Hasil referendum pemisahan Inggris dari Uni Eropa yang berlangsung pada Juni 2016 diakhiri kemenangan kubu pendukung Brexit dengan dukungan suara 52 persen. Sejak pengumuman implementasinya yang dimulai Maret 2017 terjadi beberapa kali perundingan antara pihak pemerintah konservatif Inggris dan Uni Eropa. Setidaknya sudah tiga kali perundingan digelar antara pejabat kedua pihak.

Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa berakhir tahun 2019. Para analis menilai Brexit akan berdampak terhadap melemahnya pengaruh Inggris dari sisi kekuatan lunak dan keras.

Dimensi lunak yang menjadi titik tekan tulisan ini berkaitan dengan melemahnya kekuatan lunak seperti kekuatan budaya, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan pendidikan, ekonomi dan kedudukan keamanan Inggris.

Meningkatnya ketidakamanan di negara ini sebagai pengaruh dari melemahnya hubungan dengan institusi keamanan Eropa merupakan ancaman lain yang membayangi Inggris pasca Brexit. Terkait hal ini, Kepala Kantor Kanselir Jerman, Peter Altmaier mengungkapkan bahwa Brexit akan menimbulkan kerugian besar bagi Inggris.

Selama ini Inggris dikenal sebagai kekuatan imperialis terbesar di dunia. Di masa lalu, kerajaan Inggris menjajah begitu banyak wilayah yang membentang dari benua Afrika, Amerika Utara hingga Samudera Hindia. Di negara jajahannya, Inggris menggunakan kekuatan lunaknya seperti bahasa Inggris yang dijadikan sebagai bahasa penting di sana. Kemudian menyebarkan budaya Inggris di negara-negara jajahannya itu.

Selama beberapa abad, terjadi pengiriman mahasiswa untuk menuntut ilmu di Inggris. Oleh karena itu, kalangan terpelajar di banyak negara dunia, termasuk di dunia akademis, politik dan ekonomi, berada dalam pengaruh budaya dan pemikiran Inggris. Kehadiran mereka melanjutkan perpanjangan era imperialisme Inggris di negaranya masing-masing dengan cara baru yang lebih lunak dan tidak langsung.

Contoh nyata dari pengaruh tersebut adalah India. Di negara ini, bahasa Inggris menjadi bahasa resmi negara. Bahkan institusi politik dan pemerintahannya mengikuti model Inggris. India bersama negara-negara yang tergabung dalam "Persemakmuran Inggris" menjalin hubungan pendidikan, budaya, ekonomi, dan perdagangan dengan pemerintah Inggris.

Tapi tampaknya, keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan memberikan pengaruh negatif terhadap hubungan negara-negara persemakmuran dengan London. Di sisi lain, penelitian akademis menunjukkan bahwa Brexit memberikan pengaruh negatif terhadap kekuatan lunak Inggris di tingkat dunia.

Salah satu hasil dari globalisasi adalah tumbuhnya pasar global pendidikan tinggi yang memberikan manfaat besar bagi Inggris baik dari sisi materi maupun ilmiah. Tampaknya manfaat finansial yang besar dinikmati oleh universitas di berbagai kota Inggris.

Keuntungan ini bagi kota semacam London sangat besar. Pasalnya keuntungan bersih universitas di London mencapai sekitar dua atau tiga persepuluh miliar pound dalam setahun. Sedangkan kota lain seperti Sheffield meraup keuntungan sekitar 100 juta pound.

Bagaimanapun kehadiran satu juta mahasiswa asing yang menuntut ilmu di berbagai universitas Inggris maupun cabangnya yang yang tersebar di berbagai negara dunia memberikan keuntungan tidak kecil bagi negara ini. Tapi kondidi tersebut mengalami perubahan pasca penyelenggaraan referendum Brexit. Posisi Inggris di arena internasional menurun dan negara ini mulai terpisah dari komunitas negara-negara Eropa.

Meskipun keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa saat ini tidak menghalangi hubungan akademis yang terjalin baik antara kedua pihak, tapi paling tidak terjadi penurunan popularitas dan daya tarik Inggris sebagai negara tujuan studi negara-negara Eropa dan kawasan lain di dunia.

Salah satu masalah yang menjadi perhatian kalangan akademisi Inggris pasca Brexit adalah terjadinya penurunan tajam jumlah mahasiswa asing yang menuntut ilmu di Inggris. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh pihak penerimaan college dan universitas Inggris, UCAS, tingkat sambutan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi Inggris sebesar sembilan persen di tahun 2017.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi masalah ini adalah ketidakjelasan masa depan pusat pendidikan tinggi Inggris dengan mempertimbangkan sulitnya perundingan Brexit dengan Uni Eropa, terutama karena sebagian dari para mahasiswa ini adalah warga negara-negara anggota Uni Eropa. Sebagian besar kekhawatiran tersebut berkaitan dengan masalah izin tinggal di Inggris pasca penerapan penuh keluarnya Brexit.

