Sekretaris Jenderal merupakan jabatan tertinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Posisi bergengsi tersebut saat ini dipegang oleh Antonio Guterres. Selama ini, jabatan Sekjen PBB dipegang oleh orang-orang yang berasal dari Eropa, Afrika, Asia Tenggara dan Asia Timur. Hingga kini belum ada yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB dari kawasan Teluk Persia.

Posisi Sekjen PBB pertama kali dibajabat oleh Trygve Halvdan Lie, tapi ia tidak lama menjabat. Mantan Menteri Luar Negeri Norwegia ini meletakkan jabatan Sekjen PBB akibat permusuhan Uni Soviet terhadap dirinya. Selanjutnya, posisi tersebut dijabat oleh Dag Hammarskjold. Tapi mantan Menteri Keuangan Swedia ini hanya delapan tahun menjabat sebagai Sekjen PBB. Kecelakaan pesawat pada 18 September 1962 mengakhir hidupnya.

 

Lembaran sejarah Sekjen PBB juga diwarnai intervensi Amerika Serikat yang menyebabkan Boutros Boutros-Ghali tidak bisa melanjutkan masa jabatannya. Mantan Menteri Luar Negeri Mesir ini, menjabat sebagai Sekjen PBB dari 1 Januari 1992 hingga 31 Desember 1996. Amerika mengklaim Boutros-Ghali tidak mampu melakukan reformasi di tubuh PBB. Oleh karena itu, Amerika Serikat memveto berlanjutnya masa jabatan Boutros-Ghali.

 

Dari delapan orang yang mengisi posisi sebagai Sekjen PBB sebanyak lima orang yaitu U Thant, Kurt Waldheim, Javier Perez de Cuellar, Kofi Annan dan Ban Ki-moon menyelesaikan dua periode masa jabatan lima tahun sebagai Sekjen PBB.

 

Sejak 1 Januari 2017 untuk pertama kalinya posisi Sekjen PBB diisi oleh mantan kepala pemerintahan Antonio Guterres menjabat sebagai Perdana Menteri Portugal dari tahun 1995 hingga 2002. Saat ini Guterres menjabat sebagai Sekjen PBB ke-9.

 

Ban Ki-moon menjabat sebagai Sekjen PBB sejak 1 Januari 2007 hingga 31 Desember 2016. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Korea Selatan dari 17 Januari 2004 hingga 10 November 2006. Selama sepuluh tahun menjabat sebagai Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengunjungi 154 negara di dunia.

 

Kedudukan PBB di era Ban Ki-moon berada dalam kondisi yang tidak memuaskan. Selama sepuluh tahun menjabat sebagai Sekjen PBB, organisasi terbesar ini menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang menghadang. Salah satu pemicu tidak memuaskannya kinerja Ban Ki-moon adalah tekanan adidaya global terhadap PBB.

 

Di era Ban Ki-moon, kredibilitas PBB terutama di mata negara-negara sedang berkembang sangat rendah. Pasalnya, PBB justru melayani kepentingan Amerika Serikat terutama dalam masalah Timur Tengah. Padahal berdasarkan Piagam PBB, Sekjen PBB dan pejabat lainnya harus independen dalam menjalankan tanggung jawab dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan pihak lain.

 

Pasal 100 Piagam PBB menjelaskan, Sekjen PBB dan pejabat PBB tidak menerima instruksi dari negara atau pejabat asing selain organisasi ini dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, mereka tidak boleh bertindak di luar tugas resmi internasional yang ditetapkan kepadanya.

 

Di masa jabatan Ban Ki-moon, dunia menghadapi berbagai masalah besar. Tantangan di tubuh PBB sendiri yang dililit sejumlah masalah salah satunya yang utama masalah anggaran dan reformasi struktur Dewan Keamanan. Masalah anggaran menjadi problematika yang terus menerus dihadapi PBB.

 

Pasalnya, tidak dibayarnya kewajiban finansial sejumlah negara dimanfaatkan oleh segelintir negara lain seperti Amerika Serikat untuk mempengaruhi kebijakan PBB. Akibatnya, PBB tidak lagi berperan sebagai organisasi internasional yang menjalankan tugasnya demi kepentingan seluruh anggota. Tapi justru menjadi alat politik negara tertentu demi kepentingannya.

 

Selain itu, masalah yang lebih besar adalah tidak sesuainya struktur utama PBB yaitu Dewan Keamanan dengan realitas dan dinamika baru di arena politik ekonomi global. Hingga akhir jabatannya, Ban Ki-moon tidak mengambil langkah signifikan untuk mewujudkan tuntutan para pemimpin negara dunia mengenai reformasi struktur Dewan Keamanan.

 

Masalah Veto anggota Dewan Keamanan PBB selalu menjadi kendala besar. Tidak sedikit resolusi PBB yang kandas di tengah jalan, begitu juga dengan munculnya rancangan resolusi yang tidak adil terhadap sejumlah negara dunia.

