Uni Eropa sebagai institusi terbesar Eropa, menghadapi tantangan besar selama beberapa tahun terakhir, dimana tantangan ini dari sudut pandang para pejabat senior blok ini dan juga beberapa pemimpin Eropa, organisasi tersebut sedang berada pada posisi yang sangat sulit.

Di antara tantangan ini adalah krisis keuangan dan ekonomi yang terus berlanjut di beberapa negara Uni Eropa dan krisis pengungsi. Selain itu, pemisahan diri negara anggotanya seperti Inggris, telah memperkuat semangat nasionalisme yang tidak sejalan dengan Eropa yang bersatu. Perselisihan yang tumbuh antara anggota kuat dan lemah Uni Eropa dapat disebut sebagai tantangan lain bagi blok Eropa.

Kondisi keamanan yang rapuh akibat ancaman dan tindakan teroris serta tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan lingkungan, dapat dianggap sebagai masalah serius lain bagi Uni Eropa. Dalam situasi seperti ini, kita menyaksikan peningkatan sentimen negatif orang-orang Eropa terhadap Uni Eropa, karena kinerjanya yang tidak memuaskan dalam mengatasi krisis seperti, krisis keuangan dan ekonomi para anggota dan juga krisis pengungsi.

Masalah tersebut membuat warga di negara-negara Uni Eropa kecewa dan meningkatkan penentangan terhadap organisasi itu. Uni Eropa sedang menghadapi krisis yang bisa diatasi oleh para pemimpin Eropa hanya melalui penerapan reformasi segera dan berlandaskan pada konsensus masyarakat Eropa.

Dalam menanggapi isu-isu ini, proposal dan usulan telah dilontarkan untuk mewujudkan reformasi di Uni Eropa. Salah satu usulan terbaru reformasi disampaikan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, dimana sejauh ini belum memperoleh reaksi yang begitu positif. Pada akhir September lalu, Macron dalam pidatonya di Universitas Sorbonne, mengumumkan rencana ambisiusnya dan memaparkan sebuah daftar reformasi untuk Uni Eropa setidaknya selama periode 10 tahun.

Di antara gagasan Macron adalah pandangan “Eropa multi-kecepatan" yang tidak begitu memperoleh sambutan. Proposal reformasi lainnya Macron termasuk reformasi di zona euro dan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk itu, membentuk "kekuatan militer bersama Eropa," mendirikan kantor urusan pencari suaka Eropa untuk menangani pengungsi ilegal dan imigran gelap, serta membentuk kantor Jaksa Agung Eropa untuk memerangi terorisme.

Menurut Presiden Emmanuel Macron, hanya sebuah Eropa yang kuat yang mampu menghadapi tantangan global. Namun, upaya mewujudkan reformasi ini terhambat oleh oposisi beberapa anggota sampai kompleksitas mekanisme Uni Eropa. Selain itu, realisasi reformasi ini dan kebangkitan Uni Eropa bergantung pada agenda politik yang jelas dan dengan dukungan dari mitra-mitra Macron di Eropa.

Beberapa pemimpin Eropa disibukkan dengan urusan domestik, termasuk Perdana Menteri Italia Paolo Gentiloni, yang prihatin dengan pemilu yang akan datang di negaranya. Spanyol juga terlibat dalam krisis yang disebabkan oleh tuntutan kemerdekaan Catalonia. Jerman – sebagai mitra utama dan negara kunci Uni Eropa – juga sedang menyusun pemerintahan koalisi pasca pemilu parlemen, dan kecil kemungkinan sebuah pemerintahan akan terbentuk di negara itu sampai akhir tahun 2017.

Oleh karena itu, harapan Macron untuk segera membuka perundingan mengenai reformasi Uni Eropa, terutama reformasi keuangan dan moneter, tampaknya tidak begitu realistis. Tentu saja, Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk telah mengkaji usulan dan bentuk reformasi yang diajukan Macron, dan mencoba untuk menciptakan perdamaian, terutama di antara negara-negara seperti Hungaria, Republik Ceko, Polandia dan Slowakia, dimana tidak tertarik dengan ide Macron, khususnya gagasan “Eropa multi-kecepatan."

Bagi beberapa pemimpin Eropa, reformasi ini hanyalah sebuah wacana. Dalam pandangan mereka, usulan Macron bertujuan untuk meningkatkan peran Perancis dalam menyusun arah kebijakan dan membuat keputusan di Uni Eropa; semacam ingin mengambil kendali atas situasi di Eropa. Beberapa diplomat Eropa mengatakan, "Ambisi dan energi Emmanuel Macron telah membuat khawatir beberapa pemerintah Eropa. Usulan-usulan itu harus dikelompokkan dan diarahkan dalam format Eropa."

Salah satu gagasan utama Macron adalah terciptanya “Eropa multi-kecepatan.” Namun, negara-negara Uni Eropa yang lebih miskin di Eropa Timur dan Tengah, tidak menyukai rencana ini dan khawatir kehilangan posisi mereka dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lebih kuat dan maju. Perpecahan antara negara-negara kaya dan miskin di blok tersebut telah menjadi salah satu penyebab friksi internal di Uni Eropa.

