Intifadah ketiga Palestina dan kesepakatan rekonsiliasi nasional adalah transformasi terpenting di Palestina pada tahun 2017. Rakyat Palestina menyaksikan berbagai konspirasi rezim Zionis Israel dan pendukungnya yaitu Amerika Serikat selama tahun lalu. Setelah Donald Trump menjadi Presiden AS, dukungan Washington kepada Tel Aviv menjadi semakin kuat dan dukungan ini sebagai lampu hijau bagi Israel untuk meningkatkan kebijakan imperialismenya terhadap rakyat Palestina dan Al Quds.

Donald Trump dan Quds

Aksi sepihak Trump dalam mengumumkan Al Quds sebagai Ibukota rezim Zionis dan keputusan untuk memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota Quds, telah menjadi salah satu tindakan provokatif AS, yang membangkitkan kemarahan rakyat Palestina dalam bentuk Intifada baru. Mengikuti perkembangan ini, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) secara resmi mengumumkan dimulainya Intifada ketiga untuk membebaskan Quds.

Eskalasi gelombang protes rakyat Palestina terhadap keputusan Trump telah memicu protes global untuk melawan tindakan anti-Palestina oleh pemerintah AS. Langkah Trump memaksakan rencana jahatnya terkait Al Quds hanya akan mengobarkan Intifada ketiga rakyat Palestina, dan kebangkitan ini kian berkobar sebagai respon atas keputusan ilegal Amerika.

Intifada ketiga rakyat Palestina – dengan ciri khasnya yang menyeluruh dan disebut juga Intifada Arab dan Islami – telah merusak perhitungan rezim Zionis dan para pendukungnya, dan secara mengejutkan mereka sedang menyaksikan kegagalan lain dari konspirasinya terhadap Quds. Kota suci ini benar-benar sangat penting bagi rakyat Palestina sehingga selalu menjadi komponen utama Intifada Palestina dalam melawan pendudukan Israel.

Transformasi di wilayah ini menunjukkan bahwa Intifada masih merupakan salah satu pilihan politik Palestina. Berbagai fase Intifada Palestina – dengan gaya khasnya – tercatat sebagai kebangkitan yang populer dalam sejarah kontemporer di Timur Tengah. Gerakan Intifada telah melemahkan mesin-mesin perang rezim Zionis dan menggagalkan konspirasi para pendukung Israel, meskipun ia hanya mengandalkan batu dan tangan kosong.

Sekarang, slogan "resistensi satu-satunya opsi untuk membebaskan Palestina dan melawan konspirasi terkait Al Quds" adalah pesan dan slogan Intifada ketiga Palestina kepada rezim penjajah dan para pendukungnya. Sebenarnya, Intifada baru Palestina, yang dimulai dalam beberapa hari terakhir, berakar dari aksi protes pada awal Oktober 2015.

Ketika itu, rakyat Palestina melancarkan protes luas terhadap serangan pasukan Israel dan pemukim Zionis ke tempat-tempat suci Palestina, khususnya Masjid Al Aqsa, dan upaya mereka untuk membagi tempat suci ini secara tempat dan waktu. Protes ini belum sepenuhnya padam dan konspirasi Donald Trump mengenai Al Quds sama seperti menyiram bensin ke bara api sehingga meletuslah Intifada ketiga Palestina.

Intifada ketiga Palestina merupakan kelanjutan dari Intifada Al Aqsa tahun 2000 dan Intifada Batu (1987), dan semua perjuangan rakyat Palestina selama beberapa dekade terakhir. Babak baru kebangkitan rakyat Palestina yang dikenal Intifada ketiga adalah titik balik dalam sejarah perjuangan Palestina dan kembali memperlihatkan aspek dinamis kebangkitan rakyat Palestina.

Terlepas dari semua trik Israel dan pendukungnya, perlawanan Palestina saat ini berada di pusat perkembangan di Timur Tengah. Rakyat Palestina terus mengambil inisiatif dengan mengobarkan protes dan memulai fase baru Intifada. Perkembangan regional dalam beberapa hari terakhir mencerminkan kegagalan kebijakan Timur Tengah Amerika menyusul keputusan kontroversial Trump soal status Al Quds, di mana langkah ini telah melahirkan Intifada baru, yang merefleksikan kemampuan perlawanan rakyat Palestina.

Intifada

Pada dasarnya, Intifada adalah sebuah dinamika baru dalam perjuangan orang-orang Palestina untuk mengembalikan hak-hak mereka, yang dirampas oleh rezim penjajah. Intifadah selalu memimpin aksi perlawanan terhadap rezim Zionis dan pendukung utamanya, Amerika Serikat yang merampas tanah Palestina, terutama Quds. Transformasi di kawasan mencatat, Palestina dan Quds adalah isu utama bagi Dunia Islam, dan rakyat Palestina serta masyarakat Muslim mengikuti perkembangan ini dengan sensitivitas khusus.

Negara-negara Barat menyusun berbagai skenario untuk mencegah kegagalan beruntun Israel dalam menghadapi perlawanan rakyat Palestina, serta menciptakan celah untuk penghapusan total hak-hak rakyat Palestina dan penutupan kasus Palestina, yang menguntungkan rezim Zionis. Dalam konteks ini, Donald Trump berusaha untuk menghapus Palestina dari peta politik dunia.

Keputusan AS mengandung makna bahwa rakyat Palestina harus diusir dari tanah airnya, orang-orang Yahudi harus ditempatkan di Palestina, dan menegaskan esensi imperialisme baru dengan tujuan menghapus nama Palestina dari peta politik. Jika rencana ini terwujud, maka hak kepulangan pengungsi Palestina ke tanah air mereka juga lenyap. Namun, kewaspadaan kubu perlawanan Palestina telah mencegah terealisasinya rencana jahat mereka terhadap rakyat Palestina.

Tahun lalu, Palestina mencapai kesepakatan rekonsiliasi nasional, yang merupakan titik balik dalam upaya untuk merajut persatuan nasional rakyat Palestina. Kesepakatan rekonsiliasi nasional telah membuka ufuk baru untuk mengesampingkan friksi di arena politik Palestina. Dalam konteks ini, Hamas pada pertengahan 2017 mengeluarkan sebuah pernyataan, yang membubarkan komite administratif di Jalur Gaza dan meminta pemerintah persatuan nasional untuk menunaikan tanggung jawab dan tugas-tugasnya di Gaza.

Langkah Hamas ini sejalan dengan upaya para pemimpin Palestina untuk merealisasikan cita-cita rakyat, dan juga mewujudkan persatuan nasional. Fakta ini diperkuat dengan pengumuman kesiapan Hamas untuk berdialog dengan Gerakan Fatah tentang mekanisme menerapkan kesepakatan rekonsiliasi Kairo dan Doha, serta bagaimana mendorong kesuksesan kabinet nasional Palestina.

Dalam beberapa tahun terakhir, Hamas telah membentuk komite administratif untuk mengawasi pengelolaan lembaga-lembaga pemerintah di Gaza dalam menanggapi aksi monopoli Fatah dan tindakannya untuk menguasasi pemerintah persatuan nasional Palestina.

Setelah hadirnya iklim positif di kancah politik Palestina pada 2017, delegasi Hamas menyatakan kesiapannya untuk terus memperjuangkan rekonsiliasi nasional secara penuh. Babak baru rekonsiliasi Palestina dalam beberapa bulan terakhir telah menghadirkan prospek yang cerah mengenai kerjasama konstruktif dalam mengelola urusan pemerintahan dan mengejar cita-cita bangsa Palestina.

Masalah solidaritas dan konvergensi antara faksi-faksi Palestina adalah sebuah kebutuhan mutlak, mengingat ancaman dan konspirasi yang dijalankan oleh rezim Zionis dan pendukungnya terhadap rakyat Palestina. Terpenuhinya kebutuhan tersebut akan memperkuat kekuatan Palestina dalam melawan musuh dan selanjutnya memberdayakan mereka untuk mengejar cita-cita bangsa Palestina.

Hamas dan Fatah

Oleh karena itu, pembentukan kabinet persatuan nasional Palestina telah menjadi tonggak sejarah dalam proses rekonsiliasi dan persatuan di antara mereka. Namun, kinerja pemerintah persatuan nasional telah diwarnai pasang surut. Intervensi pemerintah Barat dan konspirasi Israel serta beberapa sikap monopoli Fatah, telah menghambat kinerja pemerintah persatuan dalam memenuhi harapan publik Palestina.

Langkah para pemimpin Palestina menuju persatuan selalu menghadapi rongrongan dari negara-negara Barat dan rezim Zionis. Dalam situasi seperti ini, opsi perlawanan terhadap rezim Zionis sebagai inti dari proses rekonsiliasi Palestina akan menjaga proses ini dari rongrongan musuh dan menyediakan prospek yang cerah mengenai peta jalan Palestina untuk mencapai cita-cita mereka.

Dengan memperhatikan kebutuhan ini, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengatakan, negara merdeka Palestina dengan Ibukota Al Quds Al Sharif, tidak akan terbentuk tanpa persatuan geografi dan politik Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai bagian penting dari tanah Palestina. Dia mengunjungi kota Gaza pada 2 Oktober 2017 dalam rangka menindaklanjuti masalah rekonsiliasi nasional Palestina.

Dalam sebuah konferensi pers, Hamdallah menyebut tujuan perjalanannya ke Gaza adalah untuk mengakhiri perpecahan dan perselisihan internal. Menurutnya, rezim Zionis adalah satu-satunya pihak yang diuntungkan atas perpecahan dan perselisihan rakyat Palestina.

Transformasi Palestina menunjukkan bahwa setiap penundaan untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional, akan membuka jalan bagi Israel untuk meningkatkan aksi brutalnya dan mengintensifkan kebijakan memecah persatuan orang-orang Palestina. Oleh karena itu, rakyat Palestina harus segera mengakhiri perpecahan dan mengutamakan kepentingan strategis daripada kepentingan individu dan kelompok.

Selama ini, masalah persatuan politik dan geografi Palestina – sebagai komponen yang memperkuat kemampuan rakyat untuk mencapai cita-cita Palestina – selalu menjadi agenda para pemimpin Palestina dan mereka mencapai kemajuan tertentu di jalur ini. Namun, hal yang bisa menjamin kekuatan rakyat Palestina dan strategi utama mereka untuk memaksa Israel mengakhiri pendudukan adalah Intifada Palestina.

Singkat kata, perlawanan adalah opsi terbaik dan paling jitu di samping instrumen-instrumen lain untuk membebaskan tanah Palestina dan mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas Zionis. Intifada telah meletakkan kaidah-kaidah baru dalam perang melawan Israel dan menyediakan ruang bagi kelompok pejuang Palestina untuk menghadapi Zionis melalui perlawanan.

Tags

Jan 03, 2018 15:26 Asia/Jakarta
Komentar