Gelombang pengungsi di Eropa menyingkap borok para pemimpin Eropa kepada masyarakat benua itu dan dunia. Wajah buruk Eropa dalam krisis pengungsi diwakili oleh Polandia, Slovakia, Denmark, Makedonia, Serbia, Hungaria, Austria dan beberapa negara Eropa lainnya. Mereka menggunakan tangan besi dalam menghadapi krisis pengungsi. Suara lantang disuarakan oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban terhadap arus pengungsi ke Eropa.

Orban memagari perbatasan Hungaria dengan Serbia dan menerjunkan pasukan militer dengan persenjataan lengkap untuk menyambut pengungsi. Ia mengatakan pemerintah tidak akan bersikap ramah terhadap pengungsi dan jika diperlukan, ia hanya akan menerima beberapa pengungsi yang beragama Kristen.

Sikap tidak ramah ini tidak hanya diperlihatkan oleh para pejabat politik atau keamanan Eropa. Partai-partai politik sayap kanan dan rasis bahkan masyarakat umum di banyak negara Eropa menunjukkan sikap anti-imigran. Tayangan video seorang jurnalis wanita Hungaria yang menendang kaki pengungsi adalah contoh kecil dari wajah buruk Eropa. Amnesty International dalam satu laporannya menyatakan kelompok-kelompok ekstrim menyerang para pengungsi di pulau Kos, Yunani dan memukuli mereka dengan tongkat kayu.

Berdasarkan laporan wartawan AFP, para aktvitas Amnesty International menyaksikan serangan kekerasan terhadap pengungsi di pulau Kos. Televisi CBS Amerika Serikat dalam laporan investigatif membongkar aksi jahat pasukan garda pantai Yunani, di mana mereka melakukan penyamaran untuk menyerang perahu-perahu pengungsi dan setelah mengosongkan tangki bahan bakar, perahu-perahu itu dibiarkan terombang-ambing di tengah laut bersama isinya.

Denmark termasuk salah satu negara maju di Eropa Barat yang menghalangi masuknya pengungsi ke wilayahnya. Pemerintah Denmark memasang iklan di koran-koran Turki dan Lebanon sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencegah kedatangan pengungsi Suriah. Iklan yang dicetak dalam bahasa Inggris dan Arab tersebut, menjelaskan secara detail tentang akibat yang akan diterima jika pengungsi tetap menginjakkan kakinya di Denmark.

Pemerintah negara-negara Eropa mengambil kebijakan ketat dan mengagendakan perubahan undang-undang penerimaan imigran. Padahal menurut sejumlah pejabat Eropa, benua ini memiliki kapasitas menampung satu juta pencari suaka per tahun. Menteri Kehakiman dan Imigrasi Swedia, Morgan Johansson mengatakan, Uni Eropa memiliki kapasitas untuk menyerap satu juta pengungsi setahun.

"Eropa sebagai sebuah benua harus memikul tanggung jawab atas krisis pengungsi global. Kita adalah benua terkaya di dunia dan jelas bahwa jika ada yang benar-benar dapat menangani krisis ini, itu adalah benua Eropa," kata Johansson.

Musik

Swedia yang mengadopsi kebijakan liberal berperan banyak dalam penerimaan pengungsi asing selama beberapa tahun terakhir dan sepanjang tahun 2015, Swedia terlihat lebih aktif di antara negara-negara lain Eropa dalam menangani pengungsi. Statemen menteri kehakiman dan imigrasi Swedia, jelas bertentangan dengan sikap negara-negara Eropa Tengah di mana mereka menolak kuota pengungsi yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

Kanselir Jerman Angela Merkel, mengusulkan pembagian kuota pengungsi sehingga seluruh negara Eropa ikut menanggung beban sesuai dengan kapasitas masing-masing negara. Uni Eropa pada September 2016 menyetujui rencana untuk mendistribusikan pengungsi ke seluruh 28 negara anggota. Namun, empat negara anggota Uni Eropa secara tegas menolak rencana tersebut. Hungaria, Republik Ceko, Slovakia dan Polandia mengatakan tak akan mendukung usulan itu.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, mengancam akan menerapkan kebijakan yang lebih keras lagi terhadap para pengungsi. Ia mengatakan, negaranya akan menangkap, memidanakan atau memenjarakan orang-orang yang masuk perbatasannya. "Jika mereka menyeberang ke Hungaria tidak dengan cara legal, maka kami akan mempertimbangkan itu sebagai kejahatan," tegas Orban.