Negara-negara kaya Uni Eropa kebanyakan berada di wilayah barat dan utara Eropa, sementara negara-negara miskin berkedudukan di Eropa Timur dan Selatan. Kekuatan utama Eropa, terutama Jerman dan Perancis, berkesimpulan bahwa dengan melihat kapasitas yang berbeda para anggota, yang mencakup ekonomi yang kuat seperti Jerman sampai negara miskin seperti Bulgaria, maka harapan bahwa kedua kelompok negara ini akan bergerak seirama dan sejajar benar-benar tidak realistis.

Saat ini, para pemimpin negara-negara besar Eropa menuntut kekuatan-kekuatan utama di organisasi itu untuk memiliki inisiatif bersama di bidang pertahanan dan keamanan, sosial, ekonomi, dan politik, ketimbang menekankan partisipasi semua negara anggota Uni Eropa dalam proyek-proyek yang digagas oleh blok tersebut.

Sejauh ini, dalam menangani persoalan dan krisis yang dihadapi Uni Eropa, telah terjadi pertentangan dan perselisihan serius antara negara-negara utara dan selatan Eropa, yang dapat dilihat sebagai pertentangan antara "si kaya" dan "si miskin."

Sebenarnya, pasca krisis ekonomi tahun 2008, friksi internal di Uni Eropa mulai muncul mengenai kebijakan pengetatan ekonomi, penyediaan paket pemulihan ekonomi oleh negara-negara kaya Eropa untuk negara-negara miskin di selatan, dan yang terbaru mengenai penanganan krisis pengungsi. Oleh karena itu, gagasan Eropa multi-kecepatan saat ini juga mendapat penentangan serius dari kalangan internal Uni Eropa.

Menurut seorang pakar Eropa, Majid Yegani, aksesi negara-negara baru ke Uni Eropa memiliki sejumlah implikasi seperti, membebani anggaran Eropa karena kelemahan ekonomi anggota baru dan sulitnya proses pengambilan keputusan, terutama pada isu-isu sensitif.

Tantangan lain reformasi Uni Eropa, adanya perspektif yang berbeda mengenai kebijakan fiskal dan ekonomi, dan mekanisme mengeluarkan zona euro dari masalah ekonomi. Presiden Perancis Emmanuel Macron, menyerukan perubahan besar dalam kerja sama Uni Eropa, pengangkatan seorang menteri keuangan bersama, dan pembentukan parlemen untuk zona euro, di mana secara independen mengawasi anggaran zona tersebut.

Macron adalah pendukung Uni Eropa dan integrasi Eropa, dan dalam konteks ini menekankan kesatuan Eropa dan perlunya mengadopsi kebijakan terkoordinasi dan searah di negara-negara anggota. Hal-hal seperti, kepemimpinan yang kuat, penggunaan euro sebagai mata uang tunggal, kebebasan bergerak dan peredaran barang antar negara-negara Eropa, merupakan faktor-faktor yang dianggap penting oleh Macron untuk eksistensi Uni Eropa.

Pada dasarnya, Jerman dan Perancis sepakat mengenai perlunya reformasi di Uni Eropa, tapi mereka berbeda mengenai skala prioritas dan mekanismenya. Dalam pandangan Kanselir Jerman Angela Merkel, jika kondisi terpenuhi, maka pembentukan kementerian keuangan bersama Eropa dapat menjadi agenda zona euro.

Macron menyebut reformasi zona euro penting untuk melawan kalangan populis dan menekankan pembentukan kementerian keuangan dan anggaran bersama untuk negara-negara zona euro. Namun, di Jerman dan juga Komisi Uni Eropa ada kekhawatiran tentang proposal reformasi keuangan yang diajukan oleh presiden Perancis.

Penentangan keras datang dari Partai Demokrat Liberal (FDP) Jerman, yang berpotensi menjadi mitra Partai Kristen Demokrat (CDU) pimpinan Merkel, untuk membentuk pemerintahan baru di negara itu. Duta Besar Jerman untuk Perancis, Nikolaus Meyer-Landrut mengatakan, "Jerman saat ini tidak dapat menanggapi rincian proposal Macron, karena dibutuhkan "sebuah mayoritas dan pemerintahan" untuk melakukan itu."

Sebenarnya, karena faktor-faktor seperti situasi zona euro yang tidak sehat, kurangnya konsensus mengenai kebijakan moneter, ekonomi, pertahanan, dan sosial, serta penyebaran gerakan sayap kanan ekstrim di Eropa, maka pemimpin kedua negara besar Uni Eropa ini (Macron dan Merkel), sampai pada kesimpulan bahwa langkah-langkah harus segera diambil untuk reformasi struktural di Uni Eropa dan zona euro.

Tampaknya, tantangan utama Berlin dan Paris di Eropa adalah membantu meningkatkan bobot Uni Eropa dan memperkuat zona euro, baik dalam menangani peluang maupun dalam melawan ancaman.

Nov 11, 2017 10:55 Asia/Jakarta
Komentar