Kunjungan Presiden Iran Hassan Rouhani ke India merupakan sebuah transformasi yang paling penting di negara itu pada tahun 1396 Hijriah Syamsiah. Dia mengawali tur tiga hari ke India dengan mengunjungi kota Hyderabad di negara bagian Telangana dan disambut oleh gubernur setempat. Rouhani bertemu dengan para ulama Hyderabad dan India Selatan, mengunjungi pusat kebudayaan dan agama serta melakukan ramah-tamah dengan warga Iran, yang bermukim di sana.

Di New Delhi, Presiden Rouhani dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj, bertukar pandangan mengenai isu-isu bilateral dan internasional. Republik Islam Iran dan India menandatangani 15 dokumen dan nota kesepahaman kerjasama untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Presiden Rouhani dan Perdana Menteri India, Narendra Modi.

Dengan diresmikan tahap pertama Pelabuhan Shahid Beheshti Chabahar di hadapan Presiden Iran dan para tamu asing, sebuah langkah besar telah diambil untuk menghubungkan jalur perdagangan India dengan Afghanistan, dan pemerintah India mulai mengekspor gandumnya ke Afghanistan melalui Chabahar.

Pelabuhan Shahid Beheshti Chabahar

Seorang pengamat India, Adithi Bahadori mengatakan, "Pengoperasian tahap pertama Pelabuhan Chabahar di Iran Selatan akan memperkuat peran kedua negara Iran-India dalam meningkatkan konektivitas negara-negara di kawasan ini. Pengiriman gandum India ke Afghanistan pada 30 Oktober tahun lalu dianggap sebagai sebuah peristiwa penting di kawasan ini."

Di sektor militer, India menguji coba beberapa rudal balistik, termasuk tes rudal balistik Agni-I yang mampu membawa hulu ledak nuklir pada tahun 1396 HS. Militer India dalam sebuah statemen menyatakan bahwa ini adalah generasi ke-18 rudal Agni, yang diluncurkan dari mobile launcher di dekat pantai Odisha di India Timur.

Kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke New Delhi, merupakan sebuah transformasi penting lainnya di India pada 1396 HS. Menurut kantor berita Kyodo, cara-cara untuk memperluas kerjasama pertahanan dan keamanan Jepang dengan India dibahas selama kunjungan tersebut.

Penasihat Menteri Dalam Negeri India, Kiren Rijiju mengatakan, "India dan Jepang harus bergerak bersama-sama. India harus melampaui Samudera Hindia, dan Jepang juga harus melampaui Pasifik, bukan karena kita harus melayani kepentingan kita sendiri, tapi kita harus melayani kepentingan seluruh dunia." Rijiju memuji hubungan India-Jepang dan mengatakan tanpa mengintegrasikan peran Jepang, akan sulit untuk memastikan stabilitas di dunia.

Di Pakistan, transformasi besar di negara itu selama tahun 1396 HS terfokus pada keluarga mantan Perdana Menteri Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif dan Partai Liga Muslim. Setelah Sharif dilengserkan secara tidak hormat dari kursi PM Pakistan dan kehilangan kursi di parlemen, sekarang Kulsoom Nawaz Sharif, sang istri, berhasil merebut kembali kursi tersebut dalam pemilu sela parlemen.

Pengadilan Pakistan mengeluarkan perintah penangkapan Nawaz Sharif dan putrinya atas kasus korupsi, yang mencuat dari kebocoran Panama Papers. Sebelumnya, Mahkamah Agung Pakistan mencopot Sharif dari jabatannya menyusul penyelidikan atas kasus korupsi yang melibatkan keluarganya. Dari Panama Papers diketahui bahwa keluarga Sharif menjalankan hidup mewah di London dan memiliki properti kelas atas di kota itu.

Mahkamah Agung Pakistan melengserkan Nawaz Sharif dari jabatannya pada 28 Juli 2017 karena terlibat korupsi. Pemecatan ini membuatnya tidak mampu menyelesaikan periode lima tahun jabatan PM Pakistan untuk ketiga kalinya. Shahid Khaqan Abbasi dari Partai Liga Muslim dipilih untuk menggantikan Sharif.