Pemerintah dan partai-partai kanan Eropa mendukung kebijakan keras terhadap pengungsi. Paus Fransiskus meminta setiap pemeluk agama Katolik atau komunitas Katolik di Eropa menerima keluarga pengungsi yang melarikan diri dari perang di Timur Tengah. Dalam sebuah pesan terpisah, Paus mengatakan, "Ini adalah kekerasan, membangun pagar dan penghalang untuk mencegah orang yang mencari tempat damai. Ini adalah kekerasan jika mendorong kembali mereka yang melarikan diri dari keadaan tidak manusiawi dengan harapan mendapatkan masa depan yang lebih baik."

Namun, nasihat Paus Fransiskus tidak mampu mengubah pendirian pemerintah Eropa untuk memandang secara manusiawi terhadap gelombang manusia, yang terlantar dan frustasi dari perang dan membutuhkan bantuan. Dalam sebuah wawancara, Paus mengatakan, "Pemerintah negara-negara Eropa harus mengkaji kapasitas penerimaannya secara detail sehingga dapat secara realialistis menampung pengungsi di wilayahnya."

Paus menekankan pentingnya membedakan antara migran dan pengungsi, di mana mereka memiliki masalah yang sangat berbeda. Menurutnya, migran harus diperlakukan sesuai dengan aturan-aturan tertentu, karena migrasi adalah hak. Di sisi lain, pengungsi adalah orang yang lari dari situasi yang mengerikan akibat perang, penderitaan, kelaparan, dan pengungsi membutuhkan perhatian yang lebih besar.

Nasihat Paus tidak mendapat respon baik dari para pemimpin Eropa. Mereka bahkan mengabaikan masukan dan rekomendasi dari pejabat PBB untuk urusan pengungsi. Perang dan kekerasan di berbagai belahan dunia membuat jumlah pengungsi naik tajam menjadi 60 juta orang pada 2014. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Antonio Guterres mengatakan, "Kami menyaksikan pergeseran paradigma ke masa dengan arus pengungsian global meningkat dalam jumlah yang belum pernah terjadi."

Guterres menambahkan bahwa konflik di Suriah dan Irak telah memaksa 15 juta orang meninggalkan rumah. Untuk menangani gelombang perpindahan orang akibat konflik itu, ia mendesak negara-negara Eropa untuk membuka pintu perbatasan bagi para korban. Namun meski Eropa adalah benua kaya, beban terbesar dari penampungan pengungsi justru ditanggung oleh negara berkembang dengan prosentase mencapai 86 persen.

Berkenaan dengan perlunya Uni Eropa mengubah undang-undang imigrasi, Guterres menuturkan bahwa salah satu langkah penting yang bisa diambil dalam hal ini adalah membiarkan pengungsi bergerak bebas di Uni Eropa. Namun, kebijakan negara-negara Eropa bertentangan dengan seruan pemimpin Katolik dunia dan pejabat PBB.

Hampir seluruh negara Eropa memperketat pengawasan perbatasan dan aturan penerimaan pengungsi. Mereka bahkan sedang mencari cara untuk mendeportasi pengungsi. Kanselir Angela Merkel mengatakan bahwa pada tahun 2017, Jerman ingin mendeportasi 200 ribu pengungsi yang permohonan suaka mereka ditolak.

Kementerian Dalam Negeri Slovakia secara tegas menolak kedatangan imigran Muslim. Mereka beralasan bahwa Slovakia hanya negara transit dan bukan pilihan yang menarik untuk tinggal dalam jangka panjang, terutama bagi masyarakat Muslim. Sebagian negara Eropa bertindak di luar kesepakatan Schengen dan memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya pengungsi ke wilayah mereka.

Reaksi para pemimpin Eropa terhadap gelombang pengungsi menunjukkan bahwa Eropa adalah bukan benua nilai-nilai dan solidaritas. Insiden tenggelamnya ribuan pengungsi di Luat Mediterania telah menjadi sebuah berita biasa bagi para pemimpin Eropa. Mereka berusaha maksimal untuk mencari cara agar pengungsi tidak mencapai perbatasan Eropa dan pada tahap berikutnya mendeportasi mereka.

Mar 09, 2017 11:15 Asia/Jakarta
Komentar