Krisis Suriah telah berlangsung selama tujuh tahun setengah, dan kini keseimbangan militer dan politik di krisis ini jelas-jelas menguntungkan pemerintah Damaskus. Militer Suriah bersama sekutunya mengambil langkah final untuk memulai operasi pembebasan Provinsi Idlib dari pendudukan kelompok teroris.

Di pentas politik, pemerintah Suriah dan sekutu asingnya yang terdiri dari Iran dan Rusia memiliki posisi unggul bila dibanding dengan kubu pemberontak berserta sponsornya. Kubu pemberontak Suriah tidak bersatu dan saat ini terdiri dari tiga faksi, faksi yang berafiliasi dengan Rusia, kubu pemberontak yang berafiliasi dengan Turki serta faksi yang berafiliasi dengan Arab Saudi.

 

Faktor yang Memperlambat dimulainya Operasi Pembebasan Idlib

 

Militer Suriah dan sekutunya hingga kini belum memulai operasi pembebasan Idlib. Faktor penangguhan operasi ini dikarenakan tiga hal, posisi geografi Idlib, tingkat populasi provinsi ini, dan sikap Barat khususnya Amerika Serikat.

 

Letak geografi Idlib yang merupakan wilayah pegunungan mendorong operasi pembebasan provinsi ini lebih sulit di banding dengan operasi lainnya yang sampai saat ini telah digelar oleh militer Suriah beserta sekutunya. Populasi sekitar 3,5 juta jiwa, juga menjadi faktor lain tertundanya operasi pembebasan Idlib. Jumlah warga yang ada di Idlib menjadi alat propaganda besar-besaran Barat dan kubu anti pemerintah Suriah.

 

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan yang termasuk kubu anti operasi pembebasan Idlib seraya menjelaskan bahwa di Idlib ada 3,5 juta warga mengklaim bahwa harus dicegah jatuhnya korban dari pihak warga sipil.

 

Sejatinya kekhawatiran akan munculnya tragedi kemanusiaan di Idlib cenderung mengarah atas keberadaan 100 ribu teroris di provinsi ini ketimbang warga sipil. Richard Hayden Black, senator AS dari kubu Republik terkait pemanfaatan kekhawatiran tragedi kemanusiaan sebagai alat mengatakan,"Pembicaraan akan tragedi kemanusiaan di Idlib terus diulang ketika kelompok teroris mendapat ancaman."

Perang di Suriah

 

Strategi Barat pimpinan AS; Serangan berulang dengan pengulangan klaim

 

Idlib bagi Barat sangat penting, karena provinsi ini merupakan satu-satunya wilayah yang tersisa di tangan kelompok teroris dukungan asing. Hussein Abdul Aziz, dalam sebuah artikel yang dimuat laman al-Arabi al-Jadid menulis, "Kekalahan relatif atau total milisi bersenjata di Idlib akan membuat mereka menjadi kekuatan yang tidak efektif yang pada dasarnya tidak mampu memulihkan kemampuannya kembali. Dengan kata lain, kelompok ini tidak akan dapat mengambil keputusan militer, serta dengan demikian perang antara pemerintah Suriah dan kubu oposisi sedikit banyak akan berakhir dengan konstelasi strategis yang ada."

 

Sadollah Zarei, pengamat Timur Tengah meyakini, "Yang pasti AS dan Turki menentang operasi pembebasan Idlib, karena dari satu sisi operasi ini menjadi awal dari pengusiran militer kedua negara tersebut dari Suriah yang telah ditempatkan di wilayah negara ini secara ilegal sejak dua tahun lalu. Dan dari sisi lain, dengan dibebaskannya Idlib, pemerintah Damaskus secara penuh menguasai wilayahnya dan hal ini menutup jalan untuk menekan pemerintah Suriah. Sejatinya berakhirnya operasi Idlib sama halnya dengan berakhirnya beragam konspirasi yang dikejar pemerintah Barat beserta sekutu regionalnya."

 

Oleh karena itu, Barat khususnya Amerika berusaha mencegah dimulainya operasi pembebasan Idlib atau setidaknya menangguhkannya dengan tujuan memberi bantuan lebih besar kepada teroris. Dari sisi lain, Amerika beserta sekutunya siap untuk menyerang Suriah. Terkait hal ini ada dua pandangan.

 

Pandangan pertama, Amerika sampai pada kesimpulan bahwa operasi pembebasan Idlib sudah dekat. Oleh karena itu, AS berencana melancarkan serangan mematikan atau sebuah serangan preemtive di Suriah. Jika Amerika melancarkan serangan ini, maka operasi pembebasan Idlib oleh pemerintah Suriah dan sekutunya akan tertunda.