Menyikapi kekhawatiran tersebut, Wakil Rektor Universitas Bristol Inggris, Hugh R. Brady menegaskan bahwa masalah pemisahan Inggris dari Uni Eropa tidak boleh menciptakan kondisi tidak aman dan ketidakjelasan bagi mahasiswa asing. Sebab mereka telah memasukkan banyak investasi ke negara ini.

Brady meminta pemerintah Inggris tidak menggunakan mereka sebagai alat negosiasasi dengan Uni Eropa dan melanjutkan situasi yang kondusif sebelumnya. Menurut wakil rektor Universitas Bristol, Inggris membutuhkan para pemimpin akademis dari Uni Eropa, sebab mereka merupakan bagian besar dari kekuatan institusional Inggris. Oleh karena itu, keamanan dan kenyamanan mereka harus dijaga, sebab dunia akademis Inggris sedang menjalin kerja sama dengan mereka.

Kini, college dan universitas Inggris memiliki mahasiswa dan profesor dari Uni Eropa, maupun sumber finansial riset yang ditanggung oleh Uni Eropa. Sebagai contoh, sebanyak 15 persen dari alokasi dana riset universitas Inggris dipasok dari negara-negara anggota Uni Eropa. Secara umum, sebanyak seperempat dosen di universitas-universitas Inggris adalah warga dari negara-negara dunia. Tampaknya, dengan implementasi penuh Brexit, akan mempengaruhi kondisi tersebut.

Saat ini, keberadaan mahasiswa asing menyebabkan pembagian biaya dan pengurangan anggaran untuk mahasiswa Inggris. Masalah tersebut menyebabkan kalangan pejabat pendidikan tinggi Inggris meminta pemerintah konservatif Inggris mempertahankan yang sudah terjalin baik selama ini dan Brexit diharapkan tidak berdampak buruk terhadap kondisi dinamika akademis Inggris.

Meskipun kalangan akademis Inggris mengkhawatirkan kondisi pasca Brexit, tapi pemerintah konservatif Inggris berupaya meyakinkan mereka supaya tidak khawatir menyikapi masa depan dunia akademis Inggris pasca pemisahan negara ini dari Uni Eropa.

Juru bicara pemerintah Inggris menyatakan bahwa negara ini menjadi pusat pendidikan terkemuka di dunia. Menurutnya, setiap tahun Inggris mengalokasikan dana sebesar dua miliar pound untuk riset dan pengembangannya. Oleh karena itu, pihak pemerintah Inggris meyakinkan kalangan akademisi negara ini bahwa universitas-universitas Inggris akan tetap menjadi pusat ilmu pengatahuan dunia. Lalu, apakah pernyataan pemerintah London ini bisa meyakinkan kalangan akademis Inggris?    

Sekjen Persatuan perguruan Tinggi Inggris, UCU, Sally Hunt, pernyataan sejumlah menteri pemerintahan konservatif Inggris yang berupaya meyakinkan kalangan akademis negara ini pasca Brexit tidak berpengaruh, sebab saat ini telah tersebar pesan ke seluruh penjuru dunia bahwa Inggris setelah berpisah dari Uni Eropa tidak akan seperti dahulu lagi.

Di kalangan masyarakat Inggris sendiri, baik pendukung Brexit maupun penentangnya, sama-sama meyakini manfaat dari kehadiran para mahasiswa asing yang menuntut ilmu di negaranya. Fakta ini menunjukkan sebuah kondisi yang tidak bisa diabaikan mengenai pengaruh Brexit terhadap menurunnya kekuatan lunak Inggris di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Selain itu, pejabat perguruan tinggi Inggris menilai alokasi biaya riset yang datang dari Uni Eropa di era sebelumnya, jika tidak ditutupi dengan peningkatan anggaran riset untuk universitas-universitas Inggris dari pemerintah akan berdampak terhadap perkembangan akademis di negara ini.

Persoalannya, pemerintah konservatif Inggris tampak tidak tertarik untuk meningkatkan anggaran riset, karena sedang menerapkan program penghematan ekonomi. Rangkaian masalah ini menyebabkan terjadinya penurunan kekuatan lunak Inggris di tingkat dunia.

Sep 14, 2017 10:10 Asia/Jakarta
Komentar