Terpilihnya kembali Arab Saudi sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa dunia akan menghadapi kelainan dan kerusakan moral para pengklaim pembela HAM. Sebuah negara yang diatur dengan metode pemerintahan otoriter abad pertengahan dan rakyatnya tidak memiliki kebebasan sipil paling dasar telah menjadi anggota Dewan HAM PBB dan akan menilai serta memberikan pandangan mengenai pelanggaran HAM di negara-negara lain.

Hari Jumat, 28 Oktober 2016 tercatat sebagai hari kelam lain dalam sejarah PBB. Lembaga yang seharusnya memperjuangkan perdamaian dan keamanan untuk semua masyarakat dunia ini telah berubah menjadi sarana untuk melindungi salah satu negara pelanggar terbesar HAM. Pada bulan Juni, Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW) mendesak agar keanggotaan Arab Saudi di Dewan HAM PBB ditangguhkan. Kedua lembaga tersebut menegaskan bahwa Arab Saudi secara sistematik sedang melakukan pelanggaran HAM di dalam dan luar negeri.

 

Richard Bennett, Direktur Amnesty International di PBB di masa itu menulis, kredibilitas Dewan HAM PBB terancam dan dipertaruhkan. Ia menjelaskan, situasi HAM di Arab Saudi memburuk sejak negara ini bergabung dalam Dewan HAM PBB dan koalisi yang dipimpin Riyadh di Yaman juga sedang terlibat dalam pembunuhan brutal terhadap warga sipil. Namun sayangnya, peringatan tersebut justru direspon oleh para pengklaim pembela HAM di Barat dengan memberikan suara untuk memperpanjang keanggotaan Arab Saudi di Dewan HAM PBB.

 

Dalam Pasal 5 Deklarasi HAM disebutkan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh di disiksa, dianiaya dan dilecehkan atau dikenakan hukuman dan diperlakukan tidak manusiawi, di mana tindakan ini bisa menurunkan martabat dan kedudukan kemanusiaannya. Kini pertanyaannya adalah apakah Arab Saudi memenuhi kriteria tersebut sehingga para pengklaim pembela HAM di Barat memberikan suara setuju untuk keanggotaan negara Arab itu di Dewan HAM PBB.

 

Berdasarkan Pasal 8 Dewan HAM PBB, setiap anggota dewan ini yang terlibat dalam kejahatan, maka keanggotaannya harus ditangguhkan. Namun nyatanya, pemerintah-pemerintah Barat yang mengklaim sebagai pembela HAM justru memberikan suara setuju atas keanggotaan Arab Saudi di Dewan HAM PBB. Dukungan tersebut diberikan ketika Arab Saudi sedang sibuk melakukan pembunuhan brutal terhadap perempuan dan anak-anak di Yaman.

 

Al Saud memiliki catatan buruk terkait pelanggaran HAM di dalam dan luar Arab Saudi. Anggota-anggota keluarga Al Saud menempati jabatan-jabatan penting di Arab Saudi yang berpenduduk lebih dari 25 juta jiwa ini. Selain menguasai semua urusan penting dan sensitif negara, mereka juga menguasai kekayaan hasil penjualan minyak dan gas serta mengelola semua urusan negara tanpa adanya pengawasan dari lembaga apapun yang dipilih rakyat. Pada dasarnya, Arab Saudi tidak memiliki syarat minimal untuk menjadi sebuah pemerintahan yang demokratis, bahkan dalam bentuk formalitas sekalipun.

 

Al Saud menjalankan metode pemerintahan yang otoriter untuk melanggengkan pemerintahan sukunya, sehingga rakyat Arab Saudi tidak memiliki kebebasan sipil meski kebebasan yang paling mendasar sekalipun. Pengekangan dan ketiadaan kebebasan berpendapat dan berekspresi bisa menjadi dasar atas pelanggaran lain terhadap hak-hak rakyat di negara Arab itu. Amnesty Internasional dalam sebuah laporannya terkait kondisi para tahanan Arab Saudi menyebutkan bahwa banyak para tahanan yang ditangkap hanya karena menentang kebijakan Al Saud.

 

Salah satu pelanggaran HAM di Arab Saudi adalah larangan untuk beraktivitas politik. Warga Arab Saudi bahkan takut untuk menandatangani sebuah deklarasi atau mempublikasikan nama-nama mereka. Adam Coogle, seorang peneliti Timur Tengah di Human Rights Watch (HRW) dan menangani berkas resmi Arab Saudi, menyebut kondisi HAM di negara Arab ini sebagai "sangat kelam."

 

Coogle pada musim dingin tahun lalu mengatakan, hal-hal mendasar terkait HAM seperti kebebasan berekspresi, berpendapat dan kebebasan berkumpul serta kebebasan beragama di Arab Saudi kian hari memburuk. Menurutnya, semua aktivis, pengacara dan pembela HAM di Arab Saudi mendekam di berbagai penjara negara ini dan mereka divonis hukuman penjara dalam jangka waktu yang lama.

 

Menyusul kebangkitan rakyat di negara-negarata otokrasi Afrika Utara pada tahun 2011, pusat-pusat pengambil keputusan di Arab Saudi menindak keras segala bentuk suara yang menentang. Di negara ini akan jarang ditemukan aktivitas di sektor HAM yang berada di luar penjara. Pengadilan dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak ada hukum pidana yang jelas, bahkan secara umum tidak ada undang-undang yang mengatur hukuman. Penjara-penjara Arab Saudi dipenuhi para tahanan politik. Mereka dipenjara di sel-sel yang sempit dalam kondisi yang memprihatinkan hanya karena menuntut kebebasan dan menentang kebijakan Al Saud.

