Uni Eropa sebagai sebuah persatuan regional terbesar di dunia, didirikan berlandaskan cita-cita 28 negara Eropa untuk bekerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, moneter, perbatasan, kebijakan luar negeri dan keamanan. Cikal bakal Uni Eropa adalah masyarakat ekonomi Eropa yang dibentuk tahun 1957 berdasarkan hasil kesepakatan Roma di antara enam negara Eropa, dan awalnya hanyalah sebuah persekutuan ekonomi.

Sejak saat itu, seiring dengan bertambahnya anggota baru, Uni Eropa pun semakin besar. Pada tahun 1993 disepakati "Pakta Mastricht" yang menjadi kerangka hukum Uni Eropa sekarang. Uni Eropa pada tahun 1999 mengeluarkan mata uang bersama bernama Euro, menggantikan mata uang nasional setiap negara anggota. Hingga kini mata uang itu digunakan di 19 negara anggota zona Euro. Dengan jumlah penduduk 511 juta jiwa, Produk Domestik Bruto, PDB, Uni Eropa pada tahun 2016 mencapai 16.397.979,82 dolar.

Proses keanggotaan di Uni Eropa sampai saat ini sudah melewati beberapa periode. Salah satu periode terpenting terjadi pasca keruntuhan Uni Soviet di tahun 1991 dan momen kemerdekaan sejumlah negara Eropa Timur. Di masa itu, dunia menyaksikan dimulainya keanggotaan negara-negara Eropa Timur di Uni Eropa tepatnya di awal tahun 2000. Negara-negara Eropa Timur yang bergabung dengan Uni Eropa di antaranya Polandia, Hungaria, Bulgaria, Rumania, Slovakia, Republik Ceko, Slovania, Lithuania, Latvia, Estonia dan Kroasia.

Negara-negara penting Uni Eropa seperti Perancis dan Jerman mendesak integrasi optimal seluruh anggota Uni Eropa sehingga pada akhirnya berubah menjadi sebuah entitas politik federal yang memiliki kesatuan ekonomi, militer dan kebijakan luar negeri. Akan tetapi sepertinya petinggi Eropa lalai atas realitas bahwa penerimaan negara-negara Eropa Timur dan tengah sejak tahun 2000, sebagai anggota baru secara tergesa-gesa tanpa memikirkan syarat keanggotaan mereka, justru dapat menimbulkan masalah serius yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh Uni Eropa.

Sebagaimana kita saksikan sekarang, Uni Eropa dihadapkan dengan krisis yang muncul dari perbedaan pandangan dan kesenjangan tajam antara negara-negara Eropa Utara dan Selatan, atau yang lebih dikenal dengan kubu kaya dan miskin. Pada kenyataannya, pasca krisis ekonomi tahun 2008, perbedaan pandangan di tengah anggota Uni Eropa semakin meruncing, terutama terkait kebijakan pengetatan ekonomi, usulan paket kebijakan penyelamatan ekonomi oleh negara-negara kaya di Utara Eropa kepada negara-negara miskin di Selatan benua itu.

Hal itu ditambah dengan penentangan Uni Eropa atas sejumlah program reformasi dan langkah beberapa negara Eropa Timur khususnya Hungaria dan Polandia, upaya pemerintah kedua negara itu untuk membatasi kebebasan berpendapat dan upaya meningkatnya kekuasaannya. Juga penyerahan sebagian aset dan wewenang nasional kepada badan-badan Uni Eropa yang berujung dengan munculnya krisis pengungsi, dan menyebabkan Uni Eropa dilanda protes keras terutama dari negara-negara Eropa Timur.   

Meski gap di antara negara-negara Eropa tidak hanya terbatas pada krisis pengungsi, yang merupakan tantangan terbesar Uni Eropa sejak berdirinya, namun karena pelik dan luasnya dimensi masalah ini, dapat dipastikan berlanjutnya krisis akan berujung dengan pecahnya gap yang lebih besar. Hal itu terutama karena negara-negara kecil di Timur dan tengah Eropa sama sekali tidak tertarik untuk mematuhi keputusan Uni Eropa dalam masalah ini dan terang-terangan mendahulukan kepentingan nasional mereka di atas kepentingan Uni Eropa.

Karena keputusan Brussels harus dipatuhi oleh negara anggota Uni Eropa, secara praktis masalah ini telah berubah menjadi tantangan besar bagi seluruh negara anggota, yaitu apakah mereka harus mendahulukan kepentingan dan kedaulatan nasionalnya atau menjalankan keputusan dan aturan Uni Eropa.

