untuk terlibat dalam putaran baru perundingan dengan Iran. Jika ini tidak terjadi, AS akan meninggalkan JCPOA seperti penarikan dirinya dari perjanjian iklim Paris.

"Amerika berharap permintaan tersebut akan ditolak oleh Iran sehingga dengan cara itu, mereka dapat menuduh Tehran melanggar kesepakatan nuklir," tulis The New York Times.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley pada Rabu (23/8/2017) melakukan pertemuan tertutup dengan Dirjen IAEA Yukiya Amano di Wina, Austria. Washington sedang mendesak badan nuklir PBB itu agar menginspeksi situs-situs militer Iran dengan alasan bahwa situs militer Iran dipakai untuk kegiatan nuklir.

Jim Walsh, seorang analis Amerika, mengkritik kebijakan sanksi Washington terhadap Tehran dan mengatakan, "Menurut saya, kebijakan sanksi sepihak adalah konyol. Sanksi tidak dapat menghentikan program rudal Iran."

Dalam sebuah wawancara dengan Press TV, Jim Walsh menuturkan, "Persoalannya sederhana, kesepakatan nuklir telah ditandatangani dan mengenai program nuklir Iran, komunitas intelijen AS telah lama mengeluarkan klaim, tapi mereka tidak pernah menyerahkan dokumen yang bisa membuktikan bahwa Iran memiliki program persenjataan rahasia."

Ketua DPR AS, Paul Ryan mengatakan, para pejabat Amerika dan tim Trump mengklaim bahwa tujuan mereka menekan Iran adalah untuk menjamin keamanan warga Amerika, tapi ini adalah sebuah kebohongan baru.

Pada Juli lalu, sebanyak 38 pensiunan jenderal AS dalam sebuah surat kepada Trump, menyuarakan dukungan mereka kepada JCPOA. Mereka menegaskan, tidak diragukan lagi, merobek JCPOA atau tidak komitmen terhadap kesepakatan nuklir ini adalah tindakan salah.

Pada dasarnya, tidak ada garis finish untuk permusuhan dan konspirasi AS terhadap Iran. Proyek Iranphobia terus dikembangkan dan para pejabat Washington menghalalkan segala cara untuk memperkenalkan Tehran sebagai perusak stabilitas di Timur Tengah; sebuah upaya yang tidak didukung oleh bukti apapun dan hanya sebuah alasan untuk mempertahankan proyek Iranphobia tetap berdenyut.

Sep 07, 2017 10:11 Asia/Jakarta
Komentar