 

Pengadilan-pengadilan Arab Saudi juga tidak memenuhi standar untuk menjalankan proses pengadilan, bahkan para terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki pengacara. Jika pun mereka memilikinya, hal itu tidak akan berpengaruh pada keputusan hakim dan vonis hukuman. Sebab, keputusan pengadilan tidak didasarkan pada dasar hukum  yang sebenarnya, namun sepenuhnya dikeluarkan berdasarkan pada kepentingan hakim.

 

Perempuan di Arab Saudi juga menghadapi berbagai pembatasan. Mereka tidak bisa pergi ke tempat-tempat umum seperti bank, restoran dan mall tanpa adanya pendamping. Perempuan Arab Saudi harus didampingi oleh "pengawal" pria jika meninggalkan rumah, dan yang menjadi pengawal biasanya adalah anggota keluarganya. Mereka didampingi ke mana saja, termasuk berbelanja dan ke dokter. Media-media Arab Saudi juga di bawah kontrol langsung oleh pemerintah.

 

Sebuah pemerintahan, di mana rakyatnya tidak bisa menikmati hak-hak sipil paling mendasar sekalipun, maka di luar negeri, pemerintahan itu tentunya tidak akan komitmen untuk melindungi HAM. Al Saud –dengan mengandalkan dolar-dolar hasil penjualan minyaknya– mengklaim sebagai pemimpin dunia Arab dan berhak untuk menentukan kebijakan dan posisi negara-negara Arab lainnya.

 

Melalui pendekatan itulah, Arab Saudi selama lebih dari lima tahun memberikan dukungan penuh kepada kelompok-kelompok Takfiri dan teroris di Suriah untuk menggulingkan pemerintahan sah negara ini. Hasil dari kebijaaan Arab Saudi ini adalah tewasnya ratusan ribu warga Suriah dan menyebabkan jutaan lainnya mengungsi. Al Saud dan para pemimpin Wahabi yang berkuasa di Arab Saudi merupakan orang tua asuh kelompok-kelompok Takfiri dan teroris. Hal ini telah sangat jelas bagi semua masyarakat dunia termasuk Barat.

 

Lebih dari 1,5 tahun, rakyat Yaman berada di bawah serangan bom-bom Amerika dan Inggris karena menolak mengikuti kebijakan-kebijakan Arab Saudi. Agresi militer Arab Saudi sejak Maret 2015 hingga sekarang telah meluluhlantakkan infrastruktur ekonomi dan industri Yaman dan menyebabkan lebih dari 10.500 orang tewas dan belasan ribu lainnya terluka. Infrastruktur penting Yaman seperti rumah sakit, sekolah, bandara, pabrik, pelabuhan, jembatan dan lainnya juga hancur diterjang rudal-rudal pesawat Arab Saudi dan sekutunya.

 

Badan Anak PBB (UNICEF)  dalam laporannya menyebutkan, lebih dari 10.000 anak Yaman meninggal dunia akibat menurunnya level pelayanan kesehatan. Badan-badan bantuan PBB dalam laporannya menegaskan bahwa lebih dari 1,5 juta anak Yaman kekuarangan gizi dan kelaparan serta setengah dari penduduk negara ini juga hidup miskin. Seorang juru bicara Program Pangan Dunia dalam hal ini mengatakan, kondisi di Yaman benar-benar buruk. Hati para ibu di Yaman teriris dan menangis ketika melihat anak-anak mereka tidak memiliki makanan yang cukup dan harus menahan lapar.

 

Menyaksikan kondisi kemanusiaan di Yaman dan situasi buruk ini terjadi di abad ke-21, sungguh sangat mengejutkan dan menyayat hati setiap insan. Setiap manusia akan prihatin apabila melihat tragedi kemanusiaan di Yaman. Namun anehnya, meskipun situasi kemanusiaan di Yaman memburuk akibat agresi Arab Saudi, namun negara-negara Barat masih melanjutkan dukungan politik dan militernya kepada Riyadh.

 

Ketika bom-bom Arab Saudi tidak henti-hentinya dijatuhkan ke berbagai wilayah Yaman, Majelis Rendah Inggris hanya menyerukan supaya jet-jet tempurnya tidak digunakan untuk membombardir  rakyat negara Arab itu. Pada tahun pertama agresi militer Arab Saudi ke Yaman, London telah menjual senjata kepada Riyadh senilai sekitar lima miliar dolar.

 

Ekspor senjata ke Arab Saudi oleh Inggris dan sejumlah negara Barat lainnya hingga sekarang masih berlanjut meskipun Al Saud terlibat pelanggaran HAM dan kejahatan perang mengerikan di Yaman. Pada dasarnya, negara-negara Barat itu terlibat dalam semua kejahatan Arab Saudi di Yaman dan dukungan secara tidak langsung kepada kelompok-kelompok teroris Takfiri di Suriah dan Irak serta di berbagai negara lainnya.

 

Keanggotaan Arab Saudi di Dewan HAM PBB diperpanjang melalui dukungan negara-negara Barat agar negara ini terhindar dari upaya penyelidikan atas kejahatan perangnya di Yaman dan pelanggaran HAM lainnya.

 

Arab Saudi adalah boneka pemerintah-pemerintah Barat dan eksekutor kebijakan-kebijakan mereka di kawasan untuk menciptakan krisis di negara-negara Muslim dan perpecahan di antara mazhab-mazhab Islam. Seandainya di Arab Saudi ada sebuah pemerintahan demokrasi, maka tentunya negara-negara Barat tidak akan mampu mendikte negara itu untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Tags

Nov 06, 2016 12:54 Asia/Jakarta
Komentar