Selain krisis pengungsi, perbedaan pandangan di antara negara anggota Perjanjian Schengen termasuk negara-negara Eropa Timur dan tengah, terkait pembebasan keluar-masuk di antara negara anggota, telah menciptakan konflik baru. Seiring dengan meningkatkan ancaman terorisme, sejumlah negara itu menunda atau membatasi penerapan perjanjian Schengen dan memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya teroris.

Padahal perjanjian Schengen dan pembebasan keluar-masuk di antara negara-negara Eropa merupakan salah satu fondasi berdirinya Uni Eropa, jika hal ini dilanggar berarti Eropa akan kembali ke era perbatasan tertutup yang berlawanan dengan semangat pendirian Uni Eropa. Salah satu kasus ketidakpatuhan negara-negara Eropa terhadap keputusan Uni Eropa adalah konflik Uni Eropa dengan Polandia terkait reformasi sistem peradilan di negara itu.

Komisi Eropa memperingatkan Polandia, jika tidak segera menghentikan reformasi sistem peradilan yang bisa berujung dengan hilangnya independensi lembaga yudikatif, maka hak suara negara itu di Uni Eropa akan dicabut. Brussels pada awal tahun 2017 mengumumkan, jika Warsawa dalam waktu 30 hari tidak bisa menyelesaikan masalah itu, maka akan kehilangan hak suaranya di Uni Eropa.

Jean Claude Juncker, Ketua Komisi Eropa menyebut reformasi sistem peradilan di Polandia sebagai ancaman sistemik bagi pemerintahan konstitusional negara itu. Di sisi lain, Frans Timmermans, Wakil Ketua Komisi Eropa berbicara soal ketegasan Uni Eropa dalam menindak Polandia berdasarkan pasal 7 Perjanjian Lisbon. Ia mengatakan, bahkan jika Polandia mengancam keluar dari Uni Eropa, hukuman ini akan tetap dijatuhkan.

Menurutnya, apa yang terjadi di Polandia bukan masalah partai, tapi menyasar salah satu fondasi masyarakat Eropa yaitu pemerintahan konstitusional. Namun demikian Beata Szydlo, Perdana Menteri Polandia, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan tunduk pada tekanan dan akan melanjutkan proses reformasi sistem peradilan.

Tantangan lain yang dihadapi Polandia, juga Hungaria sebagai negara "pemberontak" di Uni Eropa adalah krisis pengungsi dan proses reformasi ekonomi. Uni Eropa pada September 2015 mengesahkan program dua tahun penempatan baru sekitar 160.000 pengungsi yang sebagian besar tinggal di Italia dan Yunani, agar dibagi rata di antara negara-negara Eropa lainnya.

Akan tetapi Polandia dan Hungaria menentang keras keputusan itu. Akhirnya pada tahun 2017 Uni Eropa mengancam Polandia dan Hungaria, jika tidak mau menerima pengungsi, maka kedua negara itu akan disanksi. Namun sepertinya ancaman itu tidak mampu mengubah sikap pemerintah Polandia dan Hungaria.

PM Polandia kemudian menuduh kubu oposisi negara itu telah mendukung kebijakan imigran Uni Eropa dan bekerjasama dengan pejabat Uni Eropa untuk mengganggu kepentingan Polandia. Pemerintah Polandia lalu melayangkan permohonan kepada Pengadilan Uni Eropa agar meninjau ulang keputusan yang memaksa Warsawa untuk ikut dalam program penampungan pengungsi.

Polandia juga menentang keras ide Jerman dan Perancis tentang "Two Speeds EU" atau kecepatan dua kali Uni Eropa yang mendapat dukungan Komisi Eropa. Polandia menyebut ide ini dapat memecah Uni Eropa menjadi dua kubu, negara kaya dan miskin.

Realitasnya, dengan memperhatikan kemungkinan terbelahnya Uni Eropa menjadi dua kubu, Euro 1 dan Euro 2, dalam waktu yang tidak lama, negara-negara Utara dan Barat Eropa akan berkumpul dalam kubu Euro 1 dan negara-negara Selatan Eropa dalam kubu Euro 2. Jika sampai terjadi, maka negara-negara kaya di Utara dan Barat tidak akan ikut menanggung kerugian, ketidakefektifan dan kelemahan ekonomi negara-negara miskin di Selatan Eropa.

Dengan demikian, sepertinya Polandia dan Hungaria akan semakin menjauh dari Uni Eropa dan hal ini menandakan kembalinya kedaulatan nasional penuh tanpa pembatasan dari Uni Eropa ke negara-negara Eropa Timur.

Aug 08, 2017 07:11 Asia/Jakarta
Komentar