 

Pandangan kedua adalah Amerika di kondisi saat ini tidak memiliki alasan kuat untuk menyerang Suriah. Dengan demikian, AS dan sekutunya menunggu dimulainya serangan militer negara ini beserta sekutunya ke Idlib dan kemudian Amerika memanfaatkan serangan ini untuk propaganda penggunaan senjata kimia oleh militer Suriah. Potensi propaganda ini selama beberapa pekan terakhir berulang kali telah digulirkan oleh petinggi Rusia.

 

Richard Hayden Black terkait hal ini mengatakan, "Kami memiliki data bahwa dinas intelijen Inggris berencana mempersiapkan serangan kimia ke Idlib, sehingga mereka dapat menuding militer Suriah dan menyebut Damaskus bertanggung jawab atas serangan kimia tersebut."

 

Jika Amerika menyerang Idlib setelah operasi militer Suriah, sejatinya hal ini merupakan pengulangan skenario al-Shayrat pada April 2017. Pada April 2017, Amerika dengan alasan serangan kimia pemerintah Suriah ke Khan Shaykhun di Provinsi Idlib, menyerang pangkalan udara al-Shayrat di Provinsi Homs.

Kelompok Teroris

 

Dua Skenario Barat soal Krisis Suriah

 

Sepertinya Barat pimpinan Amerika menerapkan dua skenario secara bersama-sama soal krisis Suriah. Skenario pertama, mempertahankan berlanjutnya krisis di Suriah. Hassan Shukripour, pengamat isu-isu strategis terkait hal ini menyakini,"Barat pimpinan Amerika gagal meraih ambisinya termasuk menumbangkan pemerintah Damaskus. Oleh karena itu, mereka tidak berusaha memadamkan api peperangan di Suriah, karena di kondisi saat ini jika perang di Suriah berakhir, selain berarti bahwa Bashar al-Assad tetap berkuasa juga sama halnya dengan stabilnya konstelasi kekuatan yang menguntungkan Rusia di tingkat global serta Republik Islam Iran ditingkat kawasan."

 

Oleh karena itu, skenario pertama yang diterapkan Barat terhadap Suriah adalah menjaga agar krisis di negara ini tetap berlanjut dan mereka akan melancarkan serangan potensial ke Suriah dengan alasan penggunaan senjata kimia oleh Damaskus. Dengan serangan tersebut, mereka juga ingin krisis di negara ini tetap eksis.

 

Skenario kedua Barat soal krisis Suriah adalah menyabotase proses perundingan politik yang ingin menyelesaikan krisis tersebut dengan tujuan mengurangi peran Bashar al-Assad di struktur kekuasaan masa depan Suriah. Perundingan sola Suriah dari satu sisi dengan prakarsa Rusia, Iran dan Turki dalam bentuk dialog Astana dan perundingan trilateral Presiden Iran, Rusia dan Turki serta dari sisi lain dengan pengawasan PBB serta partisipasi pemain dunia, regional, delegasi Suriah dan kubu oposisi digelar di Jenewa.

 

Ketika babak kedelapan perundingan Jenewa soal Suriah digelar Desember 2017 tidak menghasilkan apapun, babak kesembilan dialog Astana digelar April 2018. Perundingan Astan termasuk dialog terpenting dan paling sukses yang digelar soal krisis Suriah, karena babak keempat dialog ini pada April 2017 berujung pada pembentukan zona deeskalasi untuk menurunkan tensi di Suriah. Zona ini telah memainkan peran besar dalam mengurangi tragedi kemanusiaan dan meningkatkan kemenangan militer Suriah di medan perang.

Image Caption

 

Perundingan presiden Rusia, Iran dan Turki sampai saat ini telah tiga kali digelar, di Sochi, Ankara dan Tehran. Sejatinya, babak terbaru perundingan trilateral ini digelar di Tehran pada 7 September 2018. Poin penting dari perundingan ini adalah jaminan dilanjutkannya zona deeskalasi untuk menurunkan tensi di Suriah dan penekanan akan pentingnya mempertahankan integritas dan kedaulatan wilayah Suriah.

 

Meski di perundingan ini Amerika tidak terlibat, namun Washington diam-diam berusaha mempengaruhi perundingan tersebut. Pengaruh ini dalam bentuk permintaan untuk mengurangi peran Bashar al-Assad, presiden Suriah di struktur kekuasaan mendatang Suriah.

 

Sejatinya AS dan sekutunya yang gagal menggulingkan Bashar al-Assad dan pemerintah Suriah baik di medan tempur maupun militer, kini di pentas politik sedikit banyak berupaya mereduksi peran Assad di kekuasaan mendatang Damaskus.

 

 

Tags

Sep 12, 2018 18:46 Asia/Jakarta
Komentar