Iran dan Pakistan

Tahun lalu, ketegangan antara Pakistan dan Amerika Serikat telah mempengaruhi perkembangan regional dan internasional Pakistan. Presiden Donald Trump ketika mengumumkan strategi baru AS di Afghanistan, terang-terangan menyebut Pakistan sebagai tempat yang aman bagi teroris, di mana menurutnya telah meningkatkan instabilitas di Afghanistan. Strategi Trump terkait Pakistan, mencakup ancaman untuk menghentikan kerjasama dan bantuan finansial dan militer ke Islamabad.

Pakistan membantah telah menjadi basis persembunyian militan, dan menegaskan bahwa dalam perang kontra-terorisme, Pakistan kehilangan lebih dari 60.000 orang sejak tahun 2001. Masyarakat Pakistan juga turun ke jalan-jalan untuk memprotes tuduhan Trump terhadap negara mereka. Para pemrotes meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika dan menegaskan, Pakistan tidak butuh bantuan finansial AS.

Seorang pengamat politik Afghanistan, Reza Parsa mengatakan, "Prospek hubungan AS-Pakistan bercampur-aduk dengan teka-teki politik, tapi yang pasti adalah bentuk hubungan kedua negara di masa depan akan berdampak besar pada hubungan regional Asia Selatan dan bahkan dalam hubungan antara Afghanistan-Pakistan dan Afghanistan-Amerika."

Perkembangan regional Asia Selatan pada 1396 HS mencatat bahwa hubungan Pakistan dan Afghanistan masih diwarnai ketegangan. Kunjungan delegasi politik dan keamanan Islamabad ke Kabul, belum mampu meredakan ketegangan antara kedua negara, dan kelompok Taliban juga menolak permintaan pemerintah Afghanistan untuk bernegosiasi. Islamabad tampaknya enggan bekerjasama dengan Kabul soal perundingan dengan Taliban.

Pemerintah Kabul menuduh Islamabad menerapkan standar ganda dalam berurusan dengan isu terorisme di Afghanistan. Ashraf Ghani mengharapkan pemerintah Pakistan untuk menekan Taliban agar bergabung dalam proses perdamaian Afghanistan, tapi harapan ini belum dipenuhi, karena Islamabad menginginkan konsesi dari Kabul, yang selalu ditolak oleh tetangganya itu.

Rahimullah Yousuf Zai, pengamat politik di Afghanistan mengatakan, "AS memainkan peran kunci dalam ketidakstabilan dan kompleksitas situasi keamanan Afghanistan. Kabul percaya bahwa para komandan Taliban telah berlindung ke Pakistan dan menuntut agar Islamabad menangkap mereka dan menyerahkannya ke Afghanistan."

Pakistan dan Afghanistan

Dari Bangladesh dilaporkan bahwa menteri luar negeri negara itu, Abul Hassan Mahmud Ali menentang pemulangan paksa Muslim Rohingya ke Myanmar. Dia menyeru masyarakat internasional untuk terus menekan pemerintah Myanmar, dan negara itu harus berkomitmen dan jujur ​​terhadap proses pemulangan warga Rohingya ke Rakhine secara terhormat dan bermartabat.

Menurut berbagai laporan, sekitar 58 persen dari pengungsi Rohingya yang tinggal di Cox's Bazar, Bangladesh adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Saat ini, lebih dari 900.000 Muslim Rohingya berada di kamp pengungsi di Cox's Bazar. Kejahatan militer Myanmar dan ekstremis Budha terhadap Muslim Rohingya di Rakhine, dimulai sejak 25 Agustus 2017 yang telah menyebabkan ribuan orang tewas dan terluka serta ratusan ribu lainnya mengungsi.

Sementara itu, Doktor Imtiaz Ahmed, pakar urusan pengungsi dan migrasi serta profesor Hubungan Internasional di Universitas Dhaka, mengatakan, "Jika kita tidak menaikkan suara kita di tingkat internasional, Myanmar akan terus menunda proses repatriasi. Pemerintah Bangladesh harus mengirim delegasinya ke Cina, India dan negara-negara anggota ASEAN untuk meyakinkan mereka agar menekan Myanmar sehingga pemulangan Rohingya dimulai sesegera mungkin."

Tags

Mar 26, 2018 15:42 Asia/Jakarta
Komentar