 

Kinerja Ban Ki-moon dalam mengatasi berbagai masalah internasional menunjukkan rapor yang tidak memuaskan. Rangkaian krisis seperti krisis Suriah, Ukraina, Sudan Selatan dan perang Yaman menjadi deretan bukti yang memperlihatkan ketidakmampuan Ban Ki-moon meredam krisis tersebut. Ironisnya, Ban Ki-moon yang menjabat sebagai Sekjen PBB justru mengambil peran sebagai pemantau dan tidak mengambil peran signifikan untuk mengatasi krisis internasional.

 

Pada acara perkenalan Sekjen baru PBB, Ban Ki-moon sendiri mengakui bahwa sebagian program organisasi internasional ini gagal. Bahkan menurutnya, tidak ada kegagalan yang lebih buruk dari berlanjutnya krisis Suriah. Pengakuan Ban Ki-moon tersebut menunjukkan Ban tidak berdaya mewujudkan tujuannya dalam piagam organisasi internasional itu.

 

Dalam perang Yaman, PBB bukan hanya gagal mencegah berlanjutnya serangan udara yang dilancarkan koalisi internasional pimpinan Arab Saudi di Yaman, bahkan Ban Ki-moon menganulir laporan sebelumnya yang menyebutkan Arab Saudi sebagai rezim pembunuh anak-anak Yaman. Sebab Riyadh mengancam akan memutus bantuan finansialnya terhadap PBB.

 

Kini, dengan dukungan PBB tersebut Saudi semakin arogan melanjutkan agresi militer udara di Yaman yang menyebabkan ribuan orang tewas dan cedera, termasuk anak-anak dan perempuan. Tidak hanya itu, infrastruktur publik seperti sekolah dan rumah sakit, layanan air minum dan listrik serta kantor pemerintah juga porak-poranda. Tapi kemudian, dengan begitu mudah rezim Al Saud berkelit dan berlindung di balik jubah PBB.

 

Sekitar Agustus lalu, Ban Ki-moon dalam laporan yang disampaikan ke Dewan Keamanan PBB menjelaskan kejahatan hak asasi manusia di Yaman, tapi dia menghapus nama Saudi dari daftar hitam pelanggar anak di Yaman dan cukup menyampaikan kekhawatiran terhadap masalah tersebut. Fenomena ini menunjukkan bias politik yang sangat kental di PBB sebagai penyebab organisasi internasional ini tidak bisa berperan signifikan dalam membela hak bangsa-bangsa tertindas di dunia seperti Yaman.

 

Dalam masalah Palestina, begitu banyak kritikan dilancarkan kepada PBB. Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengkritik Ban Ki-moon yang saat itu menjabat sebagai Sekjen PBB karena mendukung kebijakan ekspansif rezim Zionis Israel. Hamas dalam statemennya mengkritik pernyataan Ban Ki-moon yang mengecam resolusi terbaru UNESCO mengenai Masjid al-Aqsa.

 

Hamas menyebut statemen Ban Ki-moon tersebut menunjukkan pemihakan terhadap Israel dan tidak mencerminkan posisinya sebagai Sekjen PBB. Gerakan Perlawanan Islam Palestina menilai pernyataan Ban Ki-moon mengkritik UNESCO menunjukkan sebuah pelanggaran yang dilakukan seorang pejabat tinggi PBB terhadap aturan internasional demi kepentingan Israel. Sebelumnya, pada hari Selasa 18 Oktober 2016, Sekjen PBB mengkritik resolusi UNESCO mengenai penetapan Masjid al-Aqsa sebagai warisan budaya Islam.

 

Ban Ki-moon di awal masa jabatannya sebagai Sekjen PBB menjelaskan tujuan utamanya untuk meningkatkan kedudukan dan posisi PBB serta peran aktifnya di arena internasional. Tapi ironisnya, di akhir masa jabatan pada 31 Desember 2016 lalu, alih-alih bisa meraih tujuannya kredibilitas PBB justru semakin menurun. Inilah pekerjaan rumah besar yang diserahkan Ban Ki-moon kepada penggantinya Antonio Guterres.

 

Publik dunia menanti bagaimana sepak terjang Sekjen PBB yang baru dalam menyelesaikan berbagai krisis yang melilit dunia seperti krisis Suriah, Yaman dan Irak. Jika Guterres mampu mengambil pelajaran dan kegagalan Ban Ki-moon maka ia akan bersikap independn dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan tidak mengekor dikte adidaya global, terutama dalam masalah Timur Tengah. Dari masalah ini saja, Sekjen PBB sudah bisa mengembalikan kredibilitas yang terpuruk akibat sikap dependensi Ban Ki-moon.

Mar 18, 2017 11:38 Asia/Jakarta